Presiden Joe Biden Desak Kongres Loloskan UU Kesetaraan, Lindungi LGBTQ

Biden menyerukan sejumlah langkah melindungi hak dan keselamatan LGBTQ.

AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Presiden Joe Biden, ibu negara Jill Biden dan Betty Who, berbaju merah, tiba untuk perayaan Bulan Pride di South Lawn Gedung Putih, Sabtu, 10 Juni 2023, di Washington.
Rep: Rizky Jaramaya Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Joe Biden menyerukan langkah-langkah baru untuk melindungi hak dan keselamatan orang-orang LGBTQ+. Pada Sabtu (10/6/2023) Biden menjadi tuan rumah perayaan Pride Month terbesar dalam sejarah di Gedung Putih.

Baca Juga

Biden mendesak Kongres untuk meloloskan UU Kesetaraan yang akan mengamandemen Undang-Undang Hak Sipil 1964 untuk memasukkan orientasi seksual dan identitas gender dalam perlindungan di samping ras, agama, jenis kelamin, dan asal negara. Ribuan tamu undangan berpiknik di South Lawn, Gedung Putih untuk merayakan Pride Month. Di antara tamu undangan yaitu Menteri Transportasi, Pete Buttigieg yang merupakan orang LGBTQ+ pertama dalam Kabinet. Selain itu, hadir pula Asisten Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Laksamana Rachel Levine. Dia adalah orang transgender pertama yang secara terbuka dikonfirmasi oleh Senat.

Gedung Putih juga mengundang para penyintas dari penembakan mematikan di klub malam LGTBQ+, Club Q di Colorado Springs November lalu dan klub gay, Pulse di Orlando, Florida, pada 2016. Biden mengatakan, melarang guru anak-anak untuk mendiskusikan gender atau seksualitas, serta mengusulkan atau mengesahkan undang-undang anti-gay telah menciptakan lingkungan yang mengancam orang-orang LGBTQ+.

"Ketika keluarga di seluruh negeri menghadapi keputusan yang menyiksa untuk pindah ke negara bagian yang berbeda untuk melindungi anak mereka dari undang-undang anti-LGTBQ+ yang berbahaya, kita harus bertindak. Kita perlu melawan ratusan undang-undang tidak berperasaan dan sinis yang diperkenalkan di negara bagian yang menargetkan anak-anak transgender, menakutkan keluarga dan mengkriminalkan dokter dan perawat," kata Biden.

"Undang-undang ini menyerang nilai-nilai dan kebebasan paling mendasar yang kita miliki sebagai orang Amerika," kata Biden dalam pidatonya.

Pidato Biden disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan dari para tamu undangan. Banyak yang meneriakkan "empat tahun lagi" saat Biden akan mengakhiri pidatonya, merujuk pada perpanjangan masa jabatan Biden.

 

Ibu negara Jill Biden mengatakan, perayaan Pride Month dimaksudkan untuk menemukan kegembiraan serta merayakan keindahan dan ketahanan komunitas LGBTQ+ dalam menghadapi ancaman yang semakin besar terhadap kehidupan dan hak mereka. "Hari ini, kami mengatakan dengan lantang dan jelas bahwa kalian dicintai. Kaliam tidak harus menghadapi pertempuran itu sendirian. Kalian tidak pernah sendirian," ujar Jill Biden.

Perayaan Pride Month di Gedung Putih semestinya di gelar pada Kamis (8/6/2023). Namun karena kabut asap dari kebakaran hutan Kanada, maka perayaan itu ditunda dan berlangsung pada Sabtu (10/6/2023).

Biden minggu ini mengumumkan langkah-langkah baru yang dimaksudkan untuk mengekang larangan buku dan kejahatan rasial. Termasuk membantu remaja transgender mengakses perawatan yang lebih baik, dan meningkatkan koordinasi federal untuk melindungi perayaan Pride Month. 

Florida telah berada di garis depan memberlakukan undang-undang anti-LGBTQ+. Gubernur Florida, Ron DeSantis mengatakan, langkah-langkah tersebut bertujuan untuk melindungi anak-anak. De Santis memasuki pencalonan presiden dari Partai Republik untuk menantang Biden di pemilu 2024.

Sebagai presiden, Biden telah membatalkan larangan individu transgender yang bertugas di militer. Di mengeluarkan perintah baru untuk menghentikan terapi konversi dan menandatangani Undang-Undang Penghormatan terhadap Perkawinan, yang secara federal mengakui pernikahan sesama jenis menjadi undang-undang.

Dukungan Amerika untuk pernikahan sesama jenis telah berlipat ganda sejak akhir 1990-an menjadi lebih dari 70 persen. Jajak pendapat Gallup menunjukkan, persentase orang yang mengidentifikasi diri sebagai LGBTQ telah berlipat ganda dalam dekade terakhir menjadi lebih dari 7 persen 

 

Lebih dari 70 RUU yang dianggap anti-LGBTQ+ oleh Kampanye Hak Asasi Manusia disahkan di gedung-gedung negara pada sesi legislatif. Jumlah ini naik dua kali lipat dari rekor tahun lalu sebelumnya, dan lebih dari 500 RUU serupa telah diperkenalkan. 

 
Berita Terpopuler