Kementerian ESDM: Baru Ada 318 Peserta yang Daftar Konversi Motor Listrik
Bantuan subsidi konversi motor listrik diluncurkan sejak April 2023.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sampai saat ini terdapat 318 peserta yang mendaftar program konversi sepeda motor konvensional dari berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik. Bantuan subsidi konversi motor listrik telah diluncurkan sejak April 2023 lalu.
"Sampai sekarang baru ada 318 peserta yang mendaftar," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI dipantau secara daring, Selasa (6/6/2023) terkait dengan pelaksanaan kinerja Ditjen EBTKE untuk tahun 2023.
Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023, disebutkan target penerima bantuan pemerintah pada 2023 ialah sebanyak 50 ribu unit dan tahun depan 150 ribu unit. Besaran bantuan yang diberikan tujuh juta rupiah per unit untuk motor konversi.
Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya mengatakan diperlukan promosi besar-besaran agar masyarakat tahu manfaat pelaksanaan konversi sepeda motor listrik tersebut. Kementerian ESDM menyatakan program konversi akan memberikan dampak positif pada peningkatan konsumsi listrik sebesar 15 gigawatt hour (GWh), penurunan emisi sebesar 30 ribu ton dan pengurangan impor BBM sebesar 20 ribu kiloliter (KL) yang secara langsung menghemat devisa negara sebesar 10 juta dolar AS.
Dalam RDP tersebut, Dadan juga menyampaikan beberapa pelaksanaan kinerja Ditjen EBTKE tahun 2023 lainnya. Salah satunya soal target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
"Sampai saat, kami masih on track untuk menuju penurunan emisi 31,9 persen di tahun 2030, dibandingkan dengan business as usual. Jadi, tahun ini targetnya adalah terjadi penurunan 116 juta ton emisi CO2," ucap Dadan.
Kemudian, terkait dengan pembangunan infrastruktur EBTKE seperti penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS), Dadan menjelaskan proses pengadaan untuk 20.607 unit sudah berkontrak. Prosesnya kini dalam persiapan untuk mobilisasi ke lapangan.
"Kami masih menyelesaikan untuk sisanya sekitar 11 ribu yang sekarang masih dalam proses pembukaan blokirnya," ucap Dadan.
Sebelumnya, terdapat blokir anggaran yang cukup besar pada Ditjen Ketenagalistrikan. Anggarannya dipertuntukkan bagi kegiatan clean cooking rumah tangga, Ditjen EBTKE untuk kegiatan PJUTS, dan Ditjen Migas untuk kegiatan konverter kit (konkit) nelayan dan petani, serta pembangunan alat penyalur daya listrik (APDAL).
"Pengadaannya sudah selesai, ini khusus dilakukan di wilayah-wilayah yang cukup sulit di Papua, sehingga dalam proses pelaksanaannya kami bekerja sama dengan pihak TNI bersama dukungan dari PLN," kata Dadan.
Lalu, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpadu yang dibangun di 10 lokasi. Dadan menjelaskan PLTS terpadu ini merupakan usulan dari Komisi VII (DPR RI) untuk menggeser anggaran PLTS atap di 2023 ini menjadi PLTS terpadu.
"Kami lakukan di 10 lokasi dan sekarang sudah selesai pengadaannya," ujarnya.