Kedubes AS Persilakan Blokade Trotoar di Depan Gedung Jalan Medan Merdeka Selatan Dibuka
Penutupan blokade di depan Gedung Kedubes AS sebelumnya menuai kritik publik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Jakarta menyambut gagasan untuk membuka blokade trotoar di depan gedung mereka di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kedubes AS mengaku telah menginformasikan hal itu kepada Pemerintah Indonesia.
“Aksesibilitas, keamanan, dan walkability adalah faktor pertimbangan penting untuk kota besar seperti Jakarta. Kami telah menginformasikan kepada Pemerintah Indonesia bahwa AS akan menyambut baik pembukaan kembali trotoar di depan Kedubes AS," kata Juru Bicara Kedubes AS di Jakarta Michael Quinlan dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Selasa (6/6/2023).
Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan akan menjalin koordinasi untuk membahas masalah blokade trotoar di depan gedung Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyampaikan ada aspirasi publik agar trotoar tersebut dapat diakses masyarakat umum.
“Akan dikoordinasikan, kebetulan pejabat yang terkait sedang tidak di tempat,” kata Teuku kepada Republika saat ditanya tentang apakah sudah ada koordinasi yang dijalin Kemenlu dengan Pemprov DKI dan Kedubes AS terkait masalah pemblokadean trotoar di depan gedung Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa.
Teuku menjelaskan, proses koordinasi oleh Kemenlu dengan pihak Kedubes AS dijalankan oleh pejabat dari Direktorat Fasilitas Diplomatik. Tugas direktorat tersebut adalah menangani hubungan antara pemerintah, dalam hal ini Kemenlu, dengan perwakilan asing di Jakarta.
Sebelumnya Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta Wiwik Wahyuni mengatakan, ada aspirasi masyarakat agar dapat menggunakan atau mengakses trotoar di depan gedung Kedubes AS. “Memperhatikan animo dan aspirasi masyarakat untuk dapat menggunakan trotoar jalur pejalan kaki di depan Kedubes AS, maka kami akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait dan juga dengan Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua pihak,” ucap Wiwik kepada Republika, Senin (5/6/2023).
Penutupan trotoar di depan gedung Kedubes AS sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan menurut Koalisi Pejalan Kaki, penutupan akses atau pemblokadean trotoar tersebut sudah dikeluhkan sejak era Joko Widodo menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dari sepanjang trotoar di Jalan Medan Merdeka Selatan, blokade hanya terdapat di depan area gedung Kedubes AS.
"Kami sudah ingatkan kurang lebih dari mulai periode Pak Jokowi karena beliau kan bilang ruang publik kami akan perhatikan," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (5/6/2023).
Alfred mengungkapkan bahwa diblokirnya jalan trotoar tersebut jelas memakan hak para pejalan kaki. Para pejalan kaki pun harus mengalah dengan melewati badan jalan dan bergumul di ujung jalan dengan kendaraan lainnya yang melintasi jalan. Kondisi itu menjadi perhatian penting terutama pada jam-jam sibuk.
"Karena kalau pagi dan sore volume pejalan kaki tinggi banget yang hanya diproteksi dengan traffic cone. Dan bulan lalu saya sempat menolong ojek online yang terjatuh di situ karena dia menghindari pejalan kaki di batas traffic cone," ungkapnya.
Alfred mengaku tidak mempermasalahkan hal itu kepada pihak Kedubes AS. Justru pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta-lah yang dinilai harus tegas memenuhi hak pejalan kaki.
"Ndilalah-nya Dinas Bina Marga kan baru membangun trotoar Jalan Medan Merdeka Selatan, kenapa terputus? Kenapa sampai ke Istana Wapres saja, tidak sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan? Kan tinggal komunikasi, bersurat resmi," ujar dia.