DPR AS Sepakati Plafon Utang

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat yang terpecah, meloloskan undang-undang untuk menangguhkan plafon utang 31,4 triliun dolar AS hingga Januari 2025 pada Rabu (31/5/2023) malam. Langkah tersebut didukung mayoritas dari Demokrat dan Republik guna mengatasi penentangan yang dipimpin oleh kaum konservatif garis keras dan menghindari bencana gagal bayar.

"Kesepakatan ini adalah kabar baik bagi rakyat Amerika dan ekonomi Amerika. Saya mendesak Senat untuk mengesahkannya secepat mungkin sehingga saya bisa menandatanganinya menjadi undang-undang," kata Presiden AS Joe Biden dikutip dari Aljazeera, Kamis (1/6/2023).

Kesepakatan ini terjadi setelah adanya perdebatan yang cukup panjang antara Biden dan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy. Sebelumnya pun, Kevin juga mendapat tentangan dari 71 anggota Partai Republik garis keras. Namun, karena kalah suara, sehingga partai Republik tidak bisa memblokir undang-undang partisan karena 165 anggota partai Demokrat dan lebih dari 149 anggota partai Republik mendukung langkah tersebut.

Sebelumnya, anggota sayap kanan Partai Republik mengecam kesepakatan yang pertama kali diumumkan pada Ahad lalu. Salah satu kritikan yang dilayangkan adalah fakta bahwa pemotongan belanja yang diusulkan tidak seperti yang diharapkan banyak orang dari Partai Republik.

"Kesepakatan ini gagal, gagal sepenuhnya dan itulah mengapa para anggota ini dan lainnya akan sangat menentang kesepakatan itu dan kami akan melakukan segala daya kami untuk menghentikannya dan mengakhirinya sekarang," kata Perwakilan Scott Perry dari Pennsylvania pada konferensi pers pada hari Selasa kemarin.

Perwakilan lain pada konferensi pers, Texas's Chip Roy, mengatakan bahwa partai Republik sekarang telah tercabik-cabik oleh ketentuan kesepakatan itu. Roy juga menyoroti keuntungan yang diperoleh selama pemilihan paruh waktu 2022 ketika mayoritas Republik menguasai DPR yang beranggotakan 435 orang.

“Saya ingin menjelaskan dengan sangat jelas: Tidak seorang pun dari Partai Republik harus memilih RUU ini. Tidak satu pun,” kata Roy menentang upaya McCarthy.

Sebelum pemungutan suara, bahkan anggota DPR dari fraksi Demokrat telah menyuarakan penentangan mereka, mengutuk perubahan yang diusulkan untuk bantuan pangan dan program jaring pengaman sosial lainnya. Salah satu perwakilan dari negara bagian Washington, Pramila Jayapal mengatakan dalam cuitannya di Twitter, saat ini bukan hanya tanggung jawab fiskal atau mengurangi defisit negara, namun adalah mencari jalan keluar agar tidak lagi merugikan warga AS.

“Ini tentang menyakiti orang miskin dan membuat mereka membayar keringanan pajak untuk orang terkaya sementara GOP mendorong prioritas ideologis mereka yang kejam," tulisnya.

Ia bahkan juga menyalahkan anggota garis keras dar partai Republik karena gagal menaikkan plafon utang "tanpa pamrih". Ia pun berjanji, kepemimpinan demokratis di DPR adalah untuk mencegah terjadinya default.