Alasan KPK Periksa Grace Tahir Terkait Kasus Rafael Alun Terungkap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Grace Dewi Riady atau yang lebih dikenal dengan nama Grace Tahir pada Kamis (11/5/2023) lalu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Keduanya diduga pernah terlibat transaksi jual-beli aset.

"Ada dugaan transaksi jual-beli aset," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Ahad (14/5/2023).

Ali mengatakan, Rafael diduga pernah membeli rumah dari Grace. KPK pun telah menyita aset tersebut.

"Informasi yang kami peroleh saat ini, sudah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik," kata Ali.

Namun, Ali tak menjelaskan secara rinci mengenai rumah yang telah disita tersebut. Dia hanya menyebut, KPK terus berupaya mengusut dugaan TPPU yang dilakukan Rafael.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur kepada wartawan, Kamis (11/5/2023) juga enggan memerinci hubungan antara Rafael dan Grace.

"Pemeriksaan saudari GT (Grace Tahir) itu memang terkait perkaranya RAT (Rafael Alun Trisambodo). Jadi itu memang kita sedang menelusuri perkaranya yang TPPU. Jadi (pemeriksaan) ini terkait dengan masalah aliran dana lain-lainnya," kata Asep.

"Misalnya dari GT kita cek, apakah itu hasil tipikor apa bukan. Kalau bukan ya enggak kita ini (sita) juga. Kalau itu hasil tipkor pasti itu harus kita sita," tambah dia menjelaskan.

Pekan lalu, seusai diperiksa KPK, Grace memilih bungkam. Saat ditanya mengenai keterlibatannya dalam dugaan TPPU Rafael Alun, Grace hanya menggelengkan kepala.

KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka dugaan TPPU. Dia diduga menyamarkan sejumlah aset miliknya yang berasal dari hasil korupsi.

KPK menduga nilai TPPU yang dilakukan Rafael mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, jumlah ini masih dapat bertambah. Sebab, tim penyidik KPK masih terus mengusut dan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan.

Rafael Alun Trisambodo adalah mantan pejabat Ditjen Pajak yang kasusnya terkuak menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo viral di media sosial (medsos). Kasus Mario kemudian memicu KPK melakukan penyelidikan atas harta Rafael yang dinilai janggal yang terungkap di medsos. 

Pada awal April 2023, Ketua KPK Firli Bahuri akhirnya mengumumkan status tersangka Rafael untuk kasus penerimaan gratifikasi melalui sebuah perusahaan bernama PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang bergerak di bidang jasa konsultansi pembukuan dan perpajakan. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu dolar AS melalui perusahaannya itu.

"Sebagai bukti awal tim penyidik menemukan adanya aliran uang gratifikasi yang diterima RAT sejumlah 90 ribu dolar Amerika Serikat melalui PT AME," kata Firli dalam konferensi pers, Senin (3/4/2023).

Rafael diduga menerima uang sejak 2011 saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur 1. Firli mengatakan, Rafael merekomendasikan para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuanperpajakan pada negara melalui Ditjen Pajak untuk menggunakan jasa perusahaannya.

"Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian pajaknya, RAT diduga aktif merekomendasikan PT AME," ungkap Firli.

Atas perbuatannya, Rafael disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelusuran harta dan aset Rafael kemudian juga berujung penetapan status tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK menyebut nilai TPPU di kasus Rafael mencapai puluhan miliar rupiah.

KPK juga telah mengajukan permohonan cegah bepergian ke luar negeri terhadap lima orang terkait kasus Rafael. Di antaranya yang dicegah adalah istri dan dua anak Rafael.

"Saat ini KPK telah mengajukan tindakan cegah agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri terhadap lima orang yang di duga memiliki keterkaitan dengan proses penyidikan perkara tersangka RAT," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).