Kadin Sebut Potensi Ekonomi Mudik Tembus Rp 100 Triliun

Momentum hari raya dinilai mampu mendongkrak produktivitas usaha.

EPA-EFE/ADI WEDA
Warga membawa barang-barang mereka saat turun dari kereta setibanya di Stasiun Senen di Jakarta, Selasa (25/4/2023). Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, mobilisasi masyarakat pada momentum puasa dan lebaran tahun ini meningkatkan pendapatan dunia usaha secara signifikan.
Rep: Iit Septyaningsih Red: Ahmad Fikri Noor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, mobilisasi masyarakat pada momentum puasa dan lebaran tahun ini meningkatkan pendapatan dunia usaha secara signifikan. Bahkan, momentum hari raya mampu mendongkrak produktivitas usaha.

Baca Juga

"Karena memang, pertama kita sudah memasuki praendemi. Kedua, pemerintah juga sudah mencabut PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) serta menerapkan pelonggaran perjalanan dan aktivitas masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang kepada Republika, akhir pekan ini.

Ia menegaskan, tingginya pemudik pada 2023 yang mencapai 123 juta atau sekitar 30,4 juta lebih kepala keluarga pun berpotensi besar terhadap dunia usaha. Sarman menyebutkan, jika setiap kepala keluarga membawa uang sebesar Rp 3 juta, maka total potensinya mencapai Rp 92,5 triliun.

"Itu minimal atau paling sedikit (uang yang dibawa). Masih ada potensi mencapai di atas Rp 100 triliun," tuturnya.

Dengan potensi tersebut, kata dia, sudah dapat membawa dampak luar biasa terhadap ekonomi daerah sekaligus berkontribusi ke perekonomian nasional. Konsumsi masyarakat pun ikut meningkat.

Maka, lanjut Sarman, kondisi ekonomi pada bulan puasa dan lebaran tahun ini sangat berbeda dengan keadaan selama tiga tahun terakhir. "Kita sekarang dalam proses pemulihan, memang belum 100 persen tapi sudah berjalan," kata dia.

Dunia usaha, sambungnya, berharap tidak ada lagi varian Covid-19 yang muncul dan mengganggu aktivitas pemulihan ekonomi di Tanah Air. Masyarakat pun diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan, meski pemerintah tidak mewajibkan serta telah mencabut PPKM.

"Semoga pemulihan ekonomi efektif. Lalu pertumbuhan ekonomi kita minimal di angka lima persen bisa tercapai," harapnya.

 
Berita Terpopuler