Protes Larangan Taliban Pendidikan Perempuan Semakin Mencuat dari Ulama Afghanistan

Taliban berdalih larangan pendidikan bersifat hanya sementara

AP/Petros Giannakouris
Gadis-gadis Afghanistan berpartisipasi dalam pelajaran di Sekolah Menengah Wanita Tajrobawai di Herat, Afghanistan pada 25 November 2021.
Rep: Mabruroh Red: Nashih Nashrullah

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL — Cendekiawan Afghanistan mengkritik larangan pendidikan yang diterapkan Taliban terhadap anak-anak perempuan. 

Baca Juga

Pejabat tinggi Taliban memperingatkan ulama untuk tidak memberontak terhadap pemerintah atas kebijakan kontroversial tersebut. 

Anak perempuan tidak bisa lagi bersekolah setelah keluar dari kelas enam di Afghanistan, termasuk larangan keras terhadap pendidikan perempuan di universitas-universitas. Perempuan juga dilarang keberadaannya di ruang publik, seperti taman, dan sebagian besar bentuk pekerjaan.  

Pekan lalu, wanita Afghanistan dilarang bekerja di PBB, menurut badan global itu, meskipun Taliban belum membuat pengumuman resmi. 

Pihak berwenang Taliban mengklaim, pembatasan pendidikan sebagai penangguhan sementara, bukan selamanya. 

Namun sudah dua tahun sejak Taliban menguasai Afghanistan, larangan tersebut masih terus berlanjut.  

Larangan tersebut telah menimbulkan kegemparan internasional yang sengit, meningkatkan isolasi negara pada saat ekonominya runtuh dan memperburuk krisis kemanusiaan di Afghanistan. 

Dua ulama terkenal di Afghanistan mengatakan, bahwa pihak berwenang harus mempertimbangkan kembali keputusan mereka. 

Oposisi publik terhadap kebijakan Taliban jarang terjadi, meskipun beberapa pemimpin Taliban telah menyuarakan ketidaksetujuan mereka dengan proses pengambilan keputusan. 

Cendekiawan Afghanistan, Abdul Rahman Abid, mengatakan lembaga pendidikan harus diizinkan untuk menerima kembali anak perempuan dan perempuan melalui kelas terpisah, mempekerjakan guru perempuan, mengatur jadwal, dan bahkan membangun fasilitas baru. 

Baca juga: Yang Terjadi Terhadap Tentara Salib Saat Shalahuddin Taklukkan Yerusalem

“Pengetahuan adalah wajib dalam Islam untuk pria dan wanita,” kata Abid kepada The Associated Press, “Dan Islam mengizinkan wanita untuk belajar,” tambahnya. “Putri saya tidak masuk sekolah, saya malu, saya tidak punya jawaban untuk putri saya,” katanya. 

“Putri saya bertanya mengapa anak perempuan tidak diperbolehkan belajar dalam sistem Islam. Saya tidak punya jawaban untuknya,” ungkapnya dilansir dari Alarabiya, Ahad (9/4/2023). 

Dia mengatakan reformasi diperlukan dan memperingatkan bahwa penundaan akan merugikan komunitas Islam global dan juga melemahkan pemerintah. 

Cendekiawan lain, yang merupakan anggota Taliban, mengatakan masih ada waktu bagi kementerian untuk menyelesaikan masalah pendidikan anak perempuan. Toryali Himat mengutip kementerian yang terdiri dari lingkaran dalam pemimpin tertinggi, Hibatullah Akhundzada, yang berbasis di Kandahar.   

 

Atas perintahnya, pemerintah melarang anak perempuan hadir di ruang kelas. Himat mengatakan ada dua jenis kritik, yang satu merusak sistem dan yang lain membuat kritik korektif. 

“Islam memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk belajar, tapi hijab dan kurikulum harus diperhatikan,” kata Himat. 

“Kritik korektif harus diberikan dan emirat Islam harus memikirkan hal ini. Di mana tidak ada kritik, ada kemungkinan korupsi. Pendapat pribadi saya adalah bahwa anak perempuan harus mendapatkan pendidikan hingga tingkat universitas,” kata Himat. 

Penjabat Menteri Pendidikan Tinggi Nida Mohammad Nadim mengatakan pada Jumat bahwa ulama tidak boleh menentang kebijakan pemerintah.

Dia membuat pernyataan setelah ulama lain, Abdul Sami Al Ghaznawi, mengatakan kepada siswa di sebuah sekolah agama bahwa tidak ada konflik pendidikan anak perempuan.  

Al Ghaznawi mengatakan kitab suci Islam jelas bahwa pendidikan anak perempuan dapat diterima. Al Ghaznawi belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar. 

Nadim tampaknya menargetkan Al Ghaznawi dengan menyebut "seorang ulama yang terhormat" di bagian atas pernyataan video yang dirilis di media sosial. 

“Kamu mendorong orang-orang untuk memberontak, jadi apa hasilnya?” kata Nadim. “Hasilnya adalah pemberontakan terhadap (larangan) ini diperbolehkan. Jika orang didorong untuk memberontak melawan sistem, apakah itu akan menguntungkan umat Islam?" 

Menteri tidak segera tersedia untuk dimintai komentar. Namun juru bicaranya, Hafiz Ziaullah Hashimi, membenarkan ucapan Nadim tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang siapa yang mereka tuju atau alasan di baliknya. 

 

 

Sumber: alarabiya 

 
Berita Terpopuler