Indonesia-Australia Bahas Isu Perdagangan Manusia dan Kerja Paksa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Australia beserta delegasi bisnis membahas isu perdagangan manusia dan kerja paksa dalam kegiatan usaha. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, dalam pertemuan itu Indonesia menekankan mengenai pentingnya kemitraan pemerintah dan swasta untuk memerangi perdagangan orang. 

"Saya juga menggarisbawahi perlunya memberikan perhatian khusus terhadap semakin maraknya online jobs scam," ujar Retno dalam press briefing, Jumat (10/2/2023).

Dalam pertemuan Government and Business Forum (GABF) yang digelar di Adelaide, Retno menyampaikan bahwa dunia usaha harus berperan mengatasi tidak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa dalam kegiatan usaha dan rantai pasok. International Labour Organization (ILO) memperkirakan setiap hari ada 27,6 juta orang yang menjadi korban kerja paksa. Mayoritas kasus kerja paksa bermula dari buruknya proses rekrutmen.

Beberapa poin penting dari diskusi pertemuan GABF antara lain, krisis ekonomi dan sosial telah berdampak pada peningkatan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi pekerja. Retno menekankan kepada dunia usaha melakukan transparansi rantak pasok, rekrutmen yang etis, dan perlindungan pekerja sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di sektor swasta. 

"Kemudian harus ada kolaborasi pemanfaatan teknologi untuk memrangi perdagangan manusia," kata Retno.

Pemimpin delegasi bisnis Indonesia Boy Tohir berinisiatif untuk menyelenggarakan tech forum denhan fokus pada tech-preneur. Tech forum ini akan dilakukan pada paruh kedua 2023. Retno mengatakan, tech forum ini akan memberikan langkah konkrit bersama antara kalangan pengusaha dan pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia terkait dengan online jobs scam.