Yellen: Kongres Setujui Anggaran 80 Miliar Dolar AS untuk IRS 

AS akan memburu 600 miliar dolar AS tagihan pajak yang belum dibayar.

AP Photo/Alex Brandon
Menteri Keuangan Janet Yellen mendengarkan, 15 September 2022, di Lanham, Md. Yellen mengunjungi Senegal dengan pesan tentang masa depan hubungan AS-Afrika. Yellen nantinya akan mengunjungi Zambia dan Afrika Selatan sebagai bagian dari perjalanan selama 10 hari.
Rep: Retno Wulandhari Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, ZAMBIA -- Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada Ahad (23/1/2023) kemarin mengatakan pembangunan kembali Internal Revenue Service (IRS) akan menjadi salah satu prioritas utamanya di tahun-tahun mendatang. IRS adalah lembaga pemerintah federal AS yang bertanggung jawab mengumpulkan pajak dan menetapkan hukum pendapatan dalam negeri.

Baca Juga

Yellen mengatakan Kongres telah menyetujui pendanaan sekitar 80 miliar dolar AS untuk membantu IRS mengurangi simpanan pengembalian pajak yang sangat besar. Pemerintah AS akan memburu 600 miliar dolar AS tagihan pajak yang belum dibayar.

Sebagai Menteri Keuangan, Yellen akan mengawasi penerapan undang-undang seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang mencakup pendanaan IRS dan meloloskan jalur partai tahun lalu. Yellen melobi keras Kongres untuk membantu IRS menangani permasalahan pengembalian pajak dan kurangnya personel untuk melakukan audit yang rumit terhadap pembayar pajak berpenghasilan tinggi.

"Saya senang dengan undang-undang yang disahkan. IRS perlu direnovasi sepenuhnya, dan ini adalah tugas besar," kata Yellen dikutip Reuters, Senin (23/1/2023).

Sementara itu, partai Republik berusaha memangkas puluhan miliar dana IRS dari undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut juga mencakup kredit pajak sekitar 270 miliar dolar AS untuk kendaraan listrik, hingga panel surya.

"Saya ingin melihat kemajuan pekerjaan itu. Mungkin itu bukan hal yang paling seksi di dunia, tapi saya pikir jika Anda ingin membuat perbedaan di dunia, Anda harus menindaklanjutinya," katanya.

Yellen mengakui Kongres yang terbelah mengurangi kemungkinan meloloskan undang-undang untuk memajukan agenda Biden. Meski demikian, dia akan tetap memperjuangkannya sekama menjabat sebagai Menteri Keuangan AS. 

 

 
Berita Terpopuler