Mengenang Peristiwa Kudatuli, Perebutan Kekuasaan PDI antara Suryadi dan Megawati, Rekayasa Orba?
Peristiwa Kudatuli menjadi salah satu konflik internal yang terjadi di PDI sebelum berubah menjadi PDIP.
KURUSETRA -- Salam Sedulur... PDI Perjuangan atau PDIP merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Hari ini, Selasa (10/1/2023), PDIP menggelar peringatan HUT ke-50 di JIExpo Kemayoran Jakarta, sekaligus menjadi pintu gerbang dibukanya tahun politik 2023.
Sebagai partai besar, PDIP sudah melewati berbagai fase di dunia perpolitikan Indonesia. Partai yang mengusung ideologi Pancasila tersebut memang bukan partai kaleng-kaleng. Sejak awal berdiri PDI sudah mengalami konflik internal. Apalagi PDI lahir di saat Presiden Soeharto masih punya pengaruh kuat di masa Orde Baru.
BACA JUGA: Arief Muhammad Tantang Zee JKT48 Makan Nasi Padang Pakai Sendok
Konflik internal yang paling ikonik di tubuh PDI adalah perebutan kekuasaan antara Megawati Soekarnoputri dengan Suryadi. Bentrokan antara kubu Megawati dengan Suryadi dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Peristiwa Kudatuli.
Embrio PDI adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno pada 4 Juli 1927. Pada 10 Januari 1973, PNI dan empat partai lainnya yakni Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik setuju membentuk partai baru bernama PDI.
BACA JUGA: Cara Cek Keberangkatan Haji 2023 Lewat Aplikasi Digital Kementerian Agama
Sejak awal terbentuk, PDI sudah mengalami konfik internal...
KERUSUHAN DUA PULUH TUJUH JULI (KUDATULI)
Namun sejak awal terbentuk PDI terus diwarnai konflik internal. Intervensi pemerintah Orba kian memperuncing situasi di dalam tubuh PDI. Demi mengatasi konflik, Megawati Soekarnoputri diusung menjadi ketua umum PDI.
Sebagai anak kedua dari Soekarno, Megawati tidak mendapatkan restu dari Soeharto. Pak Harto saat itu menerbitkan larangan mendukung Megawati dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur yang berlangsung pada 2--6 Desember 1993.
BACA JUGA: Cristiano Ronaldo Kumpul Kebo, Arab Saudi Masa Bodo?
Larangan Soeharto itu tidak sejalan dengan peserta KLB di Surabaya. Megawati lalu secara de facto dinobatkan sebagai ketua umum DPP PDI periode 1993-1998. Pada Musyawarah Nasional (Munas) PDI yang digelar di Jakarta, 22-23 Desember 1993, Megawati dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.
Meski Megawati sudah duduk di kursi ketua umum, konflik internal di PDI nyatanya belum juga reda. Konflik terus terjadi hingga digelarlah Kongres pada di Asrama Haji Medan pada 22-23 Juni 1996. Di tengah-tengah Kongres, atau tepatnya pada 20 Juni 1996 para pendukung Megawati melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.
BACA JUGA: Dinilai Sukses Tumpas PKI, Senyum Soeharto Jadi Sampul Majalah TIME Tahun 1966
Konflik internal di PDI membuat pemerintah Orba turun tangan. Presiden Soeharto pada 15 Juli 1996 mengukuhkan Suryadi sebagai ketua umum DPP PDI.
Namun kubu Megawati melawan keputusan pemerintah tersebut. Pada 27 Juli 1996 pendukung Megawati menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.
BACA JUGA: Mengapa Soekarno Ngotot Ingin Membangun Monas?
Saat itu muncul rombongan berkaus merah dari kubu Suryadi. Bentrokan pun tak terhindarkan, kubu Megawati dengan kubu Suryadi saling serang. Peristiwa tersebut dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.
Peristiwa itu membuat PDI hancur lebur. Di bawah pimpinan Suryadi, PDI hanya memperoleh 11 kursi DPR.
BACA JUGA: Pengalaman Menjadi Wartawan Istana, Bertemu Soekarno dan Soeharto
PDI bangkit pascatumbangnya Presiden Soeharto dan Orba, lahirlah PDIP...
ORBA TUMBANG, REFORMASI, PDIP MENANG PEMILU TAPI MEGAWATI GAGAL JADI PRESIDEN
Pada 1998 Indonesia pun mengalami masa reformasi, di mana Presiden Soeharto lengser. Megawati yang merupakan salah satu tokoh di balik runtuhnya Orde Baru, semakin kuat bersama PDI.
Di tahun yang sama, Megawati akhirnya dikukuhkan sebagai ketua umum PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali. Pada 1 Februari 1999, Megawati lalu mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan (PDIP). Perubahan nama ini dibuat agar partai berlambang banteng tersebut bisa mengikuti pemilu. Nama PDIP lalu disahkan Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.
BACA JUGA: Humor Gus Dur: Zaman Orba, WNI Periksa Gigi ke Singapura, Alasannya Takut Buka Mulut di Indonesia
Pada Pemilu 1999, PDIP keluar sebagai pemenang. Sayangnya, PDIP saat itu gagal mengantarkan Megawati menjadi presiden yang ketika itu dipilih lewat MPR. Pada pemilihan lewat MPR, pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden, sementara Megawati terpilih menjadi wakil presiden.
Satu tahun berselang, tepatnya pada 27 Maret-1 April 2000, PDIP melakukan Kongres I di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Kongres itu menghasilkan keputusan Megawati dinobatkan sebagai Ketum DPP PDIP periode 2000-2005. Megawati kembali dinobatkan menjadi ketum PDIP periode 2015-2020 pada Kongres IV PDIP pada 8-12 April 2015 yang digelar di Bali.
BACA JUGA: Humor Gus Dur: Gara-Gara Dizalimi Soeharto, Doa Gus Dur Jadi Presiden Terkabul
.
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA:
> Download GB WhatsApp Terbaru 2023, Gratis Bisa Baca Pesan yang Sudah Dihapus
> Download GB WhatsApp Terbaru 2023, Gratis Bisa Baca Pesan yang Sudah Dihapus
> SnapTik.App, Download Ribuan Video Viral TikTok, Bebas Watermark, Gratis Bisa dari HP Android
> Download Video TikTok Bebas Watermark, Gratis Pakai SssTikTok
> Savefrom.net: Download Lagu YouTube, Instagram, dan TikTok, Gratis Pakai Sepuasnya
> Arab Saudi Menghijau Disebut Tanda Akhir Zaman, Begini Jawaban Rasulullah Saat Ditanya Kapan Kiamat
> Jangan Terlalu Sibuk Mengejar Dunia, Gunung-Gunung di Mekkah Arab Saudi Sudah Menghijau
.
Ikuti informasi penting seputar berita terkini, cerita mitos dan legenda, sejarah dan budaya, hingga cerita humor dari KURUSETRA. Kirim saran dan kritik Anda ke email kami: kurusetra.republika@gmail.com. Jangan lupa follow juga Youtube, Instagram, Twitter, dan Facebook KURUSETRA.