Negara-Negara Islam dan AS Kecam Keputusan Taliban Larang Perempuan Kuliah

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Taliban mengumumkan melarang perempuan Afghanistan berkuliah atau menempuh pendidikan tinggi. Negara-negara Islam, seperti Qatar, Arab Saudi dan Turki serta AS menyatakan keprihatinan dan mengutuk keputusan Taliban ini.

Qatar mengungkapkan keprihatinan dan kekecewaan yang mendalam atas keputusan pemerintah sementara Afghanistan yang menangguhkan studi perempuan di universitas Afghanistan sampai pemberitahuan lebih lanjut. “Kementerian Luar Negeri menekankan praktik negatif ini berdampak signifikan terhadap hak asasi manusia, pembangunan, dan ekonomi Afghanistan,” ujar Kementerian Luar Negeri Qatar dikutip di ANI News, Kamis (22/12/2022).

Mereka pun meminta pemerintah sementara Afghanistan meninjau kembali keputusannya, sejalan dengan ajaran agama Islam tentang hak-hak perempuan. Lebih lanjut, dalam pernyataan yang sama mereka menggarisbawahi posisi Qatar yang mendukung semua spektrum rakyat Afghanistan untuk mendapatkan semua hak mereka, khususnya hak atas pendidikan.

Pernyataan ini juga sekaligus memperbarui komitmen mendalam Qatar bekerja dengan mitra Afghanistan dan internasionalnya, untuk memastikan semua kelompok orang Afghanistan dari segala usia menikmati hak mereka atas pendidikan. AS mengatakan mendukung perempuan dan anak perempuan Afghanistan. Amerika Serikat mengutuk dengan keras keputusan Taliban yang melarang perempuan di universitas, sebagai hal yang tidak dapat dipertahankan.

"AS mengecam Taliban menutup sekolah menengah untuk anak perempuan, serta terus memberlakukan pembatasan lain pada kemampuan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan dalam menjalankan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Dia mengatakan pendidikan adalah hak asasi manusia dan penting untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Afghanistan. Taliban tidak bisa berharap bisa menjadi anggota yang sah dari komunitas internasional, sampai mereka menghormati hak semua orang di Afghanistan. Blinken menambahkan, keputusan ini akan datang dengan konsekuensi bagi Taliban. Tidak ada negara lain di dunia yang melarang perempuan dan anak perempuan untuk menerima pendidikan.

"Dekrit represif Taliban telah menghasilkan pembatasan yang tidak dapat dimaafkan terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan, termasuk akses mereka ke sekolah," ucapnya.

Pengumuman terbaru Taliban berarti perempuan dan anak perempuan akan terus menghadapi kesulitan besar dalam mencari pekerjaan, untuk memberi makan keluarga mereka. Afganistan telah kehilangan lebih dari 1 miliar dolar AS per tahun, dalam kontribusi yang dapat diberikan perempuan terhadap ekonomi.

Dalam pernyataannya, Blinken menyebut saat ini Taliban seolah menghukum rakyat Afghanistan atas kerugian ini dan lebih banyak lagi. Tidak ada negara yang dapat berkembang ketika setengah dari populasinya ditahan.

Pihaknya pun dengan tegas akan terus memberikan dukungan yang kuat kepada rakyat Afghanistan, termasuk perempuan dan anak perempuan, yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan mereka. Koordinasi dengan sekutu dan mitra akan terus dilakukan untuk mengadvokasi hak-hak mereka secara kolektif.

Di sisi lain, Turki juga mengatakan sedih dan prihatin dengan larangan yang diberlakukan pada pendidikan tinggi untuk anak perempuan di Afghanistan. Pendidikan merupakan hak asasi mendasar manusia yang harus dinikmati semua individu dan tidak boleh dirampas, atas dasar kesempatan yang sama dan dengan cara yang tidak diskriminatif.

"Sangat penting untuk kemakmuran dan masa depan negara, semua anak perempuan berhak atas pendidikan tanpa terkecuali di Afghanistan, sejalan dengan harapan rakyatnya. Dalam hal ini, kami menyatakan harapan kami agar keputusan tersebut direvisi dan langkah-langkah yang diperlukan dapat diambil sesegera mungkin," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan menyesalkan keputusan pemerintah sementara Afghanistan yang menolak hak anak perempuan Afghanistan untuk mengenyam pendidikan universitas. Mereka meminta Taliban untuk membatalkan keputusan ini, yang mencengangkan di semua negara Islam dan bertentangan dengan pemberian hak penuh kepada perempuan Afghanistan. Ini utamanya adalah hak atas pendidikan, yang berkontribusi untuk mendukung keamanan, stabilitas, pembangunan dan kemakmuran bagi Afganistan.

Sejak 15 Agustus tahun ini, otoritas de facto telah melarang anak perempuan bersekolah di sekolah menengah, membatasi kebebasan bergerak perempuan dan anak perempuan, mengecualikan perempuan dari sebagian besar wilayah kerja dan melarang perempuan menggunakan taman, pusat kebugaran, dan pemandian umum. Pembatasan ini berujung pada pengurungan perempuan dan anak perempuan Afghanistan di dinding rumah mereka.