Rusia tak Berencana Terapkan Gencatan Senjata Tahun Baru di Ukraina
Sejauh ini belum ada pihak yang mengajukan proposal untuk gencatan senjata.
REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia belum merencanakan kemungkinan penerapan gencatan senjata Tahun Baru dalam konflik di Ukraina. Moskow mengungkapkan, sejauh ini pun belum ada pihak yang mengajukan proposal untuk pemberlakuan hal tersebut.
“Tidak ada proposal (gencatan senjata) yang diterima dari siapa pun, tidak ada topik seperti itu dalam agenda,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov saat ditanya awak media tentang kemungkinan penerapan gencatan senjata Tahun Baru, Rabu (14/12/2022), dilaporkan kantor berita Rusia, TASS.
Konflik Rusia-Ukraina telah berlangsung selama hampir 10 bulan. Rusia, meski telah dijatuhkan sanksi ekonomi berlapis oleh Barat, tak bergeming sedikit pun dan tetap melanjutkan perangnya di Ukraina. Sementara itu Kiev, meski banyak infrastruktur sipilnya sudah porak poranda akibat serangan Rusia, masih belum menunjukkan minat untuk membuka jalur dialog. Sebaliknya, Ukraina justru terus meminta dukungan militer dari Barat.
Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, sebuah kesepakatan pada akhirnya perlu dibuat untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Dia menekankan, Moskow membuka diri terhadap negosiasi atau perundingan.
“Kepercayaan, tentu saja, hampir nol. Tapi pada akhirnya, kesepakatan harus dicapai,” kata Putin saat mengomentari konflik di Ukraina dalam pidatonya di pertemuan The Eurasian Economic Council (EAEU) yang digelar di Bishkek, Kyrgyzstan, 9 Desember lalu, dikutip TASS.
Putin menekankan, Rusia siap jika memang harus terlibat dalam sebuah perundingan demi mencapai kesepakatan penyelesaian konflik. "Saya telah mengatakan berkali-kali bahwa kami siap untuk perjanjian ini, dan kami terbuka untuk hal itu," ujarnya.
Bulan lalu juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, negosiasi antara Rusia dan Ukraina hanya bisa dimulai jika Kiev menunjukkan kemauan politik untuk membahas tuntutan Moskow. Peskov menyebut, sejauh ini Ukraina belum memperlihatkan hal tersebut.
“Harus ada kemauan politik dan kesiapan untuk membahas tuntutan Rusia yang sudah diketahui,” kata Peskov saat menjawab pertanyaan tentang apakah langkah yang harus diambil otoritas Ukraina guna memulai proses negosiasi selain mengatasi larangan legislatif tentang mengadakan pembicaraan dengan Moskow, 29 November lalu, dilaporkan TASS.
Peskov mengungkapkan, saat ini negosiasi atau pembicaraan tidak mungkin dilakukan karena hal tersebut sepenuhnya ditolak oleh Ukraina. “Operasi militer khusus (Rusia di Ukraina) terus berlanjut,” ucapnya.
Salah satu tuntutan utama Rusia terhadap Ukraina adalah agar negara tersebut tak bergabung dengan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun pada 30 September lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah secara resmi mengajukan permohonan aksesi "jalur cepat" aliansi pertahanan tersebut. Hal itu dilakukan setelah Rusia secara resmi menganeksasi empat wilayah Ukraina, yakni Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia.