Rencana Akuisisi PT KCI oleh PT MRT Disambut Ancaman Mogok Serikat Pekerja Kereta Api
Pemprov DKI Jakarta menyebut rencana akuisisi PT KCI adalah amanat Presiden Jokowi.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rahayu Subekti, Zainur Mashir Ramadhan
Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) mengancam siap melakukan mogok nasional jika akusisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT MRT Jakarta direalisasikan. Ketua DPP Bidang Humas SPKA Dani Hamdami menegaskan siap mendukung integrasi namun tidak dengan akuisisi.
"Untuk mencegah adanya permasalahan hukum yang serius di kemudian hari, jika akuisisi tetap dilakukan maka serikat pekerja kereta api akan melakukan ancaman mogok nasional," kata Dani dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (28/10/2022).
Dia menuturkan, SPKA masih tetap konsisten menolak rencana pencaplokan saham 51 persen PT Kereta Api Indonesia (KAI) di PT KCI oleh PT MRT Jakarta. Sebab, lanjut Dani, Kejaksaan Agung sudah menyampaikan pendapat hukum pada 29 Desember 2021 tentang rencana transaksi untuk melaksanakan integrasi Jabodetabek.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta juga menyampaikan untuk mendukung langkah integrasi tanpa harus melaksanakan aksi korporasi akuisisi. Sementara hasil ratas presiden yang menyebutkan rencana akuisisi KCI, menurut Dani belum bisa menjadi dasar pijakan aturan kebijakan hukum.
Menanggapi pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mendukung rencana akuisisi KCI, Dani menegaskan SPKA hanya mendukung integrasi tanpa akusisi. "Dengan tentu seluruh pihak harus taat pada ketentuan hukum yang berlaku sesuai pendapat hukum Kejaksaan Agung," ungkap Dani.
Menurutnya, sangat tidak mungkin kementerian menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum. SPKA yakin Menteri Perhubungan juga mentaati hukum dan tidak akan melanggar ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan restu rencana akuisisi PT KCI oleh PT MRT Jakarta. Rencananya, MRT Jakarta sebagai BUMD di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengakuisisi 51 persen saham KCI dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai upaya integrasi transportasi di Jakarta.
“Belum lagi berkaitan dengan servis, belum lagi soal upaya untuk integrasi dengan moda lain. Saya dukung upaya integrasi, sinergi, akuisisi, atau apapun itu,” kata Budi saat ditemui di Gedung Kemenhub, Rabu (26/10/2022).
Budi menuturkan jika akusisi dilakukan akan ada langkah aspek finansial dan legal yang perlu dilakukan. Budi mengatakan sudah melakukan pembicaraan dengan pihak terkait mengenai akuisisi tersebut.
“Saya sudah sampaikan kedua belah pihak ke KAI sudah, ke Pak Heru (Pejabat Gubernur DKI Jakarta) saya sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa teratasi,” tutur Budi.
Pada akhir Desember 2022 lalu, wacana akuisisi PT KCI juga diutarakan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Ia mengakui, pihaknya melalui PT MRT Jakarta berniat mengakuisisi saham dari PT KCI.
“Ini kan amanat dari rapat terbatas dengan pak presiden yang notulensinya sudah ada, artinya Jakarta terus berupaya untuk akuisisi KCI,” kata Syafrin kepada awak media, Kamis (29/9/2022).
Syafrin menuturkan, akuisisi saham ini ditujukan demi melakukan integrasi transportasi di Jakarta secara utuh bagi warga Jabodetabek. Dengan adanya integrasi dengan KCI, dia menilai mobilitas masyarakat nantinya akan lebih efisien.
“Dilakukan oleh BUMD DKI ini maka akan dilakukan perbaikan secara menyeluruh,” ucapnya.
Dia bercerita, awalnya, target pencapaian proses ini bisa terlaksana pada tahun ini. Namun demikian, mempertimbangkan kapasitas fiskal DKI, hal itu disebut dia masih akan terus diupayakan, meski tak dirinci lebih jauh.
“Selama ini komunikasi dengan KAI cukup baik, secara keseluruhan komunikasi cukup intens,” jelas dia.
Diketahui, Presiden Jokowi sempat menggelar rapat terbatas membahas transportasi di Jabodetabek pada awal 2019 silam. Mantan Gubernur DKI itu, berniat mencetuskan sistem transportasi yang terintegrasi di Jabodetabek.
Gayung bersambut, PT MRT merencanakan akuisis 51 persen saham PT KCI beberapa waktu berselang. Dalam prosesnya, BUMD DKI itu akan membutuhkan PMD 2023 nanti sebesar Rp 1,71 triliun.
Sementara itu, Pakar Transportasi Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas tegas menolak akuisisi tersebut. “Integrasi yes tapi akuisisi no,” ucap singkat Darmaningtyas.