Kongres Partai Komunis China Buka Jalan Perpanjang Masa Jabatan Xi Jinping

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China membuka konferensi Partai Komunis pada Ahad (16/10/2022). Konferensi ini membuka jalan bagi Presiden Xi Jinping untuk memperpanjang masa jabatan lima tahun mendatang. Langkah ini menjadikannya Xi sebagai politisi China yang paling kuat sejak Mao Zedong.

Xi menyampaikan laporan panjang pada pembukaan kongres. Dalam pidatonya, Xi menyampaikan pencapaian pemerintahannya selama lima tahun terakhir. Xi mengatakan, Partai Komunis akan berusaha memenuhi tujuan modernisasi untuk mencapai "peremajaan" bangsa.

“Masa depan kami cerah, tetapi jalan kami masih panjang,” kata Xi kepada lebih dari 2.000 delegasi yang menghadiri pembukaan.

Kongres Partai Komunis diadakan di Aula Besar Rakyat yang menghadap Lapangan Tiananmen di pusat kota Beijing. Dalam pidatonya, Xi menyerukan kepada anggota partai dan masyarakat untuk memiliki kepercayaan diri yang kuat agar tidak terpengaruh oleh intimidasi dan tekanan.

“Kita harus menumbuhkan tujuan, dan kepercayaan diri yang lebih kuat di seluruh partai dan orang-orang China, sehingga kita tidak dapat terpengaruh oleh kekeliruan, terhalang oleh intimidasi atau ditakuti oleh tekanan,” kata Xi.

Kongres akan berlangsung selama seminggu. Ini adalah kongres ke-20 dalam sejarah Partai Komunis yang telah berusia sekitar satu abad. Kongres akan ditutup dengan pengenalan anggota Komite Tetap Politbiro (PSC), yang merupakan badan elite partai.

Kongres diadakan saat ekonomi menghadapi tantangan besar karena perlambatan real estat yang tajam, perang Rusia-Ukraina, dan kerugian ekonomi pada pariwisata, ritel, dan manufaktur akibat pembatasan Covid-19.

Kongres berlangsung secara tertutup dan hasilnya diumumkan akhir pekan depan. Kongres kemungkinan akan menyetujui amandemen piagam Partai Komunis China untuk memperpanjang status Xi sebagai pemimpin.

"Perubahan itu akan memenuhi persyaratan baru untuk memajukan perkembangan, dan kerja partai dalam menghadapi situasi dan tugas baru," ujar juru bicara kongres, Sun Yeli.

Dalam kongres sebelumnya pada 2017, Partai Komunis memasukkan ideologi Xi atau yang dikenal sebagai Pemikiran Xi Jinping, ke dalam konstitusi partai.  Ideologi ini menekankan untuk menghidupkan kembali misi partai sebagai pemimpin politik, ekonomi, sosial dan budaya China. Termasuk peran sentralnya dalam mencapai peremajaan nasional.

Xi telah menjadi pemimpin selama 10 tahun. Xi menempatkan dirinya bertanggung jawab atas urusan dalam negeri, kebijakan luar negeri, militer, ekonomi, dan sebagian besar masalah penting lainnya melalui kelompok kerja partai yang dipimpinnya.

Di bawah kepemimpinan Xi, China telah memperluas jejak globalnya sambil memperketat kontrol yang sudah ketat terhadap informasi dan perbedaan pendapat. Namun pekan lalu menjelang kongres, terjadi aksi protes yang sangat jarang terjadi di Beijing. Dalam aksi protes itu, sebuah spanduk yang menyerang Xi dan mengkritik kebijakan Covid-19 digantung di Beijing. Namun kritikan itu dengan cepat dihapus dari internet.

Xi ditampilkan sebagai pencapaian kebijakan China terhadap Hong Kong dan Taiwan. Dia mengatakan, langkah-langkah yang diambil setelah protes besar di Hong Kong pada 2019 telah memulihkan ketertiban dan memastikan wilayah itu dipimpin oleh seorang patriot.  Pemerintahan Xi memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, dengan tujuan menghilangkan suara-suara oposisi dan tuntutan demokrasi.

Jika Xi tetap menjabat, maka akan terjadi sedikit perubahan dalam kebijakan ekonomi dan luar negeri China. Termasuk intoleransinya terhadap kritik dan pendekatan garis keras terhadap kebijakan Covid-19, seperti aturan karantina dan larangan bepergian.

Ketidakpastian politik China telah meningkat sejak Xi mengambil alih kekuasaan satu dekade lalu. Hal ini membuat para pengamat partai dibiarkan berspekulasi tentang siapa yang akan ditunjuk untuk jabatan-jabatan kunci dan apa arti penunjukan itu.  Namun diperkirakan selama masa jabatan ketiga, Xi akan fokus pada kebijakan yang memprioritaskan keamanan dan kemandirian. Termasuk kendali negara terhadap ekonomi, diplomasi yang lebih tegas dan militer yang lebih kuat, serta tekanan yang semakin besar untuk merebut Taiwan.

"Kemungkinannya adalah bahwa susunan pemain baru akan tanpa kompromi 'Xi-ist'," kata mantan diplomat Inggris, Charles Parton, seorang rekan di Council on Geostrategy yang berbasis di London.

Pengamat China paling tertarik untuk mengetahui siapa di antara anggota PSC yang akan ditunjuk sebagai perdana menteri berikutnya. Seorang perdana menteri mengemban pekerjaan berat untuk mengelola ekonomi terbesar kedua di dunia. Perdana Menteri Li Keqiang mundur pada Maret lalu. Hingga kini, China belum mengungkapkan kandidat pengganti Li.

"Ada semakin banyak bukti bahwa keputusan promosi selama beberapa tahun terakhir telah dibuat lebih sedikit pada kemampuan teknokratis, yang mungkin Anda harapkan dari para reformis, dan loyalis kepada Xi Jinping, jadi saya pikir kita harus benar-benar menghentikan ide reformis ini,"  kata Kepala Ekonom Asia di Capital Economics, Mark Williams.

Xi menawarkan optimisme dalam pidato pembukaan pada kongres tahun 2017. Ketika itu, Xi mengungkapkan rencana ambisius untuk mengubah China menjadi kekuatan global terkemuka pada 2050. Dia menyebutkan "reformasi" sebanyak 70 kali dalam pidato yang berlangsung hampir tiga setengah jam.  

Sejak itu, keadaan telah berubah secara dramatis. Ekonomi China terpukul oleh pembatasan Covid-19, krisis sektor properti, dan pukulan balik setelah tindakan keras Xi terhadap sektor teknologi di bawah panji "kemakmuran bersama".  

Secara global, hubungan Beijing dengan Barat telah memburuk secara tajam.  Investor dan warga China berharap kongres menandai tonggak sejarah. Terutama setelah negara itu menderita akibat pandemi virus corona.

Para analis mengatakan kongres tidak mungkin memicu perubahan langsung dalam kebijakan pemerintan. Terutama untuk menghidupkan kembali ekonomi yang tumbuh sekitar 3 persen tahun ini. Pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak sesuai dengan target resmi pemerintah yaitu sekitar 5,5 persen.

"Antara sekarang dan Maret 2023, kami memperkirakan tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, terutama pada strategi nol-Covid dan pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sektor properti China," tulis analis Nomura.