Basis Massa Prabowo Dahulu dari PA 212-FPI dkk, Kini Ia Merapat ke Kalangan NU

Langkah yang dilakukan Prabowo dinilai tepat oleh pengamat politik, M Qodari.

Edi Yusuf/Republika
Prabowo Subianto
Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Nawir Arsyad Akbar, Amri Amrullah, Febrianto Adi Saputro

Baca Juga

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat (24/9/2022) pekan lalu, melakukan silaturahim atau sowan dengan sembilan kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Perguruan Tinggi (API) Pondok Pesantren Salafi Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang didirikan KH Chudlori yang kini diasuh KH. Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf. Menurut, pengamat politik M Qodari, kunjungan Prabowo ke para kiai sepuh NU sebagai bentuk strategi menjaga basis suara umat islam.

“Ini memperlihatkan arah baru untuk segmentasi atau basis politik yang dituju, kita tahu pada 2014 dan 2019 arahnya itu dengan tokoh-tokoh Islam di PA 212 dengan FPI, tetapi pada hari ini kecenderungannya kepada tokoh-tokoh NU, baik di Jawa Tengah dan nanti kiai-kiai NU di wilayah lain,” kata Qodari, di Jakarta, Ahad (25/9/2022).

Direktur Eksekutif Indo Barometer itu menyatakan, upaya yang dilakukan Prabowo merupakan langkah tepat. Karena, Qodari melanjutkan, NU merupakan organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia dengan jumlah pengikut sebanyak 30-40 persen penduduk Muslim di Tanah Air.

“Menurut saya, salah satu arah atau strategi baru yang penting dari Pak Prabowo bahwa beliau itu tetap dekat atau mempertahankan basis Islamnya tetapi arahnya lebih kepada Islam tradisional,” jelasnya.

"Kalau survei dari dulu sampai sekarang konsisten karena survei itu nggak pernah di bawah 33 persen atau sepertiga dari Islam itu adalah NU, bahkan bisa mencapai 40 persen. Jadi menurut saya ini bisa menjadi game changer untuk Pak Prabowo pada 2024,” imbuh Qodari.

Saat menemui sembilan kiai sepuh berlatar belakang NU, Prabowo didampingi Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengatakan, pihaknya dan Partai Gerindra sepakat memperluas koalisi dengan membuka diri bagi partai politik lain untuk bergabung dengan Kebangkitan Indonesia Raya.

"PKB dan Gerindra sepakat membuka diri bagi partai politik lain bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya," kata Muhaimin, Sabtu (24/9/2022).

Terkait calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung, Muhaimin mengatakan, hal itu masih bisa dibicarakan lebih lanjut karena pilpres masih lama, yaitu pada 14 Februari 2024. Namun, dia menegaskan, hasil Muktamar PKB di Bali pada 2019 lalu telah memutuskan dirinya maju sebagai capres dalam Pilpres 2024.

"Terkait capres cawapres akan dibicarakan lagi. Saat ini, kami konsentrasi memperluas dukungan, terutama masyarakat, memperkuat barisan, dan menambah jumlah partai bergabung," katanya.

 

 

Adapun, Prabowo saat mendatangi Pondok Pesantren Api Asri Syubbanul Wathon Tegalrejo, mengajak santri dan santriwati untuk terus belajar demi bangsa Indonesia. Ia menegaskan, tidak mungkin dirinya akan melupakan sumbangsih pesantren bagi bangsa dan negara.

"Saya kira tidak mungkin Prabowo lupa dengan pesantren. Saya dari dulu Prabowo selalu dekat sama pak kiai, karena Prabowo dulu prajurti pasukan tempur yang harus brangkat ke medan pertempuran," ujar Prabowo.

"Mudah-mudahan saya tidak akan lupa, mudahan-mudahan saya mumpuni, mudah-mudahan saya termasuk golongan yang mumpuni, golongan yang tidak akan lupa (dengan pesantren), mudah-mudahan saya termasuk golongan yang setia kepada rakyat Indonesia," sambungnya.

Ia pun menanamkan optimisme kepada para santri tentang bagaimana menjaga kekayaan Indonesia dengan Ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Apalagi saat ini ekonomi Indonesia menempati urutan ke-16 terbesar di dunia.

"Kita bersyukur karena karunia yang maha kuasa, tapi kita juga harus bersyukur bahwa kita punya pemerintah yang andal, pemerintah yang capable, harus diakui," ujar Prabowo. 

Hasil survei

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani pekan lalu memaparkan hasil simulasi pasangan capres dan cawapres yang disurvei ke masyarakat. Bila pasangan calonnya tinggal dua, dan Puan dipasangkan sebagai calon wapres dengan calon presiden Prabowo, melawan pasangan Anies-AHY. Maka persaingan sangat ketat.

Saiful menjelaskan bila dua pasang, yaitu Prabowo-Puan dan Anies AHY, maka Prabowo menang tipis, namun mengalami pelemahan dan Anies mengalami penguatan. Hal itu disampaikan Saiful Mujani dalam agenda diskusi “Kekuatan Calon Pasangan Capres Cawapres 2024” Kamis, (22/9/2022).

"Bila pasangan calonnya hanya dua, Prabowo-Puan 38 persen, Anies-AHY 36,5 persen," kata dia.

Dan apabila duet ini benar terjadi, Saiful Mujani menilai, peluang Anies masih cukup terbuka untuk memenangkan Pilpres. Karena Saiful menjelaskan bahwa selama ini Prabowo lebih banyak dikenal oleh publik dibanding Anies.

"Jika posisi kedikenalan sama (tahu Puan, Prabowo, Anies, dan AHY), prospek pasangan Anies-AHY lebih bagus dibanding pasangan Prabowo-Puan," ujarnya.

 

Jatuhnya posisi Puan di cawapres Prabowo, menurut Saiful tak lepas dari PDIP yang tidak merestui pencalonan Ganjar Pranowo, namun nama Puan yang tetap didorong. Ia melihat nama Puan masih dianggap sulit memenangkan pilpres, baik di posisi capres maupun cawapres.

“Puan Maharani dipasangkan dengan siapa pun tidak cukup membantu PDIP untuk memastikan partai ini akan kembali memiliki presiden nanti,” jelasnya. 

Sementara, berdasarkan survei Charta Politika, mayoritas responden tak setuju jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpasangan dengan Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024 mendatang. 

"Ketika kita pasangkan Pak Prabowo salah satu capres yang tinggi elektabilitasnya, minimal di angka tiga besar, kita pasangkan dengan Joko  Widodo harusnya dianggap bisa menarik sebagian pemilh Jokowi yang masih fanatik tanpa peduli batasan konstitusi, ternyata mayoritas 57 persen dari responden menyatakan menolak," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, secara daring, Kamis (22/9/2022).

Hasil tersebut tidak jauh berbeda saat responden ditanya terkait wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode. Mayoritas menjawab tak setuju masa jabatan Presiden tiga periode. 

"Ada konsistensi pernyataan dari publik sikap dari publik sekarang ketika kita uji dengan isu perpanjangan jabatan 75,2 persen menyatakan menolak," ucapnya.  

Hanya 18,8 persen yang setuju masa jabatan tiga periode. Ia meyakini Presiden Jokowi akan memperhatikan aspirasi publik terkait hal tersebut.

"Saya percaya Pak Jokowi orang yang sangat percaya dengan lembaga survei dan memperhatikan apa yang menjadi aspirasi dalam mengambil keputusan apalagi dalam isu yang sensitif," tuturnya.

 

Anies Siap Menjadi Calon Presiden 2024 - (infografis republika)

 
Berita Terpopuler