Menimbang Nama-Nama Bakal Calon Penjabat Pengganti Anies Baswedan
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan memilih nama penjabat gubernur.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mahsir Ramadhan, Antara
DPRD DKI Jakarta dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) terkait nama-nama calon penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan lengser. Setelah usulan rampung, nama itu akan diusulkan kepada Pemerintah Pusat dan Presiden Jokowi melalui Kemendagri.
Di rapimgab itu nantinya, fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta akan diminta masing-masing mengusulkan nama. Sebagai informasi, ada sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta dengan mayoritas perolehan kursi diduduki PDIP dengan 25 kursi, Gerindra dengan 19 kursi, disusul PKS dengan 16 kursi dan Demokrat dengan 10 kursi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan, rapimgab memang menjadi cara paling mudah untuk menentukan usulan dari DPRD DKI Jakarta terkait penjabat. Alih-alih panitia seleksi (pansel) dia menegaskan, pihaknya akan lebih menyetujui usulan nama-nama dari setiap fraksi di rapimgab.
“Mekanisme paling memungkinkan ya tempatnya di rapimgab,” kata Gembong saat dihubungi, Ahad (11/9/2022).
Ditanya nama-nama yang akan diusulkan PDIP, Gembong mengaku belum bisa menjawabnya. Namun demikian, nama Sekda Marullah dinilainya bisa masuk ke dalam persyaratan yang ditentukan.
“Pak Marullah memenuhi syarat, tapi apakah nanti jadi pilihan presiden, kita nggak tahu,” katanya.
Gembong melanjutkan, Marullah Matali memenuhi syarat dan bisa dipertimbangkan di rapimgab. Terlebih, saat calon Pj dinilainya harus mengetahui persoalan Jakarta dan kultur yang ada. “Perlu juga Pj menjaga harmonisasi,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan, pihaknya juga siap mengusulkan nama-nama di rapimgab mendatang. Serupa dengan Gembong, Mujiyono menyebut, untuk saat ini nama Sekda Marullah menjadi yang paling berpotensi diusulkan DPRD DKI Jakarta.
“Kenapa nggak sekda sekalian saja? Yang pasti yang tahu DKI, apalagi Sekda Marullah tau dari bawah benea, karena mulai dari wali kota, sana-sini juga,” kata Mujiyono.
Mujiyono menyebut, dalam berbagai forum Fraksi Demokrat, wacana mengusulkan Sekda Marullah memang dominan. Ditanya nama-nama lain, dia belum mau menjawabnya, mengingat Demokrat yang disebut masih mengamati.
“Masih mencermati, Senin paling namanya muncul. Sekarang masih belum enak diomongin. Tapi, dari awak juga nama-nama buat diusulkan sudah ada, cuman nanti lah,” jelasnya.
Adapun, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan tiga nama untuk diusulkan dalam rapimgab mendatang. Menurutnya, tiga nama itu terdiri dari Sekda Marullah, Kasatpres Heru Budi Hartono dan Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar.
“Kita udah ada usulan calon yang akan kita bahas di rapimgab,” kata Yani.
Ditanya nama lainnya seperti Kepala Staf Kepresidenan bidang Informasi dan Komunikasi Juri Ardiantoro, Yani tak menampiknya. Meski demikian, nama tersebut dinilainya juga masih dalam peninjauan fraksi.
“Pak Juri masih dalam kajian juga,” katanya.
Yani menjelaskan, kriteria yang diusung PKS harus netral, profesional dan memenuhi persyaratan administrasi. Dia menyebut, dari semuanya, pengalaman dalam memimpin di daerah juga menjadi poin penting untuk melanjutkan Anies Baswedan sebagai pemimpin sementara DKI.
“Tapi semuanya kan kita serahkan kepada pak presiden, kita hanya mengusulkan,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan, pembahasan usulan di rapimgab itu akan melibatkan semua pimpinan fraksi di DPRD. Karenanya, dia menyarankan para ketua fraksi sudah memiliki setidaknya tiga nama yang akan diusulkan dalam rapimgab.
Rani menjelaskan, belum ada jadwal pasti gelaran rapimgab, walaupun tinggal beberapa hari batas akhir pengiriman usulan nama ke pemerintah pusat, “Info dari ketua dewan, akan dibahas melalui rapimgab. Tapi nanti melihat mekanisme dari kemendagri dulu,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta itu.
Berdasarkan pendapatnya, calon Pj harus memahami keadaan Jakarta secara menyeluruh. Ditanya calon nama Pj dari Fraksi Gerindra, Rani tak mau menjawabnya.
“Tapi misal nanti setelah sepakat dengan teman-teman Gerindra, akan kita sampaikan di rapimda. Karena isunya kan banyak, ada Pak Bahtiar, Pak Heru dan Pak Sekda,” katanya.
Meski demikian, Rani menegaskan, nama-nama yang disebutnya itu, belum masuk ke dalam usulan Gerindra. “Bukan, itu yang beredar,” jelasnya.
In Picture: Pembangunan Ruang Publik di DKI Jakarta
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo berpendapat bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta harus memiliki sejumlah kriteria. Yakni sosok yang netral, berintegritas, dan profesional.
"Pj Gubernur DKI harus memiliki kriteria netralitas, berintegritas, dan profesional," kata Ari saat menjadi narasumber diskusi publik bertajuk "Mencari Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan: Siapa Cocok?", Jumat (9/9/2022) pekan lalu.
Menurut dia, kriteria tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya politik identitas, seperti pada Pilkada 2017 lalu dan agar penunjukan penjabat Gubernur DKI Jakarta dapat pula menjadi contoh konkret peneguhan politik kebangsaan untuk melawan politik identitas.
Adapun untuk mendapatkan penjabat Gubernur DKI Jakarta yang netral, menurut narasumber berikutnya yakni Direktur Eksektutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, penunjukan tersebut dari unsur aparatur sipil negara (ASN). Karena ASN selama ini mengemban amanat menjalankan pemerintahan secara profesional sebagai birokrat.
Bahkan, tambah dia, pejabat ASN tidak memiliki kepentingan dalam polarisasi politik kubu satu dengan lainnya sehingga mereka dapat menjadi sosok penyeimbang bagi perpecahan politik yang terjadi di Jakarta. Aditya selanjutnya berpendapat penjabat Gubernur DKI Jakarta juga harus menjadi komunikator dan kolaborator yang baik dalam lingkup pusat, daerah, ataupun berbagai kelompok masyarakat.
"Penjabat Gubernur DKI Jakarta juga harus memiliki visi transisi dan menjadikan Jakarta sebagai kota penting, meskipun bukan lagi ibu kota," tambah dia.
Dalam kesempatan yang sama, narasumber lainnya, yakni analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto memberikan lima kriteria bagi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Pertama, kata dia, penjabat Gubernur DKI Jakarta harus memahami permasalahan yang ada di DKI Jakarta. Kedua, harus berpengalaman dalam birokrasi nasional ataupun daerah.
Menurut Arif, apabila penjabat Gubernur DKI Jakarta telah berpengalaman dalam birokrasi nasional ataupun daerah, ia akan mampu mengatasi kompleksitas permasalahan keseharian di Jakarta, seperti kemacetan, ancaman banjir, dan kemiskinan.
Ketiga, lanjut dia, penjabat Gubernur DKI Jakarta harus memiliki hubungan baik dengan DPRD ataupun pemerintah daerah. Keempat, memiliki pemikiran dan sikap politik yang inklusif. Menurut Arif, penjabat Gubernur DKI Jakarta harus memiliki pemikiran dan sikap politik yang inklusif karena adanya keberagaman di DKI Jakarta kerap memicu kemunculan perpecahan identitas, terutama dalam cara pandang terhadap suku, agama, ras dan antargolongan.
Terakhir, lanjutnya, penjabat Gubernur DKI Jakarta harus memiliki keberpihakan pada rakyat.
"Yang dibutuhkan adalah substansi kerakyatan itu sendiri, mengerti kebutuhan rakyat. Dia tahu prioritas apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Itu yang dibutuhkan penjabat gubernur nantinya," ucap Arif.