PBB Cari Bantuan 160 Juta Dolar AS untuk Pakistan

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pakistan mengeluarkan seruan bersama untuk banyak pihak bisa menyumbang sebesar 160 juta dolar AS dalam bentuk dana darurat. Dana ini untuk membantu jutaan orang yang terkena dampak banjir yang telah menewaskan lebih dari 1.150 orang sejak pertengahan Juni.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada Selasa (30/8/2022), seruan PBB untuk 160 juta dolar AS akan menyediakan makanan, air, sanitasi, kesehatan dan bentuk bantuan lain untuk sekitar 5,2 juta orang. “Skala kebutuhan meningkat seperti air banjir. Ini membutuhkan perhatian kolektif dan prioritas dunia, ”katanya.

Guterres  menyatakan, banjir Pakistan yang disebabkan oleh hujan monsun merupakan sinyal bagi dunia untuk meningkatkan tindakan melawan perubahan iklim. "Mari berhenti berjalan dalam tidur menuju kehancuran planet kita oleh perubahan iklim,” katanya dalam pesan video pada upacara peluncuran permohonan pendanaan di Islamabad.

"Hari ini, ini Pakistan. Besok, itu bisa jadi negaramu," ujarnya.

Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif mengatakan, banjir menghancurkan panen. Pemerintahnya sedang mempertimbangkan untuk mengimpor gandum agar menghindari kekurangan makanan.

Menurut Sharif, Pakistan sedang menyaksikan banjir terburuk dalam sejarahnya. Dia menjelaskan, setiap penundaan yang tidak disengaja oleh masyarakat internasional dalam membantu para korban akan menghancurkan rakyat.

Sharif berjanji dana dari masyarakat internasional akan digunakan secara transparan. Dia akan memastikan semua bantuan mencapai mereka yang membutuhkan. "Ini adalah komitmen saya," ujarnya menegaskan negaranya menghadapi momen terberat dalam sejarahnya.

Lebih dari 33 juta orang atau satu dari tujuh warga Pakistan telah terkena dampak bencana banjir. Lebih dari  sejuta rumah telah rusak atau hancur dalam dua setengah bulan terakhir, menggusur jutaan orang. Sekitar setengah juta dari mereka yang terlantar tinggal di kamp-kamp yang terorganisir, sementara yang lain harus mencari tempat berlindung sendiri.

Menurut perkiraan awal pemerintah, kehancuran tersebut menyebabkan kerusakan ekonomi sebesar 10 miliar dolar AS. “Ini adalah perkiraan awal yang kemungkinan akan jauh lebih besar,” kata Menteri Perencanaan Ahsan Iqbal merujuk pada lebih dari 160 jembatan dan lebih dari 3.400 kilometer jalan rusak.

Meskipun hujan telah berhenti tiga hari yang lalu, sebagian besar negara itu tetap berada di bawah air, dan sungai-sungai utama, Indus dan Swat, masih meluap. Otoritas Penanggulangan Bencana Nasional pada Selasa, memperingatkan layanan darurat untuk waspada maksimal. Lembaga ini mengatakan, air banjir selama 24 jam ke depan dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut.

Ahli meteorologi telah memperingatkan lebih banyak hujan dalam beberapa minggu mendatang. Menurut Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto-Zardari, curah hujan selama waktu itu rata-rata tiga kali lipat, hingga enam kali lebih tinggi di beberapa daerah.

"Situasinya kemungkinan akan memburuk lebih jauh karena hujan lebat terus berlanjut di daerah-daerah yang sudah dibanjiri oleh badai dan banjir lebih dari dua bulan. Bagi kami, ini tidak kurang dari keadaan darurat nasional," ujarnya.

Bhutto-Zardari mendesak masyarakat internasional untuk memberikan dengan murah hati pada permintaan dana PBB. "Sejak pertengahan Juni, kenyataannya, Pakistan telah berjuang melawan salah satu siklus paling parah, anomali cuaca monsun yang sangat deras,” katanya pada Selasa.

Sehari sebelumnya, dewan eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui pelepasan 1,17 miliar dolar AS yang sangat ditunggu-tunggu untuk Pakistan. Dana tersebut merupakan bagian dari bailout enam miliar dolar AS yang disepakati pada 2019.

Pakistan telah mengambil risiko gagal bayar karena cadangannya menyusut dan inflasi melonjak, dan untuk mendapatkan bailout IMF, pemerintah harus menyetujui langkah-langkah penghematan. Namun, bencana banjir menambah beban baru bagi pemerintah yang kekurangan uang.

Peristiwa bencana luar biasa ini juga menunjukan negara-negara miskin sering membayar harga untuk perubahan iklim yang sebagian besar disebabkan oleh negara-negara yang lebih maju. Sejak 1959, Pakistan hanya bertanggung jawab atas 0,4 persen emisi bersejarah dunia yang dipersalahkan sebagai penyebab perubahan iklim. Sedangkan Amerika Serikat bertanggung jawab atas 21,5 persen, Cina 16,5 persen, dan Uni Eropa 15 persen.