Pemberlakuan Save Search Google Picu Polemik di Iran, Warga Merasa Dikekang

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN–Masyarakat Iran menyebut para pejabat pemerintah telah memperlakukan mereka seperti anak-anak. 

Respons ini dikatakan setelah pemerintah secara paksa mengaktifkan pencarian aman atau save search di Google untuk semua warga negara. 

Menteri Komunikasi Iran, Isa Zarepour, mengkonfirmasi pembatasan baru awal pekan ini dengan mengatakan pemerintahnya telah mengaktifkan Pencarian Aman menyusul permintaan dari keluarga Iran. 

Dia juga mengklaim bahwa banyak negara lain telah mengambil keputusan yang sama. "Tidak ada batasan yang ditempatkan pada pencarian lain dan hanya akses ke konten [porno], tidak bermoral dan sangat kejam telah dibatasi hanya untuk mengatasi masalah keluarga," katanya dilansir dari Middle East Eye, Senin (2/8/20222).

Pembatasan berarti bahwa negara Iran telah secara efektif membajak sistem nama domain (DNS) Google, yang berarti bahwa, alih-alih terhubung langsung ke DNS Google ketika pengguna memasukkan alamat web Google, mereka akan diarahkan ke laman yang dikendalikan pemerintah.

Langkah tersebut telah memicu kecaman dari pengguna internet yang berpendapat bahwa Iran secara efektif memprovokasi negara tersebut.

Baca juga: Jawaban Prof Jimly Ini Perkuat Argumentasi Mengapa Hukum Islam Harus Didukung Negara

Soroush, seorang ahli IT dan pemilik start-up di Teheran mengatakan, pembatasan baru akan menyebabkan masalah besar bagi para profesional di negara itu.

"Kecerdasan buatan Google menunjukkan hasil pencarian kepada pengguna berdasarkan algoritme yang ditentukan untuknya. Salah satu masalah penting ini adalah usia pengguna," katanya kepada Middle East Eye, yang tidak ingin mengungkapkan nama lengkapnya.

"Anda mungkin seorang ahli sejarah atau peneliti medis, tetapi ketika opsi Safe Search diaktifkan, Google akan memberi Anda konten yang bagus untuk anak-anak. Oleh karena itu, hasil pencarian untuk Anda akan menjadi lemah dan tidak dapat digunakan," tambahnya. 

Pemerintah Iran, yang saat ini dipimpin Perdana Menteri konservatif Ebrahim Raisi telah dituduh mengambil langkah-langkah untuk membatasi akses internet bagi warga Iran.   

Sejak awal 2022, parlemen telah membahas rancangan undang-undang berjudul "RUU Perlindungan," yang telah diperingatkan kelompok-kelompok hak asasi manusia akan memberikan tingkat data yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada layanan keamanan dan organisasi seperti Korps Pengawal Revolusi Islam. 

Mereka juga dituduh ingin memutus akses warga Iran dari  internet global dengan memperlambat kecepatan internet saat menggunakan situs web dan jejaring sosial internasional.

Penolakan terhadap RUU tersebut menyebabkan lebih dari satu juta warga Iran menandatangani petisi online yang mendesak para pejabat tinggi untuk mengakhiri proyek ini.

Namun, sementara RUU kontroversial belum disahkan, banyak yang melihat pembatasan Pencarian Aman yang baru sebagai bagian dari serangan yang sama terhadap kebebasan internet di Iran.

"Fitur Google ini sangat bagus, dan orang tua harus menyadari hal ini untuk melindungi anak-anak mereka dari konten berbahaya," kata seorang aktivis politik, yang tidak ingin namanya disebutkan.

"Saya tidak ragu tentang ini, tetapi masalahnya di sini adalah bahwa opsi ini telah dipaksakan secara paksa di internet orang-orang tanpa persetujuan mereka dan juga pada semua orang Iran, bukan hanya anak-anak," tambahnya. 

Dia mengatakan kepada MEE bahwa aturan baru berarti "masa depan yang gelap" untuk internet di Iran.

"Sementara saya sebelumnya berpikir Republik Islam tidak akan mengambil risiko kerusakan besar pada basis pendukung sosialnya, saya pikir sekarang mereka bersedia untuk melangkah lebih jauh dengan rencana pembatasan internet global karena mereka berpikir akses tanpa batas ke internet lebih besar adalah risiko bagi mereka," katanya.

Baca juga: Wapres Kiai Ma'ruf Amin: Nanti Penduduk Surga Kebanyakan Bangsa Indonesia

Bahkan hutan memiliki aturan rmasuk mereka yang ingin melihat pembatasan internet melangkah lebih jauh, telah membela penerapan kebijakan ini. Mereka membelanya dengan alasan bahwa internet yang tidak diatur dapat berpotensi berbahaya bagi warga Iran biasa.

Juru bicara Komisi Kebudayaan Parlemen, Majid Nasirayi, menggunakan metafora yang rumit untuk membenarkan dukungannya terhadap aturan tersebut.

“Lihatlah alam, bahkan hutan pun memiliki aturannya sendiri. Singa tidak pernah mengambil posisi jerapah, dan jerapah juga tidak mengambil tempat singa. Ketika alam memiliki aturan, mengapa kita tidak memiliki aturan?," katanya kepada wartawan.