Warga Rebut Kantor PM Sri Lanka, Ada yang Nonton TV Hingga Tiduran di Sofa
Presiden Sri Lanka belum menyatakan akan mundur.
REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa meninggalkan negara itu Rabu (13/7) pagi. Dia menunjuk Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe sebagai pengganti sementara. Namun penunjukan itu menimbulkan warga yang melakukan protes.
Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di luar kompleks kantor perdana menteri dan beberapa memanjat tembok. Kerumunan itu meneriakkan dukungannya dan melemparkan botol air ke mereka yang menyerbu masuk.
Puluhan orang kemudian terlihat di dalam kantor dan berdiri di teras atap sambil mengibarkan bendera Sri Lanka. "Kami membutuhkan keduanya… untuk pergi,” kata Supun Eranga seorang pegawai negeri sipil berusia 28 tahun di antara kerumunan.
"Ranil tidak bisa memenuhi apa yang dia janjikan selama dua bulan, jadi dia harus berhenti. Yang Ranil lakukan hanyalah mencoba melindungi Rajapaksa," katanya.
Polisi awalnya menggunakan gas air mata untuk mencoba membubarkan para pengunjuk rasa di luar kantor perdana menteri tetapi gagal. Justru semakin banyak yang berbaris di jalan menuju kompleks. Saat helikopter terbang di atas, beberapa demonstran mengacungkan jari tengah mereka.
Akhirnya pasukan keamanan menyerah, dengan beberapa mundur dari daerah itu dan yang lain hanya berdiri di sekitar kompleks yang dikuasai.
Di dalam gedung, suasananya meriah, ketika orang-orang berbaring di sofa yang elegan, menonton televisi, dan mengadakan pertemuan tiruan di ruang konferensi berpanel kayu. Beberapa berkeliaran seolah-olah berkeliling museum.
Meski kantor telah diduduki dan tuntutan mundur semakin kencang, Wickremesinghe muncul di televisi untuk menegaskan kembali bahwa tidak akan pergi sampai pemerintahan baru terbentuk. Hingga saat ini tidak jelas kapan pemerintahan baru akan terbentuk.
Meskipun melarikan diri ke Maladewa, Rajapaksa belum mengundurkan diri. Ketua parlemen mengatakan, presiden meyakinkannya bahwa dia akan mengundurkan diri di kemudian hari.
Kantor Wickremesinghe sebelumnya telah memberlakukan keadaan darurat. Status ini memberikan kekuasaan yang lebih luas kepada militer dan polisi, hingga penetapan jam malam segera di provinsi barat yang meliputi Kolombo.