Demo Ricuh yang Diduga Upaya Pelemahan PPP dan Soliditas KIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Antara

Demonstrasi yang digelar oleh Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) PPP, di seberang jalan Gedung PPP pada Jumat (24/6/2022) lalu berakhir ricuh. Kericuhan terjadi akibat gesekan antara demonstran dengan massa dari Gerakan Pemuda Kabah (GPK) yang selesai menggelar tahlilan dan doa bersama.

Mantan GPK DKI Jakarta sekaligus Mantan Wakil Ketua PPP DKI Jakarta, Muchbari mengaku, para demonstran kali ini telah mengikuti aturan aparat kepolisian yang berjaga. Namun, ada pihak yang mulai menyerang dan akhirnya berakhir ricuh.

"Kami sudah ikuti aturan, karena kami menyampaikan aspirasi di sebrang jalan. Tapi mereka memulai serangan," kata Muchbari, Jumat.

Muchbari menyebut, tuntutan pada demo tetap sama seperti sebelumnya yaitu, agar Ketua Umum Partai Suharso Monoarfa turun dari jabatannya. Menurutnya, Suharso tidak amanah sehingga tidak pantas jadi pemimpin.

"Kami tetap meminta Suharso ini turun, karena tidak menjalankan amanah partai dengan baik. Seperti contohnya tidak menjalankan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) yang ada," katanya.

Direktur Eksekutif Research Oriented Development Analysis (RODA) Institut, Ahmad Rijal Ilyas, menilai ada upaya pelemahan terhadap PPP dari aksi demonstrasi yang berakhir ricuh itu. Ia menilai upaya tersebut dilakukan untuk mengganggu soliditas Koalisi Indonesia Bersatu  (KIB). 

Ahmad mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa upaya mengganggu KIB menyasar PPP. Sebab, Partai Golkar dinilai terlalu sulit untuk dilemahkan. Sementara, PAN merupakan partai yang patuh terhadap perintah ketua umum dan jarang terjadi gejolak.

"PPP itu punya pengalaman, momentum-momentum polemik goyahnya PPP itu sudah tahu, jadi orang-orang yang tidak menginginkan Koalisi Indonesia Bersatu itu solid mau nggak mau larinya ke PPP," kata Ahmad di Jakarta, Senin (27/6/2022). 

Selain itu, Ahmad menambahkan keputusan tiga ketua umum partai dalam membentuk KIB sangat kuat. Sehingga, ketika PPP keluar dari koalisi tersebut, maka akan menjadi catatan buruk bagi PPP di mata calon rekan koalisinya. 

"Karena kan dia itu akan diperhitungkan dari pihak eksternal yang kemudian akan berkoalisi misalnya dia tidak gabung lagi ke KIB itu, 'wah ini PPP koalisi awal aja ada begini'. Tapi apa pun itu kan politik bisa terjadi. Tinggal saya rasa soliditas PPP yang mungkin hari ini yang mulai melakukan organisir di internal mereka," ucapnya. 

Dirinya juga menilai ada indikasi pihak internal dan eksternal terlibat dalam upaya pelemahan terhadap PPP. Ketua Umum PPP Soeharso Monoarfa dinilai perlu mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum di internal PPP yang terlibat.

"Kalau memang dia bagian dari struktur PPP ya sudah lakukan tindakan tegas pecat dia dari struktur atau di situ ada AD/ART PPP apa yang harus dilakukan bagi oknum-oknum nakal," tuturnya. 

Menurut Ahmad, Soeharso perlu juga mengidentifikasi adanya keterlibatan dari pihak eksternal. Bahkan, jika perlu PPP membuka ke publik terkait siapa pihak eksternal yang terlibat dalam upaya pelemahan PPP.  

"Jadi dia harus melakukan identifikasi terhadap oknum tersebut, dia berjaringan ke siapa. Kalau sudah tahu, dan memang diduga melakukan konsolidasi maka bisa dibuka nanti, buka aja ke publik yang menginginkan perpecahan tersebut siapa," ungkapnya. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, menanggapi adanya desakan agar Ketua Umum PPP Soeharso Monoarfa mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PPP. Ia pun mengingatkan agar aspirasi yang disampaikan tidak melewati batas.

"Saat ini adalah waktunya bekerja. Aspirasi untuk perbaikan kinerja partai adalah satu hal yang penting tapi jangan kelewat batas," kata Arwani kepada Republika, Senin (27/6/2022).

Arwani juga menanggapi elektabilitas partai yang dipersoalkan oleh massa pendemo. Ia pun menyayangkan hal tersebut justru mengganggu konsolidasi partai.

"Jika memang ada perhatian untuk elektabilitas partai mari kita duduk bersama dan bekerja, bergerak bersama untuk membesarkan partai," ujarnya.

Diketahui, PPP bersama Partai Golkar dan PAN sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Arwani mengakui ada yang mempertanyakan, bahwa desakan tersebut terjadi usai KIB terbentuk.

"Tentu jawabannya bisa saja subyektif. Kami hanya ingin sampaikan bahwa kami ingin fokus kerja membangun konsolidasi partai, menyiapkan kerja tahapan pemiu, dan menjaga soliditas PPP agar terus berada di jalur yang tepat (on the track)," ucapnya. 

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) meminta seluruh kader PPP untuk menghindari perpecahan di internal partai. "Tantangan kader PPP saat ini adalah Pemilu 2024 yang rangkaiannya sudah dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. Jika kader PPP masih bercerai-berai, repot," kata Wasekjen PP GMPI Bidang Sosial dan Politik Syamsul Arifin di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Oleh karena itu, menurut Syamsul, seluruh kader PPP harus bersatu-padu dan mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi Pemilu 2024. Terlebih pada 2024 seluruh pemilihan terfokus pada waktu yang sama, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota pada tanggal 14 Februari 2024.

Pada akhir 2024, lanjut dia, disusul dengan pemilihan kepala daerah serentak yang digelar di ratusan kabupaten dankota dan 33 provinsi. Partai berlambang Kakbah tersebut, menurut Syamsul, tidak mungkin bisa memenangi pemilihan yang pelaksanaannyaserentak pada tahun yang sama itu jika kadernya bercerai-berai.

"Ibarat sapu lidi, jika hanya satu lidi, akan gampang dipatahkan. Akan tetapi, jika lidi itu banyak, akan susah dipatahkan," kata Syamsul.

Menurut Syamsul, pertarungan politik pada pesta demokrasi pada tahun 2024 makin sulit dan sengit, apalagi jumlah partai makin bertambah banyak. Kader PPP, kata dia, tidak boleh menghabiskan waktu, energi, dan pikiran untuk menghadapi sesuatu yang sebenarnya sangat bisa mereka hindari, yaitu perpecahan internal. Semua kader bertanggung jawab mengawal partai untuk meraih dan lolos dari ambang batas parlemen.

"Semua kader PPP mempunyai tanggung jawab bersama menjaga partai. Jika partai tidak lolos ambang batas, semua kader berdosa kepada para pendiri partai yang sudah tiada," ujar Syamsul.