Erick: Penyelesaian Kasus Garuda Dilakukan Konkret, tak Setengah-setengah

Kejakgung kembali menetapkan Emisyah Satar sebagai tersangka korupsi Garuda.

istimewa/tangkapan layar
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, mengumumkan tersangka baru kasus korupsi Garuda, di Kejaksaan Agung, Senin (27/6/2022)
Rep: Muhammad Nursyamsyi Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan upaya penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) dilakukan secara menyeluruh. Hal ini meliputi aspek hukum dan aspek bisnis pada perusahaan maskapai pelat merah tersebut.

Dari segi hukum, lanjut Erick, Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung dan BPKP mengejar para pelaku yang bertangung jawab merugikan keuangan negara. Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka baru yakni ES saat menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dan SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Keduanya disebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 8,8 triliun.

"Ini bukti terbaru yang mana proses hukumnya terjadi, namun proses restrukturisasinya juga terjadi kemarin bagaimana ada confidence voting (PKPU) yang targetnya hanya 61 persen, tetapi karena ini sangat transparan dan profesional, votingnya sampai mencapai 97 persen," ujar Erick saat jumpa pers bersama di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Erick menilai hal ini suatu prestasi yang luar biasa. Kata Erick, hari ini PKPU memutuskan program restrukturisasi bisa dijalankan. Erick menegaskan, Garuda sebagai flag carrier harus diselamatkan, namun Erick tidak ingin terjadi lagi pengadaan pesawat tanpa proses bisnis yang baik. Menurut Erick, proses bisnis yang baik harus menjadi landasan dalam perusahaan-perusahaan BUMN.

"Penyelesaian ini konkret, tidak setengah-setengah, karena dalam melakukan perbaikan sebuah perusahaan, apalagi BUMN yang harus sehat dan juga bagian kita mengintervensi market seperti harga tiket yang lagi mahal hari ini, kan ini menjadi penyeimbang," lanjut Erick.

Baca Juga

Erick menilai hasil voting PKPU telah mengikat dan memberikan landasan hukum dalam melanjutkan restrukturisasi Garuda. Erick menyebut hal yang wajar jika masih ada sedikit kreditur yang tidak menyepakati voting PKPU.

"Kalau sampai ada pihak-pihak yang tidak ikut ya biasa, di Jiwasraya pun ada dua persen, kalau tidak salah tidak ikut. Kalau (Garuda) ini tiga persen, nah tentu resikonya berbeda dengan yang mengikut, kenapa, kalau yang mengikut itu sudah di restrukturisasi 20 tahun dan jelas pembayarannya. Kalau yang tidak ikut ya mungkin akan tertinggal dan bukan mungkin kita mengambil posisi tadi tidak membayar," ucap Erick.

Erick menilai hal ini bukan berarti pemerintah melakukan penipuan. Namun pada realitanya, terdapat sejumlah leasing yang memberikan harga di atas kewajaran kepada Garuda.

"Dalam kasus pesawat Garuda ini ada leasing-leasing yang terlalu mahal, di mana rata-rata dunia itu 4,7 persen, kita itu sampai hampir 25 persen, jadi ada indikasi-indikasi yang tidak sehat karena itu ada proses yang namanya penindakan secara tegas," sambung Erick.

Erick menyampaikan langkah penyelamatan Garuda memberi bukti bahwa negara hadir dengan menyuntikan PMN senilai Rp 7,5 triliun. Erick juga memastikan Garuda tak lagi menggarap pasar rute internasional yang mana 70 persen dari rute tersebut menyebabkan kerugian pada perusahaan.

"Ngapain kita bisnis gaya-gayaan, lebih baik kita memperbaiki domestik kita yang sangat besar marketnya, tetapi luar negerinya sedikit saja, itu pun umrah, haji, dan kargo, yang lainnya lebih kepada domestik," ucap Erick.

"Dengan segala kerendahan hati, kami mengapresiasi kerja sama yang dilakukan dengan kejaksaan, BPKP dan sejak awal pun kita melibatkan lembaga penegak hukum seperti KPK dalam pencegahan dan tentu bersama kejaksaan dalam hal perbaikan sistem yang akan dijalankan," kata Erick.

Di tempat terpisah, Garuda memproyeksikan pemulihan kinerja yang lebih cepat sejalan dengan disahkannya persetujuan terhadap rencana perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin ini (27/6/2022). Pengesahan tersebut sesuai dengan dukungan mayoritas dari para kreditur berdasarkan agenda pemungutan suara atau voting yang berlangsung pada Jumat (17/6/2022).

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan disahkannya persetujuan rencana perdamaian PKPU oleh kreditur ini diharapkan dapat menjadi basis akselerasi kinerja Garuda untuk terus bergerak adaptif dan agile dalam menjalankan langkah restrukturisasinya. “Dengan basis cost operasional yang lebih lean serta dukungan dan kepercayaan seluruh stakeholder utamanya kreditur, kiranya dapat terus mendorong Garuda untuk mengoptimalkan upaya business revival dengan target pemulihan yang terukur," ujar pria yang akrab disapa Tiko tersebut.

Tiko mengatakan Kementerian BUMN akan terus mengawal langkah transformasi kinerja yang saat ini terus dioptimalkan manajemen Garuda guna menjadi entitas bisnis yang semakin sehat dan profitable. Dengan outlook industri penerbangan yang akan semakin kompetitif, ia meyakini business plan yang telah disusun Garuda Indonesia dapat terus mendorong langkah penguatan kinerja dengan fokus utama menjadi maskapai penerbangan yang berdaya saing.

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan disahkannya persetujuan terhadap rencana perdamaian ini menjadi tonggak sejarah baru bagi langkah fundamental Garuda Indonesia dalam menjalankan misi restrukturisasi guna menjadi entitas bisnis yang semakin sustain dan berdaya saing. Irfan menilai pengesahan rencana perdamaian ini menjadi refleksi tersendiri atas optimisme seluruh stakeholder, khususnya kreditur terhadap kiprah kinerja Garuda Indonesia di masa yang akan datang.

"Momentum ini yang terus kami optimalkan untuk terus memacu pertumbuhan kinerja usaha yang positif, khususnya melalui fokus akselerasi basis kinerja operasional, penyelarasan cost structure perusahaan yang semakin solid terhadap tantangan kinerja ke depannya," ujar Irfan.

Menurut Irfan, hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus bertransformasi menjadi entitas bisnis yang lebih kuat, sehat dan resilient dan melakukan akselerasi pemulihan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, bertepatan dengan momentum pemulihan ekonomi nasional serta relaksasi mobilitas masyarakat yang menjadi aspek esensial dalam pemulihan industri aviasi.

Irfan menjelaskan sejumlah penyelesaian kewajiban usaha yang tertuang dalam rencana perdamaian tersebut adalah terkait penyelesaian kewajiban usaha melalui arus kas operasional, konversi nilai hutang menjadi ekuitas, modifikasi ketentuan pembayaran baru jangka panjang dengan periode tenor tertentu, hingga penawaran instrumen restrukturisasi baik dalam bentuk surat utang baru maupun ekuitas. Adapun skema restrukturisasi yang dijalankan akan menyesuaikan dengan kelompok kreditur yang telah diklasifikasikan berdasarkan nilai kewajiban usaha maupun jenis entitas bisnis masing-masing kreditur.

"Apa yang telah kita capai hingga tahap ini tentunya tidak dapat diperoleh tanpa adanya fondasi kepercayaan yang kuat dari kreditur dan seluruh stakeholder lainnya terhadap upaya bersama untuk mencapai solusi terbaik dalam pemenuhan kewajiban usaha Garuda terhadap seluruh mitra usahanya," ucap Irfan.

Dengan tercapainya homologasi pada proses PKPU ini, Irfan menyebut Garuda terus mengintensifkan langkah melalui sejumlah agenda strategis korporasi untuk mempercepat pemulihan kinerja usaha. Termasuk dalam rencana kerja tersebut adalah penambahan armada sesuai dengan rencana bisnis yang telah disampaikan dengan berfokus pada aspek profitabilitas kinerja usaha.

Hal tersebut, sambung Irfan, diselaraskan dengan mengoptimalkan rute penerbangan dengan kinerja positif, memaksimalkan pangsa pasar kargo dan ancillary revenue, serta mengintensifkan diskusi bersama pemerintah terkait dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun yang akan menjadi bagian dari skema rights issue Perusahaan dalam upaya memulihkan operasional penerbangan.

“Kami juga memahami bahwa berbagai agenda strategis ini perlu dilakukan dengan prudent dan seksama, sehingga kami berkomitmen untuk menjalankan seluruh aksi korporasi ini dengan memperhatikan aspek kehati-hatian sesuai dengan good corporate governance yang berlaku," kata Irfan.

 
Berita Terpopuler