Junta Militer: Aktivis Demokrasi Myanmar akan Jalani Hukuman Mati

REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Junta militer Myanmar pada Jumat (3/6/2022) mengatakan bahwa pengajuan banding oleh dua aktivis demokrasi terkemuka terhadap hukuman matinya telah ditolak. Keputusan tersebut membuka jalan bagi eksekusi pertama negara itu dalam beberapa dekade.

Junta militer telah menerima kecaman luas di luar negeri karena menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta lebih dari setahun yang lalu serta tindakan keras brutal yang sejak itu dilakukan terhadap para kritikus, anggota oposisi, dan aktivis. Seorang aktivis veteran demokrasi Kyaw Min Yu dan seorang anggota parlemen untuk mantan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa Phyo Zeyar Thaw dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer pada Januari.

Yu dan Thaw dituduh melakukan pengkhianatan dan terorisme, menurut junta pernyataan pada saat itu. Tidak jelas apakah keduanya membantah tuduhan itu atau tidak. Pernyataan junta tidak menyebutkan pembelaan Yu dan Thaw.

Banding mereka terhadap hukuman mati ditolak, kata seorang juru bicara junta. Perwakilan para aktivis tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

"Sebelumnya, para terpidana mati dapat mengajukan banding dan jika tidak ada keputusan, maka hukuman mati mereka tidak akan dilaksanakan. Saat ini, banding itu ditolak sehingga hukuman mati akan dilaksanakan," kata juru bicara junta Zaw Min Tun, Jumat (3/6).

Tun tidak mengatakan kapan eksekusi akan dilakukan. Hakim di Myanmar menghukum mati pelaku kejahatan serius, termasuk pembunuhan, tetapi tidak ada yang dieksekusi dalam beberapa dekade.

Militer mengambil alih kekuasaan setelah mengeluhkan kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020 yang dimenangkan oleh NLD pimpinan Aung San Suu Kyi. Di sisi lain, kelompok pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan massal.