Desak Pengendalian Senjata, Biden: Ya Tuhan, Berapa Banyak Pembantaian Lagi?

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendesak Kongres untuk melarang senjata serbu, memperluas pemeriksaan latar belakang dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian senjata api yang lebih masuk akal. Ia menyinggung serangkaian penembakan massal yang terjadi di AS.

Dalam pidatonya di Gedung Putih yang disiarkan langsung di televisi, Biden bertanya pada negara yang baru saja dilanda penembakan massal di sekolah dasar di Texas, rumah sakit di Oklahoma dan toko swalayan di New York, berapa banyak lagi untuk mengubah undang-undang senjata api di Amerika.

"Ya Tuhan, berapa banyak pembantaian lagi kami bersedia untuk terima," tanya Biden, Kamis (2/6).

Presiden dari Partai Demokrat itu mendesak sejumlah langkah yang selalu ditolak Partai Republik di Kongres seperti melarang penjualan senjata serbu atau bila itu tidak mungkin dilakukan menaikan usai minimal untuk dapat membeli senjata dari 18 ke 21. Ia juga mendesak agar perlindungan pada perusahaan senjata dari gugatan hukum atas penembakan massal dicabut.

"Kami tidak bisa mengecewakan rakyat Amerika lagi," kata Biden menekan Partai Republik agar rancangan undang-undang kebijakan pengendalian senjata api masuk ke pemungutan suara.

Angka kematian akibat senjata api Amerika tertinggi di antara negara-negara maju. Baru-baru ini AS diguncang serangkaian penembakan massal yang menewaskan 10 orang di New York, 19 anak-anak di Texas dan empat orang di rumah sakit di Oklahoma.

Anggota parlemen mencari kebijakan untuk memperluas pemeriksaan latar belakang dan meloloskan undang-undang "red flag" yang akan mengizinkan pihak berwenang mengambil senjata api dari warga yang memiliki masalah kesehatan jiwa. Namun setiap langkah untuk melakukan dihalangi Partai Republik terutama di Senat.

Upaya untuk melarang senjata serbu tidak cukup dukungan untuk menjadikannya legislasi. Meski banyak rintangan politik, Biden mendesak Kongres untuk bertindak.

"Setelah Columbine, setelah Sandy Hook, setelah Charleston, setelah Orlando, setelah Las Vegas, setelah Parkland, tidak ada yang dilakukan," kata Biden, yang menyebutkan penembakan massal profil tinggi selama dekade terakhir.

"Kali ini hal itu tidak boleh terjadi,"tambahnya.

Pendukung kebijakan pengendalian senjata api mendesak Biden untuk mengambil langkah untuk mengatasi kekerasan senjata api. Tapi Gedung Putih ingin Kongres meloloskan undang-undang yang dampaknya lebih lama dibandingkan perintah presiden.

Komite House of Representative AS sedang mengerjakan rancangan undang-undang yang memperketat undang-undang senjata api. Walaupun kecil kemungkinan legislasi itu akan diloloskan Senat.

Pidato Biden bertujuan agar masalah ini tetap menjadi isu yang menjadi dasar pemilih. Presiden AS itu tidak banyak melakukan pidato sore selama masa jabatannya di Gedung Putih hanya satu kali mengenai pandemi Covid-19 pada 2021 lalu dan satu tentang penembakan di Texas pekan lalu.

Organisasi non-profit Gun Violence Archive mengatakan hingga 2022 sudah lebih dari 18 ribu orang Amerika tewas karena kekerasan senjata api. Baik melalui pembunuhan maupun bunuh diri.

Kanada, Australia dan Inggris memberlakukan hukum yang lebih ketat perihal senjata api setelah terjadi penembakan massal di negara mereka. Melarang kepemilikan senapan serbu dan meningkatkan pemeriksaan latar belakang. Selama dua dekade AS dilanda penembakan massal di sekolah, toko, tempat kerja dan ibadah tanpa meloloskan satu pun legislasi tentang senjata api.

Sebagian besar pemilih AS baik dari Partai Republik maupun Demokrat mendukung undang-undang senjata api yang lebih ketat. Tapi politisi Partai Republik di Kongres dan sejumlah politisi Demokrat menghalangi langkah itu selama bertahun-tahun.

Harga saham perusahaan senjata naik pada Kamis ini. Upaya untuk memperketat kepemilikan senjata setelah penembakan massal menaikan harga saham karena investor mengantisipasi lonjakan pembelian menjelang regulasi.

Usai penembakan Texas, Biden menyerang kelompok lobi pro-senjata api yang mendukung para politisi yang menolak rancangan undang-undang tersebut. Senat terpecah menjadi dua kelompok, 50 anggota Demokrat dan 50 Partai Republik.

Perlu 60 suara untuk mengatasi manuver politik yang dikenal sebagai filibuster yang artinya sebuah undang-undang perlu dukungan bipartisan atau dari kedua belah pihak.

"Satu-satunya ruang di Amerika di mana anda tidak bisa menemukan dukungan 60 persen lebih banyak pada pemeriksaan latar belakang universal adalah di ruang Senat AS," kata wakil presiden kelompok anti-kekerasan senjata api, Christian Heyne.