Produsen Obat Usulkan Negara Kaya Danai Pasokan Vaksin Negara Miskin Jika Ada Pandemi Lagi

REPUBLIKA.CO.ID, FRANKFURT -- Para produsen obat global melobi negara-negara kaya untuk mendanai mekanisme pasokan yang akan secara langsung mengamankan vaksin untuk negara-negara berpenghasilan rendah jika terjadi pandemi baru. Namun, para pabrikan obat itu mengatakan proposal tersebut bergantung pada perdagangan bebas lintas batas.

Federasi Internasional Produsen dan Asosiasi Farmasi (IFPMA) mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin (23/5/2022) bahwa distribusi vaksin pandemi global perlu diletakkan pada pijakan baru. Sebab, negara-negara termiskin di dunia terpaksa menunggu vaksin selama pandemi saat ini.

"Industri farmasi itu bersedia mencadangkan alokasi produksi yang langsung didistribusikan ke populasi prioritas di negara-negara berpenghasilan rendah, sebagaimana ditentukan oleh otoritas kesehatan selama pandemi," kata Direktur Jenderal IFPMA Thomas Cueni.

Perdebatan global tentang respons yang lebih baik terhadap wabah penyakit sedang gencar dilakukan karena para menteri kesehatan akan bertemu di Jenewa pekan ini untuk pertemuan Organisasi Kesehatan Dunia. Mereka akan membahas mengenai berbagi vaksin di antara banyak agenda pembahasan yang lain.

Secara terpisah, kelompok negara-negara G20 telah menyetujui dana multimiliar dolar untuk kesiapsiagaan pandemi yang akan dibentuk di luar WHO. Cueni mengatakan, mekanisme pengadaan membutuhkan pendanaan oleh negara-negara berpenghasilan tinggi dan hanya dapat bekerja jika bahan dan produk jadi dapat dikirim tanpa hambatan dalam rantai pasokan global.

"Kami berkomitmen untuk bekerja dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk membantu memastikan bahwa sistem kesiapsiagaan diterapkan dan dipertahankan di masa depan," kata Cueni.

Hambatan perdagangan menimbulkan masalah besar selama pandemi Covid-19, yang sekarang masuk tahun ketiga. Di antara rintangan-rintangan itu, produsen utama India melarang ekspor vaksin untuk sebagian besar waktu selama 2021, sementara Undang-Undang Produksi Pertahanan AS, yang memprioritaskan respons krisis domestik, memperlambat pengiriman peralatan global untuk pembuat vaksin.

Fasilitas berbagi vaksin COVAX didirikan untuk mengamankan distribusi di negara-negara miskin tapi disusul oleh upaya pengadaan yang lebih cepat negara-negara kaya. Kebijakan itu membuatnegara-negara lain tertinggal di belakang.

"COVAX tidak cukup didanai atau diatur cukup cepat untuk mengamankan perjanjian pembelian di muka untuk dosis yang setara dengan pembeli negara berpenghasilan tinggi," kata kelompok lobi IFPMA.