20 Tahun Mengabdi, Warkina Lega Kini Resmi Dilantik jadi PPPK
Warkina mendedikasikan hidupnya sebagai pegiat literasi.
CIREBON – Wajah Warkina (40) terlihat sumringah. Pengabdiannya sebagai guru honorer selama hampir 20 tahun, akhirnya berbuah manis. Dia kini telah resmi menyandang status sebagai Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK).
Guru honorer di salah satu SMP Negeri di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon itu dilantik menjadi PPPK oleh Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, Kamis (14/4/2022). Selain Warkina, ada 1.715 orang yang dilantik menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
‘’Alhamdulillah, rasanya sudah plong, lega,’’ kata Warkina, Jumat (15/4/2022).
Warkina mengawali pengabdiannya sebagai guru honorer di salah satu sekolah dasar (SD) di wilayah Kecamatan Suranenggala sejak 2005. Bertahan selama empat tahun, dia kemudian pindah menjadi guru honorer di salah satu SMP swasta selama tiga tahun.
Setelah itu, Warkina menjadi guru honorer di salah satu SMP Negeri di Kecamatan Suranenggala hingga lebih dari 12 tahun.
Saat mulai mengajar di SMP Negeri itulah, Warkina juga mendedikasikan hidupnya sebagai pegiat literasi. Hal itu didasari minimnya minat baca masyarakat, termasuk di sekeliling tempat tinggalnya.
Warkina memulai langkahnya sebagai pegiat literasi dengan membuka perpustakaan dan menyediakan buku-buku pribadinya untuk dibaca oleh para tetangganya secara gratis.
Warkina pun membuat Gerakan Sadar Membaca. Tujuannya tentu untuk lebih meningkatkan minat baca masyarakat. Selain membuka perpustakaan atau Layanan Masyarakat Baca ‘Pado Maco’ di rumahnya, dia juga menerapkan sistem jemput bola.
Warkina rela berkeliling dari satu desa ke desa lainnya terutama di sekitar wilayah Kecamatan Suranenggala. Dia mendatangi tempat-tempat keramaian, seperti misalnya pasar malam, kemudian menggelar lapak buku bacaan. Masyarakat boleh membaca buku-buku tersebut secara gratis.
Warkina pun terus berusaha menambah jumlah koleksi bukunya. Untuk itu, dia harus menggunakan uang pribadinya. Padahal, honornya sebagai guru honorer hanya sekitar Rp 600 ribu per bulan.
Terkadang, perhiasan milik istri Warkina juga harus keluar masuk ke Pegadaian. Semua itu direlakannya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya buku dan pendidikan.
Selain menyediakan buku bacaan secara gratis, Warkina juga membuka pendidikan anak usia dini (PAUD). Dia juga memberikan pengajaran membaca bagi masyarakat yang buta huruf, terutama ibu-ibu.
Perjuangan Warkina pun beberapa kali mendapat apresiasi. Di antaranya, penghargaan dari Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra. Selain itu, penghargaan dari Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, berupa Anugerah Pelopor Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat 2017 Bidang Pendidikan.
Warkina kemudian mengikuti tes PPPK pada 2021. Alih-alih memikirkan lulus atau tidak dalam tes PPPK, dia lebih memilih untuk terus mengabdikan dirinya sebagai pegiat literasi. Namun meski demikian, dia ternyata dinyatakan lulus menjadi PPPK.
‘’Beban kini sudah hilang. Hanya sekarang kita punya beban sebagai agen perubahan seperti yang diminta Bupati,’’ tutur Warkina.
Seperti diketahui, bersama dengan Warkina, total ada 1.715 PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang juga dilantik sebagai PPPK. Selain melantik PPPK, bupati juga melantik 211 orang kepala sekolah tingkat SD dan SMP, satu pengawas dan 44 fungsional lainnya.
‘’Total yang dilantik sebanyak 1.969 orang,’’ terang Imron.
Imron menambahkan, Kabupaten Cirebon saat ini mengalami kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut dikarenakan banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun.
Imron mengungkapkan, pada tahun 2021, sebanyak 718 ASN masuk masa pension. Sedangkan pada tahun 2022 ini, ada sebanyak 815 ASN yang akan memasuki masa pensiun.
‘’Sedangkan yang diangkat jumlahnya sedikit, sehingga masih kurang,’’ ujar Imron.
Sebenarnya, Imron menginginkan pengangkatan PPPK dalam jumlah yang besar. Namun, dia mengakui hal itu juga harus diimbangi dengan perhitungan yang matang.
Hal itu dikarenakan biaya gaji untuk ribuan pegawai PPPK di Kabupaten Cirebon dibebankan kepada pemerintah daerah. Sehingga saat ini, Pemda Kabupaten Cirebon terpaksa harus memangkas anggaran lainnya, untuk membiayai gaji PPPK.