Demo Mahasiswa Mulai Marak Lagi, Representasi Rasa Kecewa kepada Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Aji Prihamdana, Idealisa Masyrafina, Shabrina Zakaria, Ali Mansur, Antara

Ribuan mahasiswa melakukan aksi di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (8/4/2022). Aksi mahasiswa itu merupakan respons kepada pemerintah yang dinilai tak bisa mengatasi masalah di negeri ini.

Koordinator lapangan dari mahasiswa Universitas Siliwangi (Unsil), Sadid Farhan, mengatakan, aksi tersebut bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Pemerintah dinilai tak bisa mengatasi masalah yang menyebabkan masyarakat hidup dengan kesulitan. 

"Kami dengan tegas meminta penerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok," kata dia kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).

Menurut dia, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kelangkaan minyak goreng sangat dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah. Alih-alih mengatasi masalah itu, pemerintah justru menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN), yang notabene makin menyengsarakan rakyat.

Ironisnya, pemerintah juga masih menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. "Kami juga menolak wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode yang saat ini masih mencuat," kata dia.

Sadid menambahkan, massa aksi juga dengan tegas menolak pemindahan ibu kota negara (IKN). Apalagi, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baii-baik saja.

"Kami menolak pemindahan IKN di tengah kondisi ini," kata dia.

Koordinator aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Robi Samsul Maarif, menilai, pemerintah tak memiliki konsep dalam mengatasi masalah negara yang ada. Ia mencontohkan, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM adalah buktinya. Padahal, BBM merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Tak hanya itu, harga kebutuhan minyak goreng juga masih tinggi dan langka. Menurut dia, langka dan tingginya harga minyak goreng disinyalir akibat ada banyak mafia. Sementara pemerintah tak bisa berbuat apa-apa.

"Pemerintah nyatanya tak bisa menyelesaikan masalah itu," kata dia. 

Robi menambahkan, massa aksi juga dengan tegas menolak pemindahan IKN di tengah kondisi seperti ini. Massa juga meminta wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dihentikan. 

"Itu merupakan embrio oligarki. Selaku mahasiswa, kami menolak itu semua," kata dua

Berdasarkan pantauan Republika, aksi yang digelar sejak pukul 13.00 WIB itu berjalan dengan kondusif. Meski mahasiswa berhasil menguasai Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, tak terjadi kericuhan dengan aparat. 

Baca juga : Harga Migor Meroket, Demokrat Desak Mendag M Lutfi Mundur

Sejak aksi dimulai, aparat hanya berjaga di sekitar massa aksi tanpa menghalangi mahasiswa yang masuk ke dalam gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Puncaknya, mahasiswa berhasil menduduki Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.

Dalam aksi itu, memang sempat terjadi cekcok antara mahasiswa dan aparat yang berjaga. Cekcok tersebut bermula ketika Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Aszhari Kurniawan ikut masuk ke dalam Ruang Rapat Paripurna yang sudah dipenuhi mahasiswa. 

Kapolres hendak menyampaikan bahwa Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, bersedia menemui dan berbicara dengan massa aksi. Namun, mikrofon yang digunakan Kapolres direbut paksa oleh mahasiswa. Sorak sorai mahasiswa makin menjadi. Alhasil, Kapolres kembali mundur ke delam dan membiarkan Ruang Rapat Paripurna tetap dikuasai mahasiswa.

Aszhari mengakui, sempat terjadi perbedaan pendapat antara mahasiswa dan aparat. Menurut dia, pihaknya telah melakukan negosiasi dengan salah satu perwakilan mahasiswa bahwa massa aksi mau menerima kehadiran Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. 

"Namun, ketika Ketua (DPRD) sudah masuk, mereka menolak kehadirannya. Saya tadi mencoba menyampaikan kalau Ketua hadir bersama massa. Tapi mahasiswa merebut mikrofon," kata dia.

Kapolres memastikan, tidak ada aksi saling pukul antara mahasiswa dan aparat. Aksi disebut berjalan kondusif.

Baca juga :BEM SI Rencanakan Demo 11 April, BEM Nusantara Temui Wiranto

Korlap aksi, Sadid, mengatakan, mahasiswa bersikap tak mau melakukan negosiasi dalam aksi kali ini. Sebab, dalam aksi ini, mahasiswa tak mau berkompromi.

"Tapi, tadi mereka mau berbicara. Kami tak bisa menerima. Ini sebagai bentuk kekecewaan kami," kata dia.

Usai berhasil menduduki gedung DPRD Kota Tasikmalaya, mahasiswa berangsur membubarkan diri sejak pukul 17.00 WIB. Massa aksi membubarkan diri dengan tenang. 

"Alhamdulillah, mereka dapat meninggalkan dprd dengan kondusif," kata Kapolres.

Kendati demikian, Sadid mengingatkan, apabila sikap mahasiswa tak dihiraukan, pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar. "Kalau sikap kami tak didengarkan, kami akan melakukan aksi yang lebih besar," kata dia.

Demonstrasi juga terjadi di kompleks Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jumat (8/4/22) sore. Sekitar 1.000 mahasiswa meminta bertemu DPRD Banyumas dan Bupati Banyumas untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait berbagai isu di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Para mahasiswa menilai pemerintahan Jokowi bagian dari oligarki, karena para penguasa berniat ingin memperpanjang masa jabatan mereka untuk memenuhi kepentingan pribadi. Alfan Maulana Akbar, perwakilan mahasiswa dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menyampaikan lima tuntutan mereka.

Pertama, menuntut lembaga negara untuk tetap menyelenggarakan pemilu sesuai dengan yang dijadwalkan pada 2024. Kedua, menuntut agar Pemerintah menstabilkan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ketiga, mendesak MPR untuk tidak melakukan upaya memperpanjang masa jabatan Presiden melalui amandemen UUD 1945. Keempat, menghentikan kriminalisasi dan intimidasi masyarakat sipil. Tuntutan kelima, mewujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi.

Beberapa perwakilan mahasiswa kemudian diterima oleh Bupati Banyumas Achmad Husein dan Wakil Ketua DPRD Banyumas Supangkat di Pendopo Sipanji, Kompleks Kantor Bupati. Bupati Banyumas Achmad Husein menyepakati seluruh tuntutan mahasiswa.

Mengenai wacana penundaan Pilpres 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode, Bupati mengaku tidak setuju. "Karena kalau nanti ada penundaan Pilpres, nanti ada penundaan pemilihan bupati, saya juga tidak mau. Kalau Presiden tiga periode, bupati juga bisa tiga periode, saya tidak mau. Cukup dua kali sesuai konstitusi, siapa tahu penggantinya lebih bagus," ujar Bupati.

Wakil Ketua DPRD Banyumas Supangkat menyoroti kenaikan harga-harga bahan pokok yang memang sangat mencekik masyarakat. Namun, Supangkat mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas, hukum dan norma-norma.

"Kita harus tetap menjaga kondusivitas di Banyumas dan ukhuwah islamiyah kita di bulan Ramadhan," katanya.

Seusai menyampaikan persetujuan mereka mengenai tuntutan mahasiswa, Bupati Banyumas dan Wakil Ketua DPRD Banyumas menandatangani tuntutan mahasiswa tersebut. Mereka berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Bogor pada Jumat (8/4/2022) bergabung dalam aksi ‘Bogor Menggugat Istana’. Mereka menyampaikan enam tuntutannya ke perwakilan Istana Kepresidenan Bogor.

“Sudah kami sampaikan. Dengan tuntutan tersebut, kami berikan waktu kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu 3x24 jam,” kata Koordinator BEM se-Bogor, Rizki Nuria Sury Altar, Jumat.

Rizki mengingatkan, jika sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada tindak lanjut dari pihak Istana, maka pihaknya akan menindaklanjuti melalui audiensi. “Kita nanti tugaskan dari kasat untuk meminta keterangan ke pihak Istana,” imbuhnya.

Adapun tuntutan yang diberikan kepada Presiden dan Pemerintah Pusat, disebutkan Rizki yaitu, menolak keras rencana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan Pemilu, dan wacana tiga periode.

Kedua, sambung dia, menuntut Presiden untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan wacana tiga periode

“Tiga, kami menuntut dan mendesak segera kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok murah bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Tuntutan keempat, disebutkan Rizki, menuntut dan mendesak Presiden untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN dengan mempertimbangan kerusakan ekologis dan kemungkinan konflik agraria lainnya

Kelima, lanjutnya, menuntut dan mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga BBM nonsubsidi, dan memastikan ketersediaan BBM non subsidi bagi masyarakat Indonesia.

“Terakhir, mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan PPN dikarenakan kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat,” ucap Rizki.

Sementara itu, perwakilan Istana Bogor yang ditunjuk menerima petisi dari para mahasiswa mengaku akan menyerahkan hal ini langsung ke pimpinannya.

“Petisi kami terima dari perwakilan para mahasiswa Bogor dimana atas izin pimpinan, kami sebetulnya hanya cukup menerima dan kami (akan) sampaikan ke pimpinan kami,” ujar pria yang mengenakan batik berwarna cokelat.

In Picture: Antrean Panjang Jerigen Solar Nelayan di SPBU

Gelombang demonstrasi mahasiswa sepertinya akan terus berlanjut setidaknya hingga pekan depan. Di media sosial, telah viral ajakan aksi demonstrasi dengan berbagai tuntutan. Ajakan demo ini disertai dengan tagar #TolakKenaikanBBM hingga #TurunkanJokowi. Lalu ada ajakan demo #STMBergerak Se-Jabodetabek pada 11 April 2022 dimulai pukul 13.00 di Istana Negara.

"11 April 2022 #JakartaTutup sampai #JokowiTurun. Serentak. Mahasiswa & Rakyat Bersatu," demikian seruan aksi yang beredar di media sosial tersebut.

Namun, pihak Polda Metro Jaya yang dikonfirmasi terkait hal ini menyatakan belum menerima satu pun permohonan izin demonstrasi. Pihak kepolisian memastikan isu rencananya demo yang digelar 11 April 2022 mendatang di depan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat belum memiliki izin.

"Polda Metro ingin sampaikan bahwa agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut. Karena sampai saat ini Polda Metro belum terima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok manapun," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, saat dikonfirmasi, Jumat (8/4/2022).

Karena itu, Zulpan meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dengan seruan aksi demontrasi serentak tersebut. Zulpan juga menghimbau agar masyarakat lebih baik untuk fokus dalam menjalankan ibadah dengan kusyu di bulan suci Ramadhan. 

"Kita temui yaitu ajakan kelompok-kelompok elemen masyarakat untuk turun demo pada 11 April ini di Jakarta, Polda Metro ingin sampaikan bahwa agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut," tegas Zulpan.

Pada Jumat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara melaksanakan pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa, Ahmad Marzuki mengatakan bahwa dalam pertemuan itu disepakati bahwa pemerintah tidak melarang mahasiswa menggelar demonstrasi.

"Enggak, enggak seperti itu. Negara ini kan negara demokrasi, tidak ada larangan. Pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi," kata Marzuki di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

Marzuki menjelaskan, bahwa internal BEM Nusantara belum bisa memastikan untuk ikut dalam aksi unjuk rasa serentak oleh BEM Seluruh Indonesia di Istana Merdeka pada Senin, 11 April mendatang. Oleh karenanya, mereka memilih jalur audiensi dengan bertemu Ketua Wantimpres Wiranto pada Jumat sore.

"Belum tentu (ikut aksi) kalau dari internal kami sendiri masih dalam tahap kajian. Mengenai isu BBM ini, kamimasih pengkajian belum sempurna juga," kata Marzuki.

Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemerintah lewat Wantimpres untuk segera menindaklanjuti kartel minyak goreng yang telah merugikan masyarakat sebagai konsumen. Ketua Wantimpres Wiranto mengatakan pertemuan dengan BEM Nusantara atas seizin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyerap aspirasi mengenai hal-hal yang sedang dihadapi bangsa.

Wiranto menyampaikan banyak aspirasi yang disuarakan BEM Nusantara, antara lain masalah kenaikan harga minyak goreng, dugaan adanya kartel, dan masalah kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran. BEM Nusantara juga menyampaikan aspirasi mengenai pengenaan pajak, masalah ketahanan energi nasional, dan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang mengakibatkan penundaan Pemilu 2024.

Sebagai informasi, BEM SI menyatakan tetap menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada 11 April mendatang dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. BEM SI juga akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti.

Selain penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, mahasiswa juga mendesak stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar Pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.