BUMN Sehat, Elektabilitas Erick Thohir Melesat
Posisi Erick sebagai cawapres sangat strategis dan vital.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama-nama populer untuk calon presiden (capres) masih didominasi tokoh-tokoh lama. Dari survei yang dibuat Indikator Politik Indonesia, tokoh-tokoh yang mendominasi capres 2024 masih Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Namun yang menarik disini Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.
Setiap capres yang dipasangkan dengan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres), popularitasnya akan meningkat lebih dari 5 persen. Melihat survei Indikator tersebut menunjukan posisi strategis Menteri Erick sebagai cawapres sangat vital.
Kemampuan Erick untuk meningkatkan elektabilitas capres dikarenakan moncer kinerja beliau memimpin Kementrian BUMN. Salah satu kerja profesional mantan presiden Inter Milan itu yang diakui adalah restrukturisasi dan revitalisasi perusahaan BUMN. Salah satu yang menjadi sorotan keberhasilan Menteri Erick adalah melakukan penyehatan BUMN energi dan pertambangan.
Menurut Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), sampai saat ini kinerja Menteri Erick dalam melakukan penyehatan BUMN sektor energi dan pertambangan patut diacungi jempol. Ini dikarenakan penyehatan perusahaan BUMN sektor energi dan pertambangan yang dilakukan Menteri Erick selalu on the right track.
"Memang restrukturisasi perusahaan BUMN energi dan pertambangan membutuhkan proses. Minimal 5 sampai 10 tahun. Namun apa yang dilakukan Menteri Erick sudah sesuai dengan jalurnya," kata Fahmy.
Banyak sekali gebrakan dan pembenahan yang dilakukan Menteri Erick di BUMN pertambangan dan energi. Salah satu gebrakkan yang diapresiasi Fahmy, membuat holding BUMN energi dan pertambangan. Tak hanya sekadar membuat holding.
Erick dalam waktu dekat juga akan membawa BUMN pertambangan serta energi untuk menjadi perusahan publik untuk mendapatkan dana murah melalui IPO (Initial Public Offering). Saat ini yang tengah digadang-gadang Erick untuk IPO adalah Pertamina Geothermal Energy dan Pertamina Hulu Indonesia.
Mencari dana murah melalui IPO menurut Fahmy merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan perusahaan BUMN khususnya di sektor energi agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Menurut Fahmy, saat ini perusahaan BUMN dituntut untuk gesit serta lincah dalam penggembangan usahanya. Agar penyehatan BUMN tak tergantung lagi dari dana Pemerintah.
"Gebrakkan Menteri Erick untuk membuat BUMN sektor energi untuk gesit mencari peluang pendanaan murah melalui go public sudah tepat. Itu bagian dari restrukturisasi yang dilakukan Kementrian BUMN untuk membuat BUMN sektor energi menjadi sehat. Namun saya meminta kepada Menteri Erick untuk mempertahankan saham mayoritas Pemerintah di perusahaan BUMN yang akan IPO tersebut," kata Fahmy.
IPO anak usaha perusahaan BUMN yang bergerak di sektor energi seperti Pertamina Geothermal Energy dan Pertamina Hulu Indonesia dinilai Fahmy bukan merupakan liberalisasi sektor energi. Sebab perusahaan yang melakukan IPO bukan induknya seperti PLN atau Pertamina. Jika yang IPO Pertamina atau PLN, Fahmy menilai langkah tersebut melanggar konstitusi Negara.
"IPO anak usaha BUMN justru membuat beban negara untuk penyehatan anak usaha BUMN di sektor pertambangan dan energi berkurang. Justru Pertamina Geothermal Energy dan Pertamina Hulu Indonesia akan mendapatkan dana yang murah dibandingkan obligasi maupun pinjaman bank. Saya dukung langkah Menteri Erick untuk menyehatkan anak usaha BUMN pertambangan dan energi melalui IPO," kata Fahmy.
Agar anak usaha perusahaan BUMN energi dan pertambangan siap go public, Fahmy meminta Kementrian BUMN dapat memperbaiki kinerja keuangannya. Jika kinerja keuangannya kurang kiclong, Fahmy meminta agar rencana IPO dapat ditunda. Jika dipaksakan go public, Fahmy khwatir saham yang akan dijual ke investor pasar modal tak akan laku di pasar.
Selain melakukan penyehatan anak usaha BUMN melalui IPO, Fahmy juga berharap Menteri Erick dapat terus melakukan perampingan perusahaan BUMN di sektor energi dan pertambangan. Jika ada perusahaan BUMN beserta anak usahanya yang bergerak di pertambangan dan energi yang tidak sehat, Fahmy meminta agar Menteri Erick tak segan untuk menutup atau mengeluarkan dari daftar perusahaan plat merah.
Agar perusahaan BUMN energi dapat lebih sehat lagi, Fahmy berharap Menteri Erick dapat mendesak kepada Kementrian Keuangan untuk dapat segera membayar kekurangan subsidi BBM yang selama ini belum dibayarkan ke Pertamina. Fahmy mendengar dana kopensasi subsidi BBM yang dijanjikan Kementrian Keuangan kepada Pertamina sudah 4 tahun belum dibayarkan.
"Tugas Menteri Erick salah satunya adalah mendorong Menteri Keuangan agar dapat segera melunasi dana kompensasi subsidi BBM yang belum dibayarkan. Tujuannya agar kinerja keuangan Pertamina dapat lebih sehat sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Indonesia," sebut Fahmy.