Satgas Pangan Polri tak Temukan Mafia Minyak Goreng

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dedy Darmawan Nasution, Nawir Arsyad Akbar

Mafia minyak goreng dituding menjadi salah satu sumber kelangkaan bahan pokok tersebut. Hingga kini Mabes Polri namun tidak menemukan adanya praktik mafia dalam kelangkaan, dan pelambungan harga jual minyak goreng di masyarakat.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Bareskrim Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Helmy Santika mengatakan, kelangkaan dan nilai jual tinggi minyak goreng di pasaran saat ini, lebih disebabkan aksi panik konsumen dan penjual yang memborong komoditas tersebut. “Sejauh ini, kita belum temukan praktik mafia minyak goreng,” ujar Helmy, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/3).

Helmy menjelaskan, istilah praktik permafiaan minyak goreng di media terlalu berlebihan. Menurut dia, mafia adalah istilah persekongkolan yang dilakukan sekelompok besar orang, dengan cara-cara terstruktur dan masif, yang melibatkan banyak pihak di semua level, untuk tujuan kejahatan.

Sementara dari penelurusan Satgas, kata Helmy, kelangkaan minyak goreng, dan pelambungan harga tinggi saat ini, bukan karena disebabkan oleh praktik persekongkolan jahat, atau permafian. Melainkan, kata dia, disebabkan karena masifnya para penjual dadakan yang juga berasal dari para konsumen, dan para pedagang, lantaran aksi borong minyak goreng oleh masyarakat konsumen. Aksi borong tersebut, dikatakan Helmy juga membuat para pedagang dadakan, dan pelaku usaha personal, tak mengikuti kebijakan pemerintah.

“Jadi temuan kami sementara ini, jauh lebih kepada personal pelaku usahanya, bukan disebabkan karena adanya praktik-praktik mafia,” kata Helmy. Satgas Pangan, kata Helmy, memang menemukan adanya kelangkaan minyak goreng di pasar-pasar modern. Namun begitu, kata dia, tak ditemukan adanya pelambungan harga. Sementara di pasar tradsional, kata Helmy, Satgas Pangan menemukan rantai distribusi yang panjang, dan membuat harga menjadi tinggi.

Tetapi, dikatakan Helmy, Satgas Pangan meyakini keberadaan stok dalam status aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Fenomena yang ada saat ini, harga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi). Barang langka di gerai modern, namun pada pasar tradisional stok banyak dengan harga di atas HET. Selain itu, ditemukan penjualan lewat media sosial dengan harga di atas HET,” kata Helmy.  

Temuan sementara dari Satgas Pangan Bareskrim ini seperti mementahkan pernyataan dari Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi. Pekan lalu, saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan telah mengantongi sejumlah nama mafia yang membuat minyak goreng langka, dan mahal di pasaran. Bahkan Luthfi mengatakan, akan ada tersangka yang ditetapkan Polri terkait praktik permafiaan minyak goreng tersebut, pada Senin (21/3/2022). Akan tetapi sampai, Rabu (23/3/2022), tak ada satupun tersangka mafia minyak goreng yang diumumkan oleh Polri.   

Mendag Muhammad Lutfi saat itu menegaskan, tak ada kata menyerah terhadap permasalahan komoditas pangan yang terjadi di Indonesia. Ia juga menegaskan, tak akan menyerah di hadapan para mafia-mafia pangan.

Ia menjelaskan, kenaikan harga pangan memang menjadi permasalahan dunia dalam dua tahun terakhir, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Masalah tersebut semakin diperparah dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina yang turut mempengaruhi harga dan distribusi komoditas pangan.

Jelasnya, harga minyak goreng sebelum pandemi adalah sebesar sekira 100 dolar AS dan bahkan menembus 430 dolar AS. Inflasi sudah terjadi di Amerika Serikat dan China sebelum pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina.

"Yang saya katakan, kesalahan yang tidak bisa saya prediksi dari saya itu adalah memprediksi akan terjadi perang yang membuat harga-harga loncat. Itu saya akui dengan sepenuh hati dari hari yang paling dalam," ujar Lutfi.

"Sekali lagi saya katakan, kita sebagai pemerintah, saya sebagai pemerintah tidak bisa kalah dari mafia. Apalagi spekulan-spekulan yang merugikan rakyat, itu saya jamin," tegasnya sekali lagi.

Ia mengungkapkan adanya mafia dan spekulan memanfaatkan hal tersebut untuk meraup keuntungan. Ia mencontohkan tiga provinsi yang distribusi minyak gorengnya cukup untuk masyarakatnya, yakni Sumatra Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Bahkan di Jawa Timur, minyak goreng yang didistribusikan mencapai 91 juta liter.

Sedangkan di Sumatra Utara mencapai 60 juta liter dan DKI Jakarta sebesar 85 juta liter. "Jadi,spekulasi kita, deduksi kami ini ada orang-orang yang mendapat, mengambil kesempatan di dalam kesempitan," ujar Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3/2022).

Ada dua alasan mengapa ketiga provinsi tersebut mengalami kelangkaan minyak, yakni provinsi-provinsi tersebut dekat dengan pelabuhan dan industri minyak goreng berada di sana. "Kalau ini (minyak goreng) keluar dari pelabuhan rakyat, satu tongkang bisa seribu ton atau satu juta liter dikali 7 ribu, 8 ribu rupiah, ini uangnya 8 sampai 9 miliar rupiah," ujar Lutfi.

Kementerian Perdagangan, kata Lutfi, tak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tak kuat untuk memberantas mafia-mafia tersebut.

"Yang dipunyai Kementerian Perdagangan pasalnya ada dua, yaitu Undang-Undang Nomor 7 dan 8, tetapi cangkokannya itu kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia-mafia dan spekulan-spekulan ini," ujar Lutfi.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah memberikan data tersebut kepada Polri dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Pasalnya ia mengakui, Kementerian Perdagangan tidak bisa sendirian melawan mafia dan spekulan tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemarin mengatakan mafia minyak goreng tidak perlu diumumkan namanya. "Saya pikir rencana untuk mengumumkan mafia yang tidak jadi itu serahkan kepada penegak hukum. Saya pikir tidak perlu diumumkan, langsung tangkap saja," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Melihat langkanya minyak goreng dalam dua bulan terakhir, ia memang melihat adanya mafia yang memanfaatkan kondisi tersebut. Dasco menegaskan sekali lagi agar aparat penegak hukum langsung menangkap mereka.

"Kalau kita cek ya memang ada mafianya, tapi tidak perlu digembar-gembor diumumkan. Tangkap aja langsung menurut saya," ujar Dasco.