ICMI Desak Pemerintah Ambil Sikap Soal Diskriminasi terhadap Umat Islam di India
IMCI mendesak pemerintah ambil sikap soal diskriminasi terhadap umat Islam di India.
EPA-EFE/RAJAT GUPTA
Aktivis mahasiswa India dari Muslim Students Federation (MSF) memegang plakat selama protes terhadap pembatasan jilbab, di New Delhi, India, 08 Februari 2022. Enam siswa di Government Women First Grade College di distrik Udupi, Karnataka, sekitar 400 km dari Bangalore, telah dilarang menghadiri kelas karena mengenakan jilbab dan siswa Hindu mulai mengenakan selendang safron sebagai tanda protes. Pengadilan Tinggi Karnataka akan melanjutkan sidang petisi yang diajukan oleh lima gadis yang mempertanyakan pembatasan jilbab pada 09 Februari.
Rep: Ratna Ajeng Tejomukti Red: Agung Sasongko
IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (MPP ICMI) mendesak Pemerintah Republik Indonesia (RI) agar mengambil sikap terhadap penindasan kaum minoritas muslim yang ada di India.
Baca Juga
"Kami meminta pemerintah agar memanggil duta besar India di Indonesia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat muslim di Indonesia terkait hal penindasan terhadap umat Islam di India," ungkap Wakil Ketua Umum (Waketum) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Periode 2021-2026, Andi Anzhar Cakra Wijaya, dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/2).
ICMI juga mendesak Presiden Jokowi untuk memberi perhatian kepada umat muslim di India yang mengalami diskriminasi, penindasan dan kesewenang-wenangan oleh kelompok ultra-nasionalis Hindu ekstrem di negara Mahatma Gandi itu.
"Ini sangat penting mengingat sebagai negara Islam terbesar di dunia, ICMI memandang Indonesia harus berperan aktif dan menunjukkan solidaritas terhadap Saudara-saudara muslim di India yang saat ini mengalami penindasan. Maka dari itu, Pemerintah RI harus mengambil sikap yang berpihak pada umat Islam," cetus putra mantan Jaksa Agung, Andi M. Ghalib itu.
Waketum ICMI bidang politik, hubungan internasional, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini menjelaskan, sikap arogansi dan kesewenang-wenangan yang dipertontonkan kelompok mayoritas ultra-nasionalis Hindu ekstrem itu telah melukai sekaligus mencoreng hubungan RI-India. Khususnya, ucap mantan anggota DPR RI ini, hubungan umat muslim India dan Indonesia.
"Hubungan umat muslim India dan Indonesia sudah terjalin sangat erat selama ini. Peristiwa penindasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap umat Islam di India telah mencoreng hubungan baik selama ini," imbuhnya.
ICMI menyerukan agar India menghentikan segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis terhadap umat muslim di negara berpenduduk terbanyak nomor dua dunia itu. Sebab jika terus melakukan penindasan terhadap umat muslim, maka India berarti telah merusak dan mengotori demokrasi serta perdamaian yang sejak dahulu diajarkan oleh Mahatma Gandhi yaitu misi penting universal declaration of human rights.
Jika terus terjadi India akan dicap sebagai negara teroris karena terus memusuhi dan menindas umat Islam. "Jangan sampai juga, jadi pemicu negara-negara Islam lainnya di dunia untuk memerangi India,"ujar dia.
Tidak hanya ICMI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga bersuara keras terhadap India yang menindas umat Islam.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim juga meminta Pemerintah Indonesia membantu muslim India yang ditindas kalangan mayoritas.
"Saya berharap, Pemerintah RI melakukan langkah-langkah penting meyakinkan Pemerintah India melalui Dubes India untuk menghentikan ekstrimisme ini," ungkap Sudarnoto melalui keterangannya, Senin lalu (14/2).
Sudarnoto sangat kecewa dan sakit hati melihat tindakan brutal Pemerintah India terhadap warga minoritas Muslim di India. Ia menilai, tindakan brutal mayoritas terhadap muslim India melanggar HAM.
"Bisa jadi komunitas agama lain yang menyadari dan mengerti betul tentang Hak Asasi Manusia (HAM) akan terusik dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah India," ujarnya.
Berita Terpopuler