Pemerintah Percaya KPU dan Bawaslu Bisa Hadapi Kompleksitas Pemilu 2024
Pemerintah akan mendukung penuh kerja KPU dan Bawaslu hadapi kompleksitas pemilu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah optimistis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik meski terdapat banyak kerumitan. Pemilu 2024 sangat kompleks karena pilkada serentak juga digelar pada tahun yang sama.
“Pemerintah sangat percaya KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan dengan baik," kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro dikutip dari siaran pers KSP pada Selasa (15/2/2022).
Mantan ketua KPU RI ini menilai, sebagai arena kontestasi, pemilu selalu memiliki celah terjadinya pelanggaran. Karena itu, ia menekankan profesionalisme dan integritas KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus benar-benar disiapkan.
"Terutama pada tingkat paling bawah yakni petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), PPS dan PPK. Sebab persoalan dalam pemilu banyak muncul di TPS. Ini yang harus disiapkan," kata Juri.
Juri juga mengatakan, pemerintah akan mendukung penuh kerja KPU dan Bawaslu agar pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan adil, jujur, dan demokratis. "Kita harus menempatkan domain penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Pemerintah dan DPR stakeholder yang akan memberikan dukungan. DPR support regulasi, pemerintah support pelaksanaan pemilu, meliputi anggaran, pengamanan, infrastruktur. Kolaborasi ini yang terus bekerja," jelas Juri.
Saat disinggung soal peluang terjadinya politisasi birokrasi, politik uang, dan karut marut Daftar Pemilih Tetap (DPT), Juri mengakui bahwa hal itu merupakan masalah laten yang muncul pada saat pemilu. Namun, ia menyebut berbagai perbaikan dan juga penindakan terhadap pelanggaran terus dilakukan.
"Tapi kan terus ada perbaikan dan penindakan pelanggaran itu terjadi. Soal DPT sudah upaya untuk mengintegrasikan ada integrasi data dengan Kemendagri, soal politik uang ada banyak penindakan, termasuk politisasi birokrasi juga ada perbaikan," kata Juri.