Kecaman Keras Luhut untuk Para Penganjur Jangan Vaksin

Mayoritas pasien dengan gejala Covid-19 berat atau meninggal belum divaksin.

Wihdan Hidayat / Republika
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat mau divaksinasi dan tidak mendengarkan omongan orang yang menganjurkan tidak vaksin Covid-19. Vaksinasi adalah upaya melindungi diri dan bentuk tanggung jawab sebagai anggota masyarakat.
Red: Indira Rezkisari

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Dian Fath Risalah, Fauziah Mursid

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengecam keras orang-orang yang tidak menganjurkan vaksin Covid-19 dengan alasan apapun. Menurut Koordinator PPKM Jawa Bali itu dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (7/2/2022), orang-orang yang menganjurkan agar tidak vaksin itu harus bertanggung jawab jika ada orang sekitarnya yang meninggal karena belum divaksin.

Dari 356 pasien meninggal sejak Omicron ini jalan, 42 persen itu memiliki komorbid, 44 persen lansia dan 69 persen belum divaksinasi lengkap. Kelompok komorbid seperti hipertensi, diabetes dan komplikasi perlu mendapatkan perhatian, tegas Luhut.

"Jadi saya mohon orang-orang yang menganjurkan jangan vaksinasi, Anda itu bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal karena tidak divaksin," tegasnya.

Luhut menuturkan mayoritas dari pasien yang dirawat berat, kritis atau meninggal dunia adalah para lansia, memiliki komorbid parah atau belum divaksin. Pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan proteksi untuk para kelompok rentan tersebut, terutama para lansia yang belum di vaksinasi lengkap.

"Ini betul-betul kami imbau supaya bapak ibu sekalian jangan mendengarkan masukan-masukan tak jelas itu. Kita bicara data, dan keselamatan Anda dan keluarga dan sekeliling," pesannya.

Luhut pun menjelaskan sekitar 65 persen pasien yang dirawat di rumah sakit saat ini memiliki gejala yang ringan dan tanpa gejala. Ia pun meminta agar orang-orang terpapar Covid-19 dengan gejala ringan dan tanpa gejala untuk masuk isolasi terpusat (isoter) agar tidak membebani fasilitas kesehatan.

"Jadi kita ingin yang ringan-ringan itu, OTG, jangan masuk rumah sakit supaya BOR-nya tetap rendah. Juga kita lihat nanti (okupansi) ICU itu juga jadi indikator yang kuat," katanya.

Luhut juga meminta pedagang kecil dan pelaku UMKM segera divaksinasi dan taat pada protokol kesehatan. "Presiden tadi berikan instruksi supaya UMKM, pedagang-pedagang kecil kita, itu tetap bisa berdagang dengan baik dan itu kita lindungi. Tapi pedagang-pedagang juga harus disiplin. Kalau belum vaksin, Anda pergi vaksin supaya Anda jangan jadi korban dan keluarganya juga jadi korban," katanya.

Pemerintah, lanjut Luhut, menyadari bahwa terdapat kepenatan, kejenuhan dan kelelahan akibat pandemi Covid-19 ini dialami oleh masyarakat. Namun ia meminta semua pihak harus sadar bahwa keluar dari pandemi adalah agenda bersama.

Pemerintah juga mempersilahkan masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi lengkap dan juga booster untuk terus melakukan aktivitas seperti biasa. "Jangan takut tapi tetap (pakai) masker, cuci tangan, itu dilakukan dengan terus menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan," katanya.

Kenaikan level PPKM juga dibuat dengan kebijakan pengetatan yang lebih terarah bagi kelompok lansia, komorbid dan belum divaksin. Alasannya karakteristik varian Omicron berbeda dengan varian Delta. Meski lebih cepat menular, varian Omicron memiliki tingkat keparahan yang lebih rendah dibanding Delta.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, sebagian besar pasien Covid-19 yang meninggal dunia lantaran belum mendapat dosis lengkap atau bahkan belum divaksin. "Bahwa yang meninggal ada 356 orang karena Covid-19 sejak 21 Januari itu 69 persen belum vaksin lengkap atau belum divaksin sama sekali," kata Budi dalam konferensi pers secara daring, Senin (7/2/2022).

Saat ini, lanjut Budi, ada 58 orang yang dirawat di rumah sakit karena mengalami kondisi berat dan kritis akibat terpapar Covid-19. Dari jumlah tersebut, 60 persen di antaranya ternyata belum divaksin atau belum mendapat dosis vaksin secara lengkap.

"Rakyat yang belum divaksin, masyarakat terutama lansia itu harus segera divaksin. Dan yang belum dua kali, cepat segera divaksin. Karena ini penting sekali untuk melindungi anak yang belum divaksin juga lansia," tegas Budi.





Baca Juga

Hasil penelitian dari data sampel rumah sakit rujukan Covid-19, RSPI Sulianti Saroso, terhadap pasien Covid-19 yang dirawat di ICU menunjukkan bahwa vaksinasi sangat penting untuk mengurangi risiko fatal infeksi virus korona.

Dari 12 sampel pasien Covid-19 yang dirawat dengan kondisi berat dan kritis, 6 pasien (50 persen) belum melakukan vaksinasi. Hal yang paling disesalkan adalah, tiga dari pasien yang belum divaksinasi dan dirawat secara intensif tersebut telah meninggal dunia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 186.589.750 orang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan 131.080.731 orang menjalani vaksinasi dosis kedua. Sementara untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin Covid-19 sudah disuntikkan ke 5.536.572 orang. Diketahui, sasaran target vaksinasi di Indonesia adalah 208.265.720 orang.

Pada November 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi beragam hoaks dan disinformasi tentang Covid-19, vaksinasi hingga PPKM sejak Januari 2020. Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan, hingga 25 November 2021 ditemukan hoaks tentang Covid-19 sebanyak 1.999 isu hoaks pada 5.162 unggahan media sosial di berbagai platform, dengan persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 4.463 unggahan.

"Kini pemutusan akses telah dilakukan terhadap 5.031 unggahan hoaks Covid-19 dan 131 unggahan lainnya sedang dalam proses tindak lanjut," ujar Dedy dikutip dalam siaran pers Kemkominfo, Jumat (26/11/2021).

Dedy melanjutkan, hoaks tentang vaksinasi Covid-19 juga ditemukan sebanyak 395 isu hoaks pada 2.449 unggahan media sosial, dengan persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 2.257 unggahan. Namun, pemutusan akses telah dilakukan terhadap 2.449 unggahan hoaks vaksinasi Covid-19.

Sementara, hoaks tentang PPKM, telah ditemukan sebanyak 48 isu pada 1.194 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak pada platform facebook sejumlah 1.176 unggahan. Pemutusan akses juga dilakukan terhadap 1.038 unggahan dan 156 unggahan lainnya sedang ditindaklanjuti.

Dedy menyebut, jika dibandingkan dengan minggu lalu, maka di minggu ini pertambahan isu hoaks dan sebaran konten hoaks di sosial media, tidak melebihi angka di minggu yang lalu. Yakni terdapat penambahan sejumlah 8 isu dan 31 unggahan hoaks untuk Covid-19,5 isu dan 24 unggahan hoaks vaksinasi Covid-19.

Dedy mengatakan beragam hoaks yang masih terus menyebar ini menjadi salah satu kendala penanganan Covid-19 di Indonesia. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak melawan dan menangkal penyebaran hoaks.

"Mari kita dukung penanganan pandemi ini dengan tidak membuat dan menyebarkan hoaks. Bersama-sama kita lakukan literasi digital,tetap menjalankan prosedur kesehatan saat beraktivitas, melakukan vaksinasi, dan tekan risiko persebaran Covid-19," katanya.

Mengenal vaksin booster dan beragam istilah di dalamnya - (Republika)

 
Berita Terpopuler