Seusai Bubarkan CFCM, Prancis Bentuk Forum Islam

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Dewan Muslim Prancis (CFCM) yang selama ini menjadi penghubung resmi antara pemerintah dan para pemimpin agama di Prancis, akan dibubarkan dan diganti dengan forum bergaya akar rumput, yaitu Forum Islam Prancis (Forif), yang akan diluncurkan oleh Presiden Emmanuel Macron pada 5 Februari.

Perubahan itu menjadi proses kompleks yang akan berlangsung di tempat yang sama di mana forum tersebut dibentuk untuk memberi nasihat kepada pemerintah tentang strateginya untuk mengurangi pemanasan global.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, menyatakan, pemerintah ingin meluncurkan revolusi dan mencoba untuk mengakhiri konsuler Islam. "Islam bukanlah agama orang asing di Prancis, tetapi agama Prancis yang tidak boleh bergantung pada uang atau otoritas asing," kata dia seperti dilansir RFI, Rabu (2/2).

Forum tersebut akan melibatkan para imam, tokoh berpengaruh dari masyarakat sipil dan LSM, para pemikir, pemimpin bisnis dan lain-lain. Perempuan akan membuat seperempat dari anggota. Nama-nama yang bocor termasuk Yacine Hilmi, yang melatih para imam; mantan pendeta nasional rumah sakit Prancis, Abdelhaq Nabaoui; dan rektor Masjid Agung Lyon, Kamel Kabtane.

Macron mengatakan, komposisinya, yang dipilih oleh otoritas Prancis, jauh lebih mewakili komunitas Muslim Prancis daripada lima atau enam orang yang pernah mengelola CFCM.

Otoritas Prancis sendiri telah bekerja dengan CFCM sejak mantan presiden Nicolas Sarkozy berkuasa. Namun, Darmanin mengatakan, dewan itu tidak lagi memenuhi perannya karena berada di bawah pengaruh terlalu banyak campur tangan konsuler.

Laporan media menyebut Dewan telah ada di dalam pergolakan kematiannya selama bertahun-tahun, karena dirusak oleh perbedaan pendapat internal, pengaruh yang tumbuh dari negara-negara seperti Turki, dan elemen radikal. Analis mengatakan, membubarkan CFCM yang sudah lama ada dan bertaruh pada gaya organisasi baru yang lebih dekat dengan Muslim biasa adalah langkah berani bagi Macron.

Sekitar 100 orang telah diundang untuk membahas antara lain kerohanian, tindakan anti-Muslim dan diskriminasi. Tujuannya adalah untuk menyepakati rencana aksi untuk implementasi, serta struktur kelembagaan, anggaran dasar dan perwakilan. Hal ini merupakan masalah bekerja dengan mitra tanpa kecenderungan Islam dan yang tidak berfungsi sebagai alat campur tangan asing.