Kasus Penipuan Meningkat, Otoritas Inggris Salahkan Iklan di Platform Online

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Laporan Komite Keuangan Inggris menyebut ada peningkatan kasus penipuan dan kejahatan keuangan yang gagal dihentikan oleh pemerintah. Menurut Komite Keuangan, mudah bagi penipu untuk menempatkan iklan di media sosial dan platform internet karena mereka tidak diwajibkan secara hukum untuk memverifikasi latar belakang pengiklanan.

Laporan tersebut mengungkapkan Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) membayar lebih dari 1,1 juta poundsterling kepada perusahaan daring, termasuk Google, Twitter, TikTok dan Meta sehingga dapat menempatkan iklan peringatan tentang penipuan antara tahun 2019 dan 2021. Menurut komite, hal tersebut tidak pantas bagi perusahaan daring yang telah menghasilkan uang baik dari penipu yang membayar iklan penipuan maupun dari regulator keuangan yang memperingatkan tentang kasus penipuan.

Google dibayar lebih dari 690 ribu poundsterling atau Rp 13 miliar oleh FCA. Sementara Twitter menerima lebih dari 161 ribu poundsterling atau Rp 3,1 miliar, Meta memperoleh lebih dari 364 ribu poundsterling atau Rp 7 miliar, dan TikTok dibayar 50 ribu poundsterling atau Rp 971 juta.

Direktur Penegakan FCA Mark Steward mengatakan pihaknya lebih menyukai iklan seperti itu tidak dipublikasikan dulu. “Ironisnya kami harus membayar media sosial untuk menerbitkan peringatan tentang iklan anti penipuan,” kata Steward.

Sejak itu, Google menawarkan kredit iklan gratis senilai 2,2 juta poundsterling kepada FCA untuk mendukung kesadaran industri. Kini, Komite Keuangan mendesak perusahan daring lain untuk mengikuti langkah Google dan mengembalikan uang yang telah dibayar oleh FCA.

Pada Desember, Meta, Twitter, dan Microsoft mengumumkan hanya akan mengizinkan iklan layanan keuangan dari perusahaan yang disahkan oleh FCA. Tindakan tersebut mengikuti langkah yang diambil oleh Google, TikTok, dan Amazon. Namun, platform online utama lainnya termasuk pemilik Snapchat dan eBay belum membuat komitmen serupa.

Kejahatan keuangan meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan    

Dilansir Sky News, Rabu (2/2), dalam laporan luas, anggota parlemen memperingatkan kejahatan ekonomi adalah masalah utama dan sedang berkembang pesat di Inggris. Sayangnya, hal itu tidak menjadi prioritas bagi penegak hukum. Action Fraud melaporkan peningkatan 36 persen kasus penipuan yang terjadi pada tahun lalu dengan lebih dari 420 ribu pelanggaran tercatat.

Dalam serangkaian rekomendasi, anggota parlemen menyerukan:

-Sebuah lembaga penegak hukum tunggal dengan tanggung jawab untuk memerangi kejahatan ekonomi bersama dengan satu departemen pemerintah untuk mengambil alih kebijakan.

-Perombakan Companies House dan meningkatkan biaya pendaftaran bisnis dari 12 atau 13 poundsterling saat ini menjadi 100 poundsterling dalam upaya mencegah penjahat mendirikan ratusan perusahaan.

-Pemerintah mempertimbangkan secara serius apakah perusahaan daring harus diminta untuk memberikan kompensasi ketika penipuan dilakukan menggunakan platform mereka.

-Menteri mempertimbangkan apakah perusahaan media sosial harus diminta untuk melakukan pemeriksaan latar belakang pada pengiklan mereka untuk mempersulit penipu mempromosikan diri mereka.

-Regulasi yang tepat dari industri aset kripto untuk mencegah penipuan dan pencucian uang.

Ketua Komite Keuangan Mel Stride mengatakan sudah terlalu lama penipu bertindak tanpa hukuman. “Mereka (para penipu) menipu konsumen dengan iklan daring palsu, penipuan peniruan identitas, dan investasi kripto bodong. Karena kasus penipuan telah melonjak selama pandemi, kami meminta pemerintah bertindak lebih pada kasus penipuan yang berkembang,” kata Stride.

Menanggapi ini, Google mengatakan pihaknya telah bekerja dalam konsultasi dengan FCA selama hampir dua tahun untuk menerapkan langkah baru. “Kami akan terus menegakkan pembatasan lebih lanjut yang mengharuskan pengiklan layanan keuangan untuk disahkan oleh FCA dengan pengecualian yang dikontrol dengan hati-hati,” kata juru bicara Google.

Sementara perusahaan daring lain seperti Meta dan TikTok masih dalam proses memberikan komentar dan Twitter menolak untuk menanggapinya.