Dewan Fatwa Kuwait Perketat Syarat Wanita Bergabung dengan Militer
Dewan Fatwa merancang sebuah keputusan tentang wanita yang bergabung militer.
Nouval Ibrahim/EPA EFE
Pasukan militer Kuwait dan warga setempat memasuki istana untuk menyaksikan tradisi menembakan meriam kosong sebagai tanda berbuka puasa di Istana Naif, Kuwait City, Kuwait, Senin (21/5) waktu setempat
Rep: Zahrotul Oktaviani Red: Agung Sasongko
REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Dewan Fatwa Kementerian Wakaf Kuwait telah mengeluarkan suara bulat tidak memperbolehkan perempuan bekerja di militer, mengenakan seragam militer, atau diadili oleh pengadilan militer.
Baca Juga
Menurut surat kabar Al Anba, Dewan Fatwa merancang sebuah keputusan tentang wanita yang bergabung dengan tentara dan menyerahkannya kepada otoritas terkait, Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, khususnya kepada Menteri Wakaf secara rahasia.
Dilansir di Gulf News, Kamis (27/1), hal ini terjadi setelah Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Sheikh Hamad Jaber Al Ali meminta pendapat para ulama tentang membuka pintu bagi wanita Kuwait untuk bergabung dengan tentara.
Menurut sumber-sumber informasi, fatwa tersebut menetapkan sejumlah syarat bagi perempuan yang akan bekerja di militer. Termasuk pekerjaan mereka harus dibatasi pada bidang medis dan masalah layanan, serta tidak boleh memasuki medan perang atau tinggal di asrama.
Pada bulan Oktober lalu, untuk pertama kalinya Kuwait mengizinkan wanita mendaftar di militer dalam peran tempur, setelah bertahun-tahun dibatasi untuk peran sipil.
"Telah tiba waktunya bagi perempuan Kuwait untuk diberi kesempatan masuk militer Kuwait, berdampingan dengan saudara-saudara mereka,” kata Menteri Pertahanan Hamad Jaber Al Ali Al Sabah saat itu.
Sebanyak 137 wanita Kuwait telah mendaftar untuk bergabung dengan dinas militer pada hari pertama periode pendaftaran, yang berakhir pada 2 Januari 2022 lalu.
Kandidat yang mendaftar harus memenuhi kriteria kelayakan, yang meliputi batas usia antara 18 dan 26 tahun, secara fisik cocok dan berperilaku baik. Mereka juga harus lulus wawancara pribadi.
Menteri Pertahanan Kuwait Sheikh Hamad Jaber Al Ali Al Sabah disebut akan menghadapi mosi tidak percaya di parlemen atas sejumlah keputusan, termasuk salah satunya mengizinkan wanita mendaftar di militer negara itu.
Berita Terpopuler