Khawatir Omicron, Kemenag Atur Alur Keberangkatan Jamaah Umroh

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Varian baru Covid-19, Omicron, menyebabkan sejumlah kekhawatiran bagi masyarakat dunia. Anggota Komisi VIII DPR/RI, John Kenedy Azis, mempertanyakan akankah varian ini menyebabkan keberangkatan umroh kembali ditunda.

"Menyikapi naiknya kasus Omicron di Indonesia, pemerintah mengeluarkan imbauan larangan ke luar negeri. Berkaitan dengan konteks itu, apakah nantinya akan dilakukan pembatasan atau melarang kembali jamaah umroh untuk berangkat?" kata dia dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR, Kamis (13/1/2022).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menyebut pihaknya tidak melarang atau membatasi perjalanan ibadah umroh. Namun, kementerian berupaya mengatur alur atau flow keberangkatan dan kepulangan jamaah.

"Berdasarkan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian, sampai saat ini tidak ada larangan keberangkatan jamaah umroh. Yang kita lakukan adalah pengaturan alur jamaah," ujarnya.

Pemerintah berupaya keras tidak membatasi jamaah umroh yang ingin berangkat umroh. Namun, alur ini diatur dengan harapan keberangkatan dan kepulangan jamaah bisa dimanajemen, terukur dan dideteksi dengan baik.

Terkait jadwal keberangkatan, ia menyebut hal ini dikoordinasikan antara penyelenggara umroh atau travel dengan Kemenag dan BNPB. BNPB melakukan penanganan terhadap kepada pelancong, termasuk jamaah yang melakukan umroh.

Pelaksanaan pemberangkatan jemaah umroh Indonesia telah mulai dilakukan pada 8 Januari 2022 kemarin. Menurut catatan Kemenag, lebih dari 1.000 jamaah umroh telah berangkat ke Arab Saudi.

“Sampai dengan Selasa, 11 Januari 2022, telah diberangkatkan jamaah umrah sebanyak 1.023 jemaah, dengan 870 jemaah diantaranya yang melakukan screening kesehatan di Asrama Haji Jakarta," ucap dia.

Di sisi lain, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief mengatakan sistem satu pintu atau One Gate Policy (OGP) yang berlaku saat ini, merupakan salah satu bentuk pengendalian jamaah. Teknis OGP juga telah dibahas saat dilakukan Senior Officer Meeting antara Kemenag dengan Wakil Menteri Haji Saudi November lalu.

OGP ini menerapkan sistem gelembung parsial (parcial bubble system), dimana hal tersebut tidak berlaku dari keberangkatan hingga kepulangan jamaah umrah. Adanya sistem ini sebagai bentuk keamanan tambahan, memastikan jamaah divaksin dan dites swab oleh lembaga atau klinik yang diakui dan dokumennya valid.

"Karena itu, Kedutaan Saudi menunjuk beberapa laboratorium untuk memastikan tidak ada dokumen-dokumen yang diragukan. Untuk lab, kemenag sudah berdiskusi agar bisa memasukkan beberapa RS pemerintah," ujarnya.

Mengingat situasi kemarin yang sangat diburu waktu, ketentuan dari Kedutaan Besar Saudi ini diterima. Ke depannya, ketika jamaah umroh sudah mulai banyak, Kemenag akan mendorong agar dibuka atau ditambah jumlah RS atau laboratorium yang akan melakukan tes swab jamaah.

Untuk kepulangan jamaah umroh, Hilman menyebut sepenuhnya lokasi karantina diserahkan kepada PPIU, mengingat sebagian besar menginginkan untuk dilaksanakan di hotel. Namun, Kemenag mengajukan agar asrama haji bisa dijadikan alternatif bagi jamaah umroh.

"Sejak November, asrama haji sudah mendapat pengakuan dari BNPB sebagai lokasi karantina. Saat ini masih proses untuk masuk sistem menjadi pilihan karantina. Kepulangan jamaah umrah belum menjadi bagian OGP," lanjut dia.

Terakhir, ia mengatakan komunikasi informal terus dibangun dengan pihak Kerajaan Saudi. Mereka sangat mengapresiasi sistem OGP ini dan memuji kedisiplinan jamaah Indonesia.

Proses OGP dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kemenkes, Kemenhub, Kemenlu, serta otoritas bandara, BNPB dan Satgas Covid-19.

Berdasarkan hasil evaluasi, Kemenag berupaya mengatur alur jamaah umrah, meskipun susah untuk membatasi jumlah visa yang dikeluarkan. Pihaknya juga disebut akan melakukan koordinasi dengan PPIU agar mengirimkan jamaah dengan jumlah yang lebih bisa diatur (managable).