Impor Kayu Jati ke AS Bantu Menopang Keuangan Militer Myanmar

Kendati AS menjatuhkan sanksi ke Myanmar, impor kayu jati masih berlangsung

EPA-EFE/LYNN BO BO
Para pengunjuk rasa memegang spanduk yang menyerukan untuk membebaskan pemimpin terguling kudeta Myanmar Aung San Suu Kyi selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, Selasa (9/2). Kendati AS menjatuhkan sanksi ke Myanmar, impor kayu jati masih berlangsung.
Rep: Lintar Satria Red: Christiyaningsih

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Data perdagangan menunjukkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) masih mengimpor kayu jati dari Myanmar. Transaksi masih berlangsung walaupun Washington sudah memberlakukan sanksi pada negara itu sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.

Jati adalah salah satu kayu yang paling berharga yang digunakan untuk membangun kapal pesiar, lantai, pintu, jendela rumah, dan furnitur. Myanmar merupakan salah satu produsen kayu jati terbesar walaupun hutan alaminya mulai menipis.

Data perdagangan global Panjiva menunjukkan importir di AS masih menerima pengiriman kayu jati dari negara Asia Tenggara itu setidaknya sampai Desember lalu. Padahal, pemerintah AS sudah menerapkan sanksinya sejak April.  

Data yang diumumkan Rabu (12/1/2022) itu dikumpulkan organisasi hak asasi manusia Justice for Myanmar. Kelompok tersebut mendesak pemerintah AS dan negara lainnya untuk menghentikan perdagangan kayu jati dengan menerapkan sanksi pada pemimpin militer Myanmar.

Kementerian Keuangan AS sudah mengumumkan larangan untuk berbisnis dengan perusahaan milik Kementerian Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan Myanmar yakni Myanmar Timber Enterprise (MTE) sejak 21 April 2021 lalu. Perusahaan itu mengawasi ekspor kayu dan menjualnya ke perusahaan swasta melalui lelang.

Sanksi itu melarang perusahaan dan masyarakat AS untuk melakukan transaksi dengan perusahaan itu atau orang-orang yang memiliki koneksi dengannya. AS juga menerapkan sanksi pada Menteri Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan yang ditunjuk militer.

Uni Eropa menerapkan sanksi yang serupa pada Juni lalu. Mereka juga melarang bisnis dengan perusahaan perhutanan Myanmar, Myanmar’s Forest Products Joint Venture Corp.

Namun penjualan dan pengiriman kayu jati Myanmar ke AS masih terus berlanjut. Dari 1 Februari hingga 30 November 2021 terdapat 82 pengiriman, sebagian besar papan kayu jati dan benda-benda kayu lainnya yang digunakan untuk membangun perahu, dek luar, konstruksi dan furnitur.

Laporan Justice for Myanmar menyebut untuk menghindari sanksi para importir membelinya melalui perantara. "Mengingat sanksi-sanksi itu bertujuan untuk memblokir perdagangan dengan MTE dan ekspor kayu dari Myanmar pada awalnya dilelang MTE," kata laporan tersebut.

Baca Juga

Organisasi hak asasi itu menambahkan militer Myanmar akan tetap menerima keuntungan dari perdagangan tersebut "tidak masalah siapa yang resminya mengekspor kayu". Mereka mendesak pemerintah AS menegakkan sanksi-sanksinya dan menyelidiki kemungkinan pelanggaran sanksi.

Tidak diketahui ke mana kayu-kayu itu akhirnya tiba di AS sebab kayu jati diimpor oleh pemasok untuk konstruksi dan manufaktur lainnya. Akan tetapi biasanya kayu jati digunakan untuk furnitur teras, dek, dan kapal pesiar karena lentur dan tahan lama.

Pemimpin junta militer Myanamr Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintah sipil yang terpilih dengan demokratis Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 lalu. Kemudian mereka menahan peraih Hadiah Nobel Perdamaian tersebut.

Sejak itu meletus unjuk rasa damai yang ditindak keras pasukan keamanan pemerintah militer. Sekitar 1.400 rakyat sipil tewas dalam penindakan tersebut. Unjuk rasa damai berlanjut tapi perlawanan bersenjata juga tumbuh. Pakar PBB memperingatkan Myanmar berada di ambang perang sipil.

Kayu merupakan sumber utama Myanmar yang mendatangkan jutaan dolar AS setiap tahunnya melalui pajak dan pendapatan ekspor. Media setempat melaporkan lelang 10.300 ton kayu ilegal yang digelar pada Juni mendatangkan pendapatan sekitar 5 juta dolar AS.

Laporan menyebutkan militer Myanmar telah menjual 200 ribu kayu ilegal. Sejak tahun 2006 pemerintah Myanmar mulai mengizinkan perusahaan swasta untuk mendirikan perkebunan jati dan kayu lainnya, mengakhiri monopoli negara atas industri tersebut.

Pada tahun 2014, pemerintah melarang ekspor semua kayu mentah, mencabut larangan kayu dari perkebunan milik negara dan swasta tetapi tetap memberlakukannya untuk kayu dari hutan alam. Ekspor jati harus melalui proses persetujuan khusus.

Namun sebagian besar kayu jati yang dikirim ke luar negeri diselundupkan melalui jalur darat. Data dari Panjiva hanya mencatat kayu jati yang dikirim langsung dari Myanmar tidak melalui jalur lain seperti Eropa Timur, Taiwan, dan Thailand.

 
Berita Terpopuler