Militer Sudan Tembak Gas Air Mata ke Pendemo

IHRAM.CO.ID, KHARTOUM --Militer Sudan menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa yang berdemo menentang militer di ibu kota Khartoum, Ahad (2/2) waktu setempat. Para demonstran melakukan aksi berbaris menuju istana presiden dalam hari ke-12 protes besar sejak kudeta 25 Oktober.

Semua jembatan yang menghubungkan langsung ke Khartoum ditutup. Saksi mata mengatakan, layanan internet dan seluler terganggu di Khartoum jelang protes Ahad (2/2).

Sumber di perusahaan telekomunikasi mengatakan, bahwa pihak berwenang menuntut penyedia layanan untuk menghentikan layanan mereka. Namun hingga Ahad para pejabat tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar itu.

Beberapa orang berhasil mengunggah foto di media sosial yang menunjukkan protes di beberapa kota lain, termasuk Ad-Damazin dan Port Sudan. TV Al Hadath mengutip seorang penasihat pemimpin militer Abdel Fattah Al-Burhan yang mengatakan militer tidak akan mengizinkan siapapun untuk menarik negara itu ke dalam kekacauan.

Menurutnya protes yang terus berlanjut merupakan penguras fisik, psikologis, dan mental di negara itu dan tidak akan mencapai solusi politik.  Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Jumat, Burhan mengatakan perselisihan tentang kekuasaan dan hilangnya nyawa berarti setiap orang harus menggunakan suara nalar.

"Satu-satunya cara untuk memerintah adalah dengan mandat rakyat melalui pemilihan umum," kata Burhan.

Pekan lalu Dewan Berdaulat Sudan yang dipimpin Burhan mengecam kekerasan yang menyertai protes Kamis. Dia mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan pihak berwenang untuk mengambil semua tindakan hukum dan militer untuk menghindari terulangnya kembali dan tidak ada yang akan dibiarkan begitu saja. Pekan lalu, dewan mengembalikan wewenang penangkapan dan penahanan ke dinas intelijen.

Protes Ahad terjadi setelah enam orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam demonstrasi nasional menentang kekuasaan militer pada Kamis pekan lalu. Komite Pusat Dokter Sudan mencatat 54 korban tewas hingga kini sejak tindakan keras pasukan keamanan dimulai pada Oktober.

Militer mengkudeta pemerintahan pada 25 Oktober. Kudeta mengakhiri kesepakatan pembagian kekuasaan dengan kekuatan politik sipil. Kesepakatan yang disepakati pada 2019, seharusnya membuka jalan bagi pemerintahan transisi dan akhirnya pemilihan umum setelah penggulingan pemimpin lama Omar al-Bashir.

Protes terhadap kekuasaan militer terus berlanjut bahkan setelah Abdallah Hamdok diangkat kembali sebagai perdana menteri bulan lalu. Para demonstran menuntut militer tidak memainkan peran dalam pemerintahan selama transisi menuju pemilihan umum yang bebas.