PDIP: Pengumuman Capres Terlalu Cepat Tuai Pro dan Kontra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, mengatakan bahwa partainya tak terburu-buru dalam mengumumkan sosok calon presidennya (capres). Menurutnya, pengumuman capres yang terlalu cepat berpotensi menimbulkan sejumlah polemik.

"Buat kami PDIP soal kapan pengumuman itu akan jadi penting karena saat mengumumkan terlalu cepat akan menimbulkan pro dan kontra di dalam," ujar Andreas dalam sebuah diskusi daring, Selasa (28/12).

Polemik yang terjadi akibat pengumuman capres dinilainya dapat mengganggu pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adapun PDIP menilai bahwa kinerja Jokowi yang baik dapat menguntungkan PDIP jelang 2024.

"Legacy pemerintahan pak Jokowi mengatasi pandemi, berjalannya pemerintahan secara baik, program pemerintahan terlaksana denganbaik dengan berbagai tantangan ini jadi masukan publik," ujar Andreas.

PDIP, kata Andreas, merupakan penentu dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Mengingat perolehan suara partai berlambang kepala banteng itu sudah mencukupi untuk mengusung capresnya sendiri.

"Kotak pandora ada di PDIP untuk saat ini. Saya kira teman-teman lain partai-partai lain menunggu PDIP akan mencalonkan siapa," ujar Andreas.

Ia juga menjelaskan bahwa PDIP menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan sosok capres yang akan diusungnya di 2024. Adapun penunjukkannya merupakan kewenangan penuh dari Megawati Soekarnoputri.

"Ruang itu sangat panjang sehingga bisa setahun sebelumnya, tiga bulan sebelumnya diumumkan karena politik juga momentum bagaimana kita pada waktu tepat pada momentum tepat mengumumkan itu menjadi calon definitif dalam proses pencapresan," ujar Andreas.

Sebelumnya, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait prospek partai politik dan calon presiden (capres). Hasilnya, nama Gubernur Jawa Tengah yang merupakan politikus PDIP, Ganjar Pranowo, ada diurutan atas. 

Dari hasil survei diketahui elektabilitas Ganjar Pranowo hanya selisih tipis dengan Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menjelaskan bahwa pihaknya menanyakan kepada responden dalam format semi terbuka bila pemilihan presiden (Pilpres) dilakukan sekarang. Dari 43 nama, elektabilitas Prabowo (19,7 persen) dan Ganjar (19,2 persen).

"Sejauh ini simulasi semi terbuka, Pak Ganjar belum melewati Pak Prabowo tidak menunjukkan beda yang signifikan. Kita menilai ini seimbang Pak Prabowo dan Pak Ganjar," ujar Sirojudin dalam rilis survei secara daring, Selasa (28/12).

Sirojudin menjelaskan, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengalami kenaikan elektabilitas mencapai 100 persen. Pada Maret 2020, elektabilitasnya sebesar 6,9 persen dan menjadi 19,2 persen pada Desember 2021.

"Ganjar Pranowo kenaikannya sampai 100 persen dari posisi bulan Maret (2021). Maret ini 6,9 persen, Oktober (2020) 7,7 persen, Maret (2021) 8,8 persen menguat Mei pada September menjadi 15,8 persen, pada Desember 19,2," ujar Sirojudin.

Dalam survei yang sama, elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani diketahui berada dibawah Ganjar. Puan yang juga digadang-gadang bakal menjadi Capres dari PDIP hanya mengantongi elektabilitas sebesar 5,7 persen.

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas mengatakan bahwa elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, lebih tinggi dari Puan Maharani. Elektabilitas Megawati sebesar 7,5 persen. 

SMRC melakukan survei pada 8 sampai 16 Desember 2021. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih.

Dari populasi itu dipilih secara acak sebanyak 2.420 responden. Adapun responden yang dapat diwawancarai secara valid adalah sebanyak 2.062 dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.