Saatnya Fokus ke Pengetatan Perilaku pada Masa Liburan
Pembatalan kebijakan PPKM Level 3 dinilai masih aman karena situasi pandemi membaik.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Rr Laeny Sulistyawati, Fauziah Mursid
Pemerintah diminta fokus pada kebijakan pengendalian kasus Covid-19 setelah resmi membatalkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 pada saat libur Natal dan tahun baru. Langkah pengetatan persyaratan pelaku perjalanan, kunjungan wisata, dan aturan kumpul-kumpul selama liburan Natal dan tahun baru perlu jadi perhatian utama pemerintah.
"Yang perlu dilakukan adalah pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dan pembatasan kerumunan. Pembatasan aktivitas berdasarkan vaksinasi yang lengkap, dan status Covid negatif," ujar dokter Epidemolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, Rabu (8/12).
Pandu menyinggung pula pengetatan penerapan aplikasi PeduliLindungi di tempat kerumunan seperti mal. Ia berharap petugas di lapangan benar-benar mengecek kepatuhan pengunjung menggunakan PeduliLindungi. "Implementasi aplikasi PeduliLindungi perlu terus diperketat," ucapnya.
Menurut Pandu, pembatalan PPKM Level 3 secara merata tepat dilakukan. "Pembatalan implementasi PPKM Level 3 itu pilihan yang bijak dan rasional, hasil masukan teman-teman epidemiolog," kata Pandu dalam akun Twitter resminya yang dikonfirmasi Republika.
Sebagai upaya melindungi diri Pandu mengajak semua masyarakat mengikuti program vaksinasi Covid-19 hingga tuntas. Ia optimistis vaksin dapat melindungi masyarakat. "Orang yang sudah divaksinasi lengkap terlindung untuk tidak bergejala berat dan tidak alami kematian oleh ancaman varian baru," imbau Pandu.
Ketua Satuan Tugas Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia Prof Zubairi Djoerban juga tidak mempermasalah pencabutan PPKM Level 3 secara nasional di masa libur pergantian tahun. Alasannya, situasi pandemi di Tanah Air masih dalam kondisi baik.
"Positivity rate kita 0,7 persen. Oke-oke saja PPKM level 3 Nataru batal," tulis Prof Zubairi di akun Twitter resminya yang dikutip Republika.
Prof Zubairi tetap berpesan agar Pemerintah menjaga kasus Covid-19 tetap rendah seperti saat ini. Ia meminta Pemerintah tak ragu menjalankan PPKM level berapapun bila penderita Covid-19 melonjak lagi.
"Terus monitor dan ada upaya berkelanjutan mempertahankan situasi ini. Kalau kasus naik, ya terapkan lagi PPKM level tinggi. Tak masalah. Pandemi kan dinamis," tulis Prof Zubairi.
Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 angkat bicara mengenai batalnya PPKM Level 3 secara nasional. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Brigjen TNI (Purnawirawan) Alexander K Ginting mengatakan, instruksi rencana PPKM Level 3 direncanakan di awal november 2021 lalu.
"Tetapi setelah ada penilaian hingga awal Desember ternyata banyak terjadi pencapaian-pencapaian, khususnya vaksinasi terutama di Jawa-Bali," katanya saat mengisi konferensi virtual FMB9 bertema Tetap Waspada dan Jangan Lengah di Akhir Tahun, Rabu (8/12).
Pihaknya mencatat, pencapaian vaksin dosis pertama di Tanah Air sudah melampaui 60 persen hingga Rabu (8/12). Kemudian, dosis kedua kini masih terus berjalan.
Kendati demikian, ia mengingatkan kini yang jadi perhatian pemerintah adalah kelompok rentan misalnya lanjut usia (lansia) di Jawa-Bali yang telah divaksin. Satgas mengakui cakupan vaksinasi untuk lansia paling sulit. Sehingga, pemerintah jemput bola memvaksinasi lansia. Ia juga meminta anak-anak dan keluarga mendorong lansia termasuk yang memiliki penyakit penyerta (komorbid) di keluarganya supaya mendapatkan vaksinasi di fasilitas kesehatan. "Jadi, semua terlindungi," ujarnya.
Kemudian, dia melanjutkan, pemerintah menerapkan kebijakan gas rem untuk mengantisipasi kasus Covid-19 usai libur tahun baru. Tujuannya, dia melanjutkan, pemulihan kesehatan juga diiringi oleh pemulihan ekonomi, pemulihan aktivitas sosial, dan aktivitas budaya dan keagamaan. Menurutnya, ini yang menjadi pemikiran utama pemerintah.
"Sehingga, berdasarkan data-data tersebut, pemerintah akhirnya mengkaji kembali Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang pencegahan Covid-19 saat Nataru untuk disesuaikan dengan kondisi terakhir," ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi yang disesuaikan menjadi kata kunci karena kondisi dan situasi pandemi serba dinamis. Pemerintah pun melakukan penyesuaian agar pemulihan kesehatan, ekonomi, sosial, budaya bisa berimbang. Dengan melakukan cara ini harapannya tata kelola dalam penanggulangan Covid-19 bisa berjalan dengan baik.
Selain mengontrol kasus, ia mengingatkan negara lain mengalami lonjakan kasus Covid-19 seperti Eropa dan Asia Tenggara. Termasuk ancaman varian baru.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, Satgas mengaturnya melalui Surat Edaran Nomor 23 tentang perjalanan internasional yang memutuskan menambah masa karantina menjadi 10 hari. Ia menambahkan, apa yang dilakukan pemerintah bukan membangun rasa kekhawatiran yang tinggi melainkan membangun rasa kewaspadaan. "Dengan membangun kewaspadaan yang tinggi artinya kita perorangan sebagai keluarga dan komunitas bisa mengukur apa yang harus dilakukan," ujarnya.
Terkait masa liburan meski tidak melarang mudik, namun ia menegaskan pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan. Bentuknya tapi tidak berupa penyekatan. "Kemudian, masyarakat didewasakan dalam membangun waspada. Itu di atas segala-galanya," ujarnya.
Ia mencontohkan, Jerman yang tingkat vaksinasi Covid-19 sudah baik dengan infrastruktur kesehatan mendukung masih bisa mengalamai lonjakan kasus. Artinya, dia melanjutkan, ada kemungkinan Indonesia bisa kembali mengalami kenaikan kasus Covid-19. "Oleh karena itu, kewaspadaian protokol kesehatan (prokes) dan contact tracing tentu menjadi prioritas," katanya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan PPKM Level 3 yang dipatok merata bukanlah kebijakan yang tepat. Alasannya, setiap daerah memiliki tingkat kerawanan Covid-19 yang berbeda.
"Tolong hindari bahasa (PPKM) level 3. Kenapa? Karena tidak semua daerah itu sama tingkat kerawanan pandemi Covid-nya, tidak semua daerah sama," ujar Tito dikutip dari siaran pers Kemendagri saat Rapat Kesiapan Penerapan PPKM Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Percepatan Vaksinasi, serta Belanja Daerah (APBD), Rabu (8/12).
Tito menjelaskan World Health Organization (WHO) telah membuat empat level tingkat penilaian risiko untuk Covid-19. Level 1 berarti low atau rendah, level 2 moderat atau rata-rata, level 3 high atau tinggi, dan level 4 very high atau sangat tinggi.
Indonesia, kata Tito masuk dalam kategori low atau rendah dari berbagai indikator, di antaranya kasus terkonfirmasi Covid-19 dan bed occupancy ratio (BOR) yang terkendali. “Kita bersyukur atas itu, sehingga Bapak Presiden memberikan arahan agar kita tidak menerapkan (PPKM) Level 3 tapi membuat pengaturan spesifik mengenai antisipasi atau penanganan penanggulangan pandemi Covid-19 di masa Nataru,” kata Mantan Kapolri tersebut.
Selain itu, alasan lainnya tidak menggunakan istilah PPKM Level 3 yakni karena situasi pandemi Covid-19 sangat dinamis, termasuk di berbagai daerah. Karenanya, penggunaan istilah ini respons dari situasi dinamis tersebut.
“Kita tidak bisa konsisten membuat pengaturan pandemi Covid ini karena yang kita hadapi situasi dinamis, dinamikanya bukan mingguan sebetulnya, harian, bahkan jam, tapi kita mengaturnya mingguan, sehingga perubahan pengaturan sudah kita lakukan berkali-kali sejak awal pandemi,” katanya.
Meskipun begitu, Tito mengatakan, pembatasan-pembatasan spesifik akan dilakukan saat pelaksanaan Nataru yang berlangsung dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pembatasan spesifik sebagian mengadopsi substansi yang diatur dalam sistem PPKM level 3 dengan beberapa perubahan penting.