Kemenag-Kemenkes Integrasi Data Sertifikat Vaksin Jamaah

IHRAM.CO.ID, Oleh: Zahrotul Oktaviani, Febrianto Adi Saputro

JAKARTA -- Kementerian Agama disebut melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L), berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan ibadah umroh. Bersama Kementerian Kesehatan, dilakukan integrasi antara Sistem Komputerisasi Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) dengan aplikasi Peduli Lindungi.

Koordinasi bersama Kemenkes dan Satgas Covid-19 dimaksudkan dalam rangka pemantauan perkembangan vaksinasi jamaah dan upaya pengintegrasian Siskopatuh Kemenag dengan aplikasi Peduli Lindungi Kemenkes. Integrasi ini berkaitan dengan akses data Code QR sertifikat vaksin Covid-19

"Upaya pengintegrasian berkaitan dengan akses data QR Code sertifikat vaksin Covid-19. Proses integrasi data ini sudah dalam tahap finalisasi dan siap digunakan apabila jamaah umroh Indonesia diberangkatkan nanti," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR, Selasa (30/11).

Koordinasi lainnya juga dilakukan dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk memfinalkan teknis operasional penyelenggaraan ibadah umroh, menyangkut kesiapan Indonesia memberangkatkan jamaah, skenario keberangkatan jamaah, prosedur pendaftaran visa umroh dan pemaketan layanan bagi jamaah.

Yaqut Cholil pun menyampaikan perkembangan kebijakan penyelenggaraan ibadah umroh. Koordinasi lain dilakukan bersama Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Otoritas Bandara Wilayah 1 Soekarno Hatta, PT Angkasa Pura II, dan Maskapai Penerbangan.

Di sisi lain, pembahasan bersama dilakukan dengan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mengenai kebijakan dan penyelenggaran umrah di masa pandemi Covid-19. Skenario yang dimaksud dalam pelaksanaan umroh ini adalah mengenai kebijakan satu pintu atau One Gate Policy (OGP).

Skema OGP dimaksudkan sebagai sistem pengendalian pemberangkatan jamaah umrah secara terpusat. Proses pemeriksanaan kesehatan, tes PCR swab, pengecekan status vaksinasi, keimigrasian, pengurusan dokumen perjalanan lainnya, serta skema keberangkatan jamaah dilakukan satu pintu di bawah koordinasi Kemenag.

"Hal ini dimaksudkan tidak lain dalam rangka perlindungan keamanan dan keselamatan jamaah, serta upaya meyakinkan mitra di Saudi. Indonesia secara serius dan baik menyiapkan jamaah, berikut dengan penerapan prokes sesuai standar sejak sebelum keberangkatan," ujar dia.

Dalam tahap awal skema OGP menerapkan pemberangkatan jamaah umroh hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta. Proses skrining protokol kesehatan dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Apabila dalam perkembangannya skema ini terbukti baik, mendapatkan kepercayaan Pemerintah Arab Saudi serta terdapat peningkatan jumlah jamaah umroh, maka skema OGP akan dievaluasi. Bahkan, skema ini dapat dilaksanakan pada berbagai kota embarkasi keberangkatan di Indonesia. 

Pelaksanaan umroh dengan baik dan lancar merupakan tantangan bagi Indonesia. "Kuota haji masih belum ada tanda-tanda, meskipun sudah disenggol-senggol kemarin (saat kunjungan kerja). Mereka masih mengelak, menyebut melihat dari pelaksanaan umroh ini sehingga, tantangan kita adalah menyelenggarakan umroh dengan baik," kata Menag.

Sampai saat ini, ia juga menyebut masih belum mendapat undangan dari Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Berdasarkan undangan tersebut, paling cepat bisa dilakukan pada pekan kedua Desember 2021.

Terkait status vaksinasi, Arab Saudi hingga saat ini hanya memakai dan mengakui empat vaksin, yaitu Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson dan Moderna. Sementara untuk Sinovac maupun Sinopharm merupakan jenis vaksin yang diakui oleh WHO.

Untuk itu, lanjut Menag, bagi jamaah Indonesia yang mendapatkan vaksin Sinovac maupun Sinopharm nantinya akan menjalani karantina selama tiga hari. Namun, jika jamaah menerima booster vaksin dengan empat vaksin yang diakui Saudi 14 hari sebelum keberangkatan, mereka bisa langsung melaksanakan umroh.

Adapun kuota jamaah umroh disebut bergantung dari Kerajaan Saudi. Hal ini berkaitan langsung dengan visa umroh yang dikeluarkan oleh mereka.

Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, meminta pemerintah memastikan kesiapan calon jamaah umroh yang akan diberangkatkan ke tanah suci. "Walaupun sudah dibuka, kita berharap jamaah umroh yang akan diseleksi atau dijadwalkan oleh Kemenag, mohon kiranya untuk benar-benar dipastikan bahwa jamaah umroh yang akan berangkat merupakan orang-orang yang siap," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, mereka bukan hanya sekedar mereka calon jamaah umroh melainkan juga sebagai duta bangsa. Para calon jamaah umroh tersebut memegang tanggung jawab yang besar untuk menjaga kehormatan bangsa.

"Karena sekali kita lalai, sekali kita bermasalah, maka kemungkinan untuk di banned atau ditutup kembali, itu kemungkinan besar akan terjadi kembali seperti di akhir November di akhir tahun 2020 ketika banyak calon jemaah umroh kita terpapar Covid-19," ujarnya.

Karena itu, Yandri berharap pengetatan disiplin para calon jamaah menjadi tolok ukur dalam memberangkatkan calon jamaah umroh ke tanah suci. Selain itu, Yandri menilai berbagai kebijakan mengenai penyelenggaraan umroh tersebut perlu segera dituangkan dalam bentuk revisi PMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah umroh pada masa pandemi 2019.