Minta TNI tak Utamakan Bunuh KKB, Jenderal Dudung Dipuji

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman, yang meminta personel Tentara Nasional Indonesia tak mengutamakan aksi membunuh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, menuai dukungan dari berbagai pihak. Jenderal Dudung dinilai kedepankan pendekatan humanis dan Civil Justice dalam menyelesaikan masalah di Papua.

Juru Bicara Wakil Presiden KH Maruf Amin, Masduki Baidlowi, menyambut baik langkah KSAD Jenderal Dudung Abdurachman untuk menghindari penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian konflik di Papua. Masduki menilai, pendekatan humanis sejalan dengan upaya membangun kesejahteraan di Papua. Sebaliknya, pendekatan militeristik justru membuat upaya Wapres Ma'ruf Amin dan Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK) Papua untuk membangun provinsi itu menjadi tidak efektif.

"Pendekatan humanis yang akan digunakan KSAD bisa memudahkan kerja Wapres di Papua," kata Masduki dalam keterangan yang dibagikannya, Senin (29/11).

Masduki meyakini, pernyataan KSAD itu memiliki landasan yang cukup kuat. Ia juga menilai pernyataan itu disampaikan setelah ia menerima laporan lapangan mengenai situasi keamanan di Papua.

"Jadi pernyataan tersebut sangat bisa dipahami. Apalagi pernyataan tersebut inline dengan pernyataan Panglima TNI terkait penanganan isu Papua," katanya.

Sementara Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi, menilai pernyataan Jenderal Dudung tersebut menegaskan bahwa TNI dalam penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) mengedepankan civil justice.  "Dengan pernyataan Pak Dudung ini kan sudah jelas bahwa TNI yang masuk dalam tim penanggulangan teroris itu adalah masuk ke dalam kategori mereka ikut dalam mengedepankan civil justice, bukan act of war, itu yang paling utama secara teknis," kata Booby dalam sebuah diskusi daring, Ahad (28/11). 

Bobby juga menilai pernyataan itu semakin melengkapi jarak TNI dalam penanganan konflik di Papua. Sebab Indonesia memutuskan mengkategorikan tindakan yang dilakukan KKB di Papua ke dalam kategori kriminal, bukan separatis. Sehingga penanganan yang dikedepankan yaitu hukum pidana. 

"Karena tahun 2014-2019 itu sudah dikuatkan lagi revisi UU TPT Tindak Pidana Terorisme, di situ jelas bahwa pemerintah itu mengambil jalan untuk mengatasi konflik di Papua itu seperti contohnya di Thailand Tengah, sehingga tidak ada bukan pemberantasan separatis, tetapi disebut kelompok kriminal bersenjata," jelasnya.

Selain itu, ia menambahkan, pernyataan Dudung tersebut juga menguatkan sistem koordinasi satu atap dalam penanggulangan kelompok KKB. Sehingga tidak ada kekhawatiran terjadinya act of warcivil justice, bukan act of war, seperti yang dikhawatirkan," ucapnya.

Sebelumnya, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman meminta para personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak mengutamakan aksi membunuh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Jenderal Dudung bilang, agar para anggota satuan keamanan dari militer lebih mengutamakan perlindungan, dan penyelematan warga negara dari intimidasi, dan serangan KKB.

"Jangan berpikir ingin membunuh KKB. Tetapi, harus berpikir bagaimana melaksanakan tugas negara untuk mengamankan masyarakat Papua, yang saat ini diintimidasi oleh kelompok-kelompok radikal bersenjata (di Papua)," kata Dudung dalam siaran pers yang disampaikan Kapendam Kasuari, Kolonel Hendra Pesireron kepada Republika, Kamis (25/11).

Dudung mengingatkan, para prajurit militer yang bertugas di Papua, bukan untuk menakut-nakuti warga, ataupun datang dengan motivasi untuk berperang. Meskipun fakta nyata adanya semacam rongrongan dan intimidasi, bahkan serangan dari KKB di Papua. Namun kata Dudung, kehadiran personel militer di wilayah Papua, sejatinya untuk menjamin keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Bumi Cenderawasih. 

"Apabila ada suatu insiden terjadi, mereka KKB melakukan suatu tindakan, kalian (militer) harus siap. Tetapi, pada dasarnya, bahwa kalian bertugas di Papua, adalah bagaimana untuk mengamankan dan menyelamatkan warga Papua," ujar Dudung. 

Jenderal Dudung mengingatkan, para prajurit militer di Papua, harus benar-benar hadir di akar rumput, dan di tengah-tengah masyarakat Papua. Ia memerintahkan, agar kehadiran militer di Papua, menjadi tempat mengadu, dan pemberi solusi dari semua ragam keluhan, dan kesulitan warga di Bumi Cenderawasih. Termasuk kata dia, peran militer sebagai tempat berlindung bagi seluruh warga Papua, atas segala bentuk intimidasi dan teror. 

"Saya sampaikan kepada seluruh prajurit, kalian (militer) harus dicintai oleh rakyat Papua. Kalian harus hadir di tengah-tengah masyarakat Papua, sekecil apapun,” kata Dudung. “Cintai masyarakat Papua, seperti layaknya kita mencintai diri sendiri," sambung Dudung.

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman Ponto, meyakini pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrahman yang mengingatkan prajurit TNI di Papua untuk tidak berpikir membunuh melainkan diminta untuk mencintai masyarakat Papua bakal diikuti para prajurit TNI di lapangan. Apalagi perintah tersebut juga telah jelas disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. .

"Kalau sudah perintah Panglima TNI, lalu diturunkan perintah KSAD, saya sangat yakin mereka mampu menjalankan itu," kata Soleman dalam sebuah diskusi daring, Ahad (28/11). 

Berdasarkan pengalaman Soleman di Aceh, ketika ada perintah yang jelas dari Panglima TNI, maka hal tersebut akan dipatuhi para prajurit di lapangan. Terbukti sampai saat ini baku tembak tidak lagi terjadi di Aceh.

"Pengalaman saya di Aceh, bagaimana saat itu berhenti perintah tembak menembak, perintahnya tidak ada tembakan lagi, kita berdialog, sampai hari ini tidak ada lagi tembakan antara GAM dengan TNI kan. Jadi saya yakin, TNI itu orang yang paling disiplin. Begitu diperintah pasti dia jalan," tuturnya.

Soleman mengatakan, secara psikologis meskipun TNI terlatih untuk perang, ketika sudah ada arahan yang jelas, mereka akan senantiasa mematuhi perintah tersebut meskipun mereka diganggu. Ia meyakini para prajurit TNI bisa disiplin menahan diri ketika sudah ada instruksi yang jelas dari atasan. 

"Pengalaman saya di Aceh, bagaimana saat itu perintah Panglima TNI Endriatono, dilanjutkan KSAD, dan mereka diam, walaupun mereka diganggu, bahkan ditembak mereka bisa menahan diri," ungkapnya.  

"Kalau di TNI itu gampang kok, yang penting perintah yang jelas oleh otoritas yang jelas, mereka akan melaksanakan itu dengan jelas," imbuhnya.