Alasan Mengapa Putra Qadafi tak Bisa Jadi Capres Libya

REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Keinginan putra diktator Libya Muammar Qadafi untuk ikut bersaing dalam pemilihan presiden kandas.  Komisi pemilihan Libya (HNEC), Rabu (24/11/2021), menolak pencalonan Seif al-Islam Qadafi dalam pemilihan presiden bulan depan, Rabu (24/11). Ia termasuk satu dari 25 kandidat yang pencalonannya telah ditolak.

KPU menolak 25 kandidat dengan alasan hukum. Terdapat pertimbangan berdasarkan informasi dari pejabat termasuk jaksa penuntut umum, kepala polisi, kepala departemen paspor, dan kewarganegaraan terkait putusan ini.

"Nama-nama tersebut dikecualikan dari daftar calon sementara karena tidak memenuhi persyaratan dan belum menyerahkan semua dokumen yang diperlukan," kata HNEC dikutip dari Ahram.

Dalam kasus Seif, HNEC mengacu pada pasal-pasal undang-undang pemilu yang menetapkan bahwa para kandidat tidak boleh dihukum karena kejahatan yang tidak terhormat dan harus menunjukkan catatan kriminal yang bersih.

Seif al-Islam Qadafi sebelumnya telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Tripoli atas kejahatan yang dilakukan selama pemberontakan yang menggulingkan ayahnya. Dia kemudian diampuni oleh pemerintahan saingan di Libya timur.

Seorang sumber seperti dilansir Anadolu Agency mengatakan, Seif Qadafi belum menyerahkan bukti bahwa putusan pengadilan atas tuduhan kejahatan perang telah dibatalkan. Pada  2011, sebuah kelompok bersenjata Libya menangkap Seif al-Islam Qadafi.

Dia dijeboloskan di penjara di kota Alzintan, Libya barat.  Dia kemudian diadili di depan pengadilan Libya. Pada tahun yang sama Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Saif al-Islam Qadafi atas tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Libya.

Pada 2015, Seif al-Islam Qadafi menghadapi hukuman mati karena melakukan kejahatan perang secara berlebihan sambil menekan revolusi melawan pemerintahan ayahnya. Tetapi hukuman itu tidak dieksekusi.

Haftar lolos

Komisi pemilihan Libya mengatakan sehari sebelumnya bahwa 98 kandidat, termasuk dua perempuan, telah mendaftar untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden.

Calon lain yang masih bertahan termasuk mantan komandan Tentara Nasional Libya Khalifa Haftar, perdana menteri sementara Abdulhamid Dbeibah, dan mantan menteri dalam negeri Fathi Bashagha. Komisi menyatakan pengajuan mereka valid.

Seif dan Haftar adalah sosok yang sangat memecah belah. Banyak orang di Libya barat membenci Haftar setelah serangannya selama setahun di Tripoli. Haftar yang didukung oleh Mesir dituding hendak mendirikan kediktatoran militer.

Jaksa Libya sebelumnya telah menyerukan agar putra mantan penguasa Muammar Gaddafi, Seif al-Islam Qadafi dan panglima perang Khalifa Haftar mundur dari pencalonan presiden. Al-Ahrar TV mengatakan, jaksa militer Masoud Erhouma mengajukan permintaan kepada Kepala Komisi Pemilihan Umum Emad Al-Sayeh, untuk menghentikan pencalonan kedua kandidat tersebut.

Seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (23/11), jaksa meminta kedua calon presiden itu hadir di hadapannya untuk menjawab tuduhan pembunuhan terhadap mereka.

Dalam permintaannya, Erhouma mengatakan, sebuah gugatan telah diajukan terhadap Saif al-Islam Qadafi dan Haftar terkait pembunuhan warga sipil di kota Espiaa, selatan Tripoli, oleh tentara bayaran Wagner, Rusia.

Antara April 2019 dan Juni 2020, Haftar dibantu oleh kelompok Wagner dilaporkan melakukan pembantaian terhadap warga Libya, termasuk pembunuhan di Espiaa. Erhouma menambahkan bahwa, Haftar juga dituduh membunuh 63 migran ilegal di kota Tajoura, timur Tripoli, pada Juli 2019.

Termasuk membunuh dua orang Libya dalam penembakan di kota al-Zawiyah barat laut pada Desember 2019, dan 26 siswa dalam serangan terhadap akademi militer di Tripoli pada Desember 2020. Namun, Erhouma tidak merinci kaitan Saif al-Islam dengan pembunuhan di Espiaa.

Daftar final kandidat presiden Libya akan diterbitkan pada awal Desember, setelah verifikasi dan banding selesai. Pemilihan presiden dan legislatif telah dijadwalkan pada 24 Desember, tetapi pada awal Oktober parlemen membagi tanggal pemungutan suara, menunda pemilihan legislatif hingga Januari.