Jempol Greenpeace untuk Pengakuan Deforestasi Sintang Jokowi

Jokowi mengatakan banjir Sintang terjadi karena rusaknya daerah tangkapan hujan.

ANTARA/Jessica Helena Wuysang/foc.
Sejumlah anak berenang di lapangan volley yang terendam banjir di Desa Semuntai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Senin (15/11/2021). Sebanyak enam kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu dan Ketapang terendam banjir akibat tingginya curah hujan selama hampir empat pekan terakhir.
Red: Indira Rezkisari

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan A, Dessy Suciati Saputri, Dian Fath Risalah, Antara

Greenpeace Indonesia menilai positif pernyataan Presiden Joko Widodo terkait banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pernyataan Presiden dinilai Greenpeace menunjukkan kemajuan cara pandang dalam merespons persoalan banjir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, banjir di Kabupaten Sintang terjadi karena rusaknya daerah tangkapan hujan di hulu sungai Kapuas dan tingginya intensitas hujan. "Dulu kan Presiden Jokowi selalu bilang banjir terjadi karena curah hujan semata. Sekarang dia mulai mengakui adanya deforestasi dan kerusakan hutan," kata Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, kepada Republika, Selasa (16/11).

Menurut Arie, penyebab deforestasi paling utama di Kalimantan Barat (Kalbar) adalah pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Pemberian izin untuk aktivitas bisnis itu sudah berlangsung puluhan tahun, sejak rezim Orde Baru hingga rezim Jokowi.

Sebagai gambaran, kata Arie, pada periode 2001 sampai 2019, deforestasi di Kalbar sekitar 1,187 juta hektare (ha). Tapi, Arie tak memiliki data terkait deforestasi khusus di Kabupaten Sintang.

Adapun pada 2019-2020, lanjut Arie, penggundulan hutan di Kalbar mencapai 16,38 ribu ha. Ini adalah angka tertinggi dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia. Artinya, deforestasi di Kalbar tetap terjadi di bawah rezim pemerintahan Jokowi. "Jadi jangan selalu gunakan kerusakan hutan pada rezim masa lalu sebagai tameng," kata Arie.

Arie berujar, dengan sadarnya Jokowi bahwa deforestasi adalah pemicu banjir di Sintang, kini publik menanti tindakan konkretnya untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut Arie, terdapat tiga hal yang harus dilakukan Jokowi untuk memperbaiki daerah tangkapan air yang sudah kadung rusak.

Pertama, hentikan pemberian izin baru pembukaan lahan dan evaluasi izin yang sudah terlanjur diberikan. Menghentikan pemberian izin, kata Arie, harus dilakukan karena pada masa pemerintahan Jokowi masih ada izin baru yang dikeluar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah.

Sedangkan evaluasi izin, lanjut dia, harus dilakukan karena di beberapa areal konsesi masih terdapat tutupan hutan. "Kalau memang masih ada tutupan hutannya, maka kembalikan menjadi kawasan hutan atau serahkan pengelolaannya kepada masyarakat adat," kanata Arie.

Kedua, lakukan penegakan hukum. Sebab, ada banyak izin konsesi lahan berada di kawasan hutan. Baik itu izin perkebunan, pertambangan, maupun penebangan kayu.

Ketiga, barulah lakukan rehabilitasi hutan. Bagi Arie, rehabilitasi menjadi langkah terakhir karena laju rehabilitasi selalu tertinggal dengan laju deforestasi. "Kalau dia menanam di satu tempat, tapi pembukaan lahan tetap besar, maka bencana baru akan terus terjadi," ujarnya.

Presiden Jokowi pada Selasa (16/11) menyebut, bencana banjir yang terjadi di Sintang disebabkan karena rusaknya daerah tangkapan hujan. Kerusakan di catchment area ini, kata dia, sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya.

“Ya itu memang karena kerusakan catchment area, daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun,” ujar Jokowi usai meresmikan jalan tol Serang-Panimbang seksi 1 ruas Serang-Rangkasbitung di Kabupaten Lebak, Banten.

Jokowi pun menekankan, rusaknya daerah tangkapan hujan harus segera dihentikan dan diperbaiki. Kondisi tersebut menyebabkan Sungai Kapuas meluap. Menurutnya, perbaikan di daerah tangkapan hujan akan mulai dilakukan pada tahun depan. Pemerintah akan membangun persemaian dan juga melakukan penghijauan kembali di daerah hulu dan daerah tangkapan hujan. “Itu memang harus perbaiki karena memang kerusakannya ada di situ,” tambah dia.

Selain disebabkan oleh rusaknya daerah tangkapan hujan, banjir di Kabupaten Sintang yang masih terjadi hingga saat ini juga disebabkan oleh hujan yang ekstrem. “Kedua, memang ada hujan yang lebih ekstrem dari biasanya,” ucap Jokowi.

Bencana banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang melanda sejak 21 Oktober 2021 lalu hingga kini masih terjadi. Meskipun tinggi muka air berangsur surut hingga 50 cm di sejumlah lokasi, namun berdasarkan pantauan BPBD Kabupaten Sintang pada Senin (15/11) banjir masih mencapai 100-300 cm.

Seperti diketahui, peristiwa banjir di Kabupaten Sintang ini terjadi setelah hujan ekstrem mengguyur wilayah tersebut sehingga debit air Sungai Kapuas dan Melawi meluap. Selain itu, pada bagian hilir, pasang laut terjadi sehingga aliran sungai terhambat dan banjir bertahan hingga kini.

Dikutip dari siaran resmi BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang menginformasikan tinggi muka air berangsur surut hingga 50 cm di beberapa lokasi. Pemerintah daerah dan masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siap siaga, khususnya menghadapi bahaya banjir susulan.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sintang, hingga Senin (15/11) jumlah warga terdampak mencapai 35.807 KK atau 124.497 jiwa, sedangkan yang mengungsi sebanyak 7.545 KK atau 25.884 jiwa. Warga yang mengungsi tersebar di 32 pos pengungsian. Bencana banjir ini juga menyebabkan 77 gardu PLN mengalami gangguan. Dari total gardu terdampak, sebanyak 16 gardu sudah berfungsi normal, sedangkan 61 lainnya masih padam.




Baca Juga

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengimbau warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di saat darurat. "Seperti saat proses evakuasi maupun di pos pengungsian," kata Muhari dalam keterangannya, Selasa (16/11).

Sementara itu, BPBD Kabupaten Sintang menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pelayanan kepada warga terdampak, khususnya di pos pengungsian. Pos pengungsian didukung oleh pos lapangan yang tersebar di 5 titik. Kendali penanganan darurat berada di bawah pos komando (posko) yang berada di Kantor BPBD Kabupaten Sintang. Untuk mendukung pelayanan makan dan minum para penyintas, posko mengoperasikan 36 dapur umum di 12 kecamatan yang terdampak banjir.

Data per Selasa (16/11), jumlah warga terdampak mencapai 35.807 KK atau 124.497 jiwa, sedangkan mereka yang mengungsi berjumlah 7.545 KK atau 25.884 jiwa. Warga yang mengungsi tersebar di 32 pos pengungsian.

Perkembangan di sektor energi, bencana banjir menyebabkan 77 gardu PLN mengalami gangguan. Dari total gardu terdampak, sebanyak 16 gardu sudah berfungsi normal, sedangkan 61 lainnya masih padam. Pihak PLN terus melakukan perbaikan di lapangan dengan memperhatikan faktor keselamatan petugas.

Peristiwa banjir di Kabupaten Sintang ini terjadi sejak 21 Oktober 2021 lalu. Banjir melanda setelah hujan ekstrem mengguyur sehingga debit air Sungai Kapuas dan Melawi meluap. Tak hanya itu, pada bagian hilir, pasang laut terjadi sehingga aliran sungai terhambat dan banjir bertahan hingga kini.

Situasi banjir yang merendam beberapa kecamatan ini masih menyebabkan sebagian warga mengungsi ke pos pengungsian. Muhari menerangkan sebagian besar desa yang terdampak berada di bantaran sungai Kapuas dan Sungai Melawi. "Salah satu penyebabnya karena berkurangnya tempat penyerapan air saat debit hujan tinggi, karena sebagian lahan sudah berubah menjadi tambang dan perkebunan sawit," kata Muhari.

Oleh karenanya, lanjut Muhari, restorasi ekosistem dan restorasi lingkungan mutlak dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka panjang , agar banjir dalam jangka waktu yang panjang tidak kembali terjadi. Hingga kini, BNPB masih berada di lokasi untuk memonitor kondisi lapangan dan pendampingan posko penanganan banjir yang menerjang 12 kecamatan. Kedua belas wilayah administrasi terdampak yaitu Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Sintang, Binjai Hulu, Tempunak, Kelam Permai, Sei Tebelian, Ketungau Hilir, Sepauk, Dedai, Serawai dan Ambalau.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Setina mengatakan berbagai kebutuhan korban banjir bisa terpenuhi karena banyak bantuan datang. "Misalnya, masyarakat kekurangan air bersih, ada PDAM dan beberapa perusahaan air minum kemasan yang memberikan bantuan air bersih dalam kemasan dan menyalurkan air bersih di dapur umum yang ada. Begitu juga untuk kebutuhan gas elpiji, juga dipenuhi oleh pihak Pertamina," tuturnya.

Ia juga mengemukakan hal yang lebih membahagiakan dan membuatnya terharu saat tukang sayur dan pemilik toko sembako juga ikut mengantar sayur dan bahan pokok ke dapur umum untuk turut memberikan bantuan. "Ini benar-benar pemandangan yang membuat saya terharu dan membuktikan bahwa semangat bantu-membantu masyarakat masih sangat tinggi. Ini luar biasa sekali dan di tengah bencana ini, justru menunjukkan sisi kemanusiaan kita masih sangat luar biasa," katanya.

Sejak banjir di Sintang pada 27 Oktober hingga 16 November, pihaknya dengan dibantu beberapa ormas serta lembaga lain berupaya keras memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi korban banjir. "Kebetulan untuk dapur umum utama kita fokuskan di halaman kantor Dinsos Sintangdan kita menyiapkan 1.500 sampai 1.800 kotak nasi per hari yang disalurkan untuk masyarakat korban banjir dan para relawan yang turun membantu masyarakat," tuturnya.

Sejak 27 Oktober-16 November, pihaknya sudah mendistribusikan 27.000 kotak berisi nasi di Sintang. "Kami mencatat ada 370 relawan yang terdiri dari berbagai unsur termasuk mahasiswa yang membantu kita dalam penanggulangan banjir ini. Mereka bekerja secara bergantian dan ini tentu sangat membantu masyarakat," katanya.

Fenomena La Nina (Ilustrasi) - (republika/mgrol100)

 
Berita Terpopuler