Ethiopia Umumkan Keadaan Darurat Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA -- Kabinet Ethiopia pada Selasa (2/11) telah mengumumkan keadaan darurat nasional yang berlaku segera. Pihak berwenang di Addis Ababa mengatakan kepada warga untuk bersiap mempertahankan ibu kota ketika pejuang dari wilayah utara Tigray mengancam akan memasuki Ethiopia.

"Keadaan darurat bertujuan untuk melindungi warga sipil dari kekejaman yang dilakukan oleh kelompok teroris TPLF (Front Pembebasan Rakyat Tigray) di beberapa bagian negara," ujar laporan Fana Broadcasting yang berafiliasi dengan negara.

Keadaan darurat akan berlangsung selama enam bulan. Dengan berlakunya situasi darurat, maka ada pemasangan penghalang jalan, terganggunya layanan transportasi, pemberlakuan jam malam, dan pengambilalihan daerah-daerah tertentu oleh militer. Selain itu, siapa pun yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok teroris dapat ditahan tanpa surat perintah pengadilan. Setiap warga negara yang telah mencapai usia wajib militer dapat dipanggil untuk berperang.

“Negara kita menghadapi bahaya besar terhadap eksistensi, kedaulatan, dan persatuannya. Dan kami tidak dapat menghilangkan bahaya ini melalui sistem dan prosedur penegakan hukum yang biasa," kata Menteri Kehakiman Ethiopia Gedion Timothewos dilansir Aljazirah, Rabu (3/11).

Timothewos mengatakan siapa pun yang melanggar keadaan darurat akan menghadapi hukuman antara tiga hingga 10 tahun penjara. Pelanggaran yang dimaksud terkait dengan memberikan dukungan finansial, materi, atau moral kepada kelompok teroris.

Langkah itu dilakukan setelah para pejuang Tigrayan merebut kota-kota strategis Dessie dan Kombolcha di wilayah tetangga Amhara dalam beberapa hari terakhir. Mereka juga mengindikasikan akan bergerak lebih jauh ke selatan yaitu ke Addis Ababa.

Sebagian besar Ethiopia utara berada di bawah pemadaman komunikasi dan akses wartawan dibatasi. Hal ini membuat klaim yang terjadi di medan perang sulit untuk diverifikasi secara independen. Sebelumnya pada Selasa, pihak berwenang di Addis Ababa meminta penduduk untuk mendaftarkan senjata mereka dalam dua hari ke depan dan bersiap untuk mempertahankan kota.

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengirim pasukan ke Tigray pada November 2020, sebagai tanggapan atas  serangan terhadap kamp militer oleh TPLF. Kemudian TPLF mengatakan pemerintah federal dan sekutunya termasuk Eritrea, melancarkan serangan terkoordinasi terhadapnya. Abiy menjanjikan kemenangan cepat, tetapi pada akhir Juni para pejuang Tigrayan telah merebut kembali sebagian besar wilayah tersebut.

Pertempuran telah menyebar ke daerah tetangga yaitu Afar dan Amhara. Utusan Khusus AS untuk Tanduk Afrika, Jeffrey Feltman, mengecam kampanye militer TPLF yang meluas. Feltman mengutuk perluasan perang TPLF di luar Tigray.

"Perluasan perang dapat diprediksi dan tidak dapat diterima mengingat pemerintah Ethiopia mulai memotong bantuan kemanusiaan dan akses komersial ke Tigray pada Juni, yang berlanjut hingga hari ini meskipun kondisi kelaparan dilaporkan meluas,” kata Feltman.

AS Merespons Krisis Ethiopia

Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mencabut hak istimewa perdagangan ke Ethiopia, termasuk akses bebas bea untuk ekspor ke Ethiopia. Langkah ini diambil karena pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hal ini memberikan pukulan baru bagi ekonomi Ethiopia yang sudah berada di bawah tekanan dari meningkatnya biaya perang dan dampak pandemi Covid-19.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Selasa (2/11) juga mengeluarkan peringatan larangan perjalanan ke Ethiopia. Larangan tersebut dirilis menyusul terjadinya konflik bersenjata, kerusuhan sipil, potensi terorisme dan penculikan di Ethiopia.

Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan peringatan Level 4 yang berarti peringatan Jangan Bepergian. Departemen Luar Negeri mengatakan,warga AS di Ethiopia harus mempertimbangkan untuk meninggalkan negara tersebut dengan menggunakan pesawat komersial.

"Perjalanan ke Ethiopia tidak aman saat ini karena konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Insiden kerusuhan sipil dan kekerasan etnis dapat terjadi tanpa peringatan," kata pernyataan Departemen Luar Negeri AS dilansir Anadolu Agency, Rabu (3/11).

Departemen Luar Negeri AS juga memperingatkan eskalasi lebih lanjut mungkin terjadi di Ethiopia yang dapat menyebabkan kekurangan pasokan makanan, pemadaman komunikasi, dan gangguan perjalanan.

Selama beberapa pekan terakhir, pejuang TPLF telah merebut wilayah baru dan kota-kota strategis di wilayah Amhara dan Afar. Saksi mata yang datang ke daerah aman dari zona perang mengatakan pertempuran sengit terus berkecamuk.

Pada 29 Juni, pemerintah Ethiopia mengumumkan gencatan senjata sepihak dan menarik pasukannya dari Tigray. Setelah itu pasukan pemberontak meluas ke wilayah Amhara dan Afar yang berdekatan.