Israel Setuju Bangun 1.300 Rumah untuk Warga Palestina   

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM – Israel telah sepakat untuk membangun lebih dari 1.300 rumah bagi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. 

Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil Israel pada Senin (1/11), memberikan persetujuan akhir untuk membangun 170 rumah dan mengesahkan 1.133 tempat tinggal lainnya untuk warga Palestina. 

Dilansir Aljazirah, Selasa (2/11), pembangunan unit rumah yang disetujui tersebar di sebagian besar Tepi Barat, yang dikenal sebagai Area C, yaitu tempat Israel menjalankan kontrol militer dan perencanaan. 

Warga Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi mengatakan, pembangunan rumah tersebut hanya memenuhi sebagian kecil dari 60 persen kebutuhan tempat tinggal warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki.  

Para kritikus menilai persetujuan untuk membangun tempat tinggal bagi warga Palestina, merupakan upaya Israel untuk menepis kritik dari sekutunya. Termasuk mengatasi kemarahan mitra sayap kiri dalam pemerintahan koalisi yang dipimpin  Perdana Menteri sayap kanan Naftali Bennett. 

Bennett adalah mantan kepala kelompok lobi pemukim. Dia telah menentang pembentukan negara Palestina dan telah mengesampingkan pembicaraan damai secara formal dengan Otoritas Palestina. Bennett mengatakan, dia lebih memilih untuk fokus pada perbaikan ekonomi. 

Pada Rabu (27/10) lalu, Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil Israel memberikan persetujuan akhir untuk membangun 1.800 rumah bagi pemukim Yahudi, dan pengesahan awal untuk 1.344 rumah untuk pemukim Yahudi lainnya di Tepi Barat. Sehingga total permukiman yang akan dibangun untuk pemukim Yahudi yaitu 3.144 unit.  

Menurut Haaretz, 292 unit disetujui di Kfar Etzion..

Menurut Haaretz, 292 unit disetujui di Kfar Etzion, 286 unit di Har Bracha, dan 224 unit di Talmon. Sementara 105 unit di Alon Shvut, 83 unit di Karnei Shomron, dan 58 unit di Beit El. 

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menentang rencana Israel untuk memperluas pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Kebijakan Biden sangat kontras dengan kebijakan pendahulu yaitu mantan Presiden Donald Trump, yang mendukung aktivitas Israel di wilayah Palestina yang diduduki. 

Pemerintahan Biden telah mengirimkan protes tertulis ke kantor Bennett, atas keputusan untuk mengizinkan pembangunan 3.144 unit permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki.

Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, pada Selasa (26/10) dengan tegas menolak desakan Israel untuk membangun lebih banyak permukiman  di Tepi Barat yang diduduki.  Dia juga mengkritik upaya untuk secara surut melegalkan pos-pos pemukiman di wilayah Palestina. 

Ketika ditanya apakah Israel akan menghadapi konsekuensi dari pemerintah Amerika Serikat atas rencana tersebut, Price mengatakan, Amerika Serikat akan terus berdiplomasi dengan Israel. Price menambahkan bahwa, kekhawatiran tentang perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat telah dibahas di pemerintahan tingkat tinggi. 

“Ini adalah kekhawatiran yang telah kami diskusikan di tingkat yang sangat senior, di tingkat paling senior, dengan mitra kami, Israel. Mitra kami, Israel tahu di mana kami berdiri, dan kami akan terus terlibat dengan mereka dalam diplomasi," kata Price. 

Sementara, 12 negara Eropa mendesak Israel untuk menghentikan rencana perluasan permukiman bagi pemukim Yahudi. Eropa mengatakan, perluasan pemukiman dapat merusak upaya solusi dua negara. 

Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania pada 1967. Sejak itu, hampir 700 ribu orang Israel telah pindah ke pemukiman yang dianggap ilegal oleh masyarakat internasional. Israel meyakini bahwa Tepi Barat sebagai jantung alkitabiah dan bagian dari sejarah orang-orang Yahudi.