Pengendalian Iklim dan Komitmen Indonesia 

Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net-zero emission dunia.

ANTARA/Biro Pers dan Media Kepresidenan/
Presiden Joko Widodo menjadi pembicara pada sesi World Leaders Summit on Forest and Land Use di Scotish Event Campus di KTT Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Britania Raya, Selasa (2/11/2021).
Red: Agus Yulianto

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dessy Suciati Saputri/Zainur Mahsir Ramadhan

 

Indonesia memiliki potensi alam yang sangat besar. Indonesia pun akan terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim yang menjadi ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global.

Karena itu, kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), solidaritas, kemitraan, kerja sama, dan kolaborasi global merupakan kunci. Hal ini disampaikan Jokowi saat berbicara pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26 di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11).

"Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82 persen pada 2020," ujar Jokowi dikutip dari siaran resmi Istana pada Selasa (2/11).

Tak hanya itu, Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare sampai 2024 yang merupakan terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara 2010-2019.

"Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia, akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030," tambahnya.

Di sektor energi, Indonesia juga terus bergerak dalam pengembangan ekosistem mobil listrik dan pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis energi bersih, termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.

"Tetapi, hal itu tidak cukup. Kami, terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi dihijaukan serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon membutuhkan dukungan dan kontribusi dari negara-negara maju," ujar Presiden.

Indonesia, kata dia, akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau. Menurutnya, penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju, merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.

"Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net-zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Program apa yang didukung untuk pencapaian target SDGs yang terhambat akibat pandemi?" tegasnya.

Selain itu, Presiden melanjutkan, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan dan berintegritas, inklusif dan adil, juga harus diciptakan.

 

Pemerintah Indonesia pada Tahun 2016 telah meratifikasi Paris Agreementmelalui UU No. 16 Tahun 2016, yang selanjutnya diikuti dengan penyampaian dokumen 1st-First Nationally Determined Contribution (1st NDC) kepada UNFCCC (United Nations Framework Convention of Climate Change) sebagai bentuk komitmen Indonesia berkontribusi dalam aksi pengendalian perubahan iklim global. - (KLHK)

 

Dipuji dunia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyampaikan, posisi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP26 tahun 2021 dinilai sangat baik. Dia menyebut, Indonesia telah menunjukkan banyak perubahan signifikan dalam pengendalian iklim atau dampak perubahan iklim tersebut.

Menurut Siti, kemajuan Indonesia tersebut realistis dan telah mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. “Bukan mengada-ada atau kita memuji-muji diri sendiri, itu tidak,” ujar Siti dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan, Selasa (2/11).

Presidensi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) tahun ini di Glasgow mendorong untuk mencapai netral karbon pada pertengahan abad atau tahun 2050. Namun, hal tersebut juga tergantung dari kesiapan masing-masing negara.

“Posisi Indonesia sendiri, kita akan masuk di 2060. Tetapi, sedapat mungkin bisa ditarik ke depan. Itu bisa dihitung dari angka-angka energi, industri, juga penanganan limbah dan sampah,” lanjutnya.

Menteri LHK menggarisbawahi poin penting dalam penerapan agenda perubahan iklim dan nationally determined contribution (NDC) adalah keberlanjutan. Menurutnya, negara tidak bisa hanya mematok angka saja, lalu berhenti bekerja.

“Kita terus ikuti, kita terus hitung angkanya, kita terus bergerak mengikuti bagaimana kebijakan itu, bagaimana implementasi lapangannya lalu dia bisa juga jadi lebih cepat,” tambahnya.

Pada COP26 ini, Indonesia mendukung penuh presidensi Britania Raya yang menekankan pembatasan pemanasan global pada tingkat 1,5 derajat celsius. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menegaskan, Indonesia akan berkomitmen sesuai dengan yang bisa dikerjakan.

“Maka segera 1,5 derajat celsius itu kita arahkan terus betul-betul sambil kebijakan yang kita perbaiki, sambil kita juga memantau terus melalui BMKG bagaimana perkembangan kenaikan suhu bumi kita rata-rata dalam 100 tahun atau 110 tahun atau 150 tahun tergantung data iklim yang kita punya. Jadi kita terus bekerja untuk itu,” ucapnya.

Keseriusan memperbaiki iklim juga disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dalam Meeting Cities Climate Leadership Group (C40). Anies yang juga menjadi pembicara dalam forum rapat pengarahan tersebut, menyampaikan beberapa usulan untuk Konferensi Tingkat Tinggi COP26 di Glasgow, Inggris, Senin (1/11) malam waktu Jakarta.

“Jakarta akhirnya menyelesaikan rencana aksi iklimnya yang ambisius," ujar Anies saat memberi klarifikasi secara daring dalam forum tersebut.

Hal itu dilakukan melalui penetapan regulasi sebagai dasar yang lebih kuat untuk implementasi aksi iklim. Dasar itu juga diklaimnya menjadi upaya Pemprov DKI untuk melaksanakan misi besar C40. "Dan untuk mendorong kota-kota di dunia menyelesaikan rencana aksi iklim mereka,” tutur Anies.

Anies juga mengapresiasi peran Walikota Los Angeles, Eric Garcetti sebagai pimpinan C40 yang telah memberikan dukungan dalam perumusan rencana aksi iklim di Jakarta dan kota-kota dunia lainnya. Sehingga, kata dia, memperluas jaringan C40 ke lebih dari 40 kota di dunia.

Lebih jauh, Anies menjelaskan, kota memiliki peran signifikan dan vital dalam menyukseskan agenda global mitigasi dan adaptasi perubahan ikilim untuk mengatasi dampak katastropik dari perubahan iklim. Dalam acara itu Anies, juga mengusulkan tiga agenda bahasan yang dapat disampaikan jejaring C40 dalam forum COP26 mendatang.

“COP26 adalah platform yang sangat strategis bagi para pemimpin dunia dan kota untuk memastikan bahwa suara kita akan didengar. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tiga usul agenda negosiasi untuk jaringan kita di COP26,” jelas Gubernur Anies.

Pertama, lanjut mantan Mendikbud itu, C40 perlu memimpin dan mendorong upaya kota dalam melakukan aksi iklim ke tingkat nasional. Kedua, C40 juga perlu mendorong untuk mengembangkan arsitektur pendanaan iklim yang mampu membantu kota-kota untuk mengimplementasikan rencana aksi iklim mereka. 

 

"Ketiga, mari kita dorong multi level governance di kota-kota yang mampu mengembangkan kolaborasi lintas sektor, lintas batas, dan lintas generasi. Mari bekerja bersama,” ucap dia.

 
Berita Terpopuler