Peran Sentral Indonesia dalam Perubahan Iklim Global Dinanti

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Fergi Nadira, Iit Septyaningsih, Dessy Suciati Saputri

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim COP26 resmi dimulai di Glasgow, Skotlandia pada Senin (1/11) waktu setempat. Sekurangnya 130 kepala negara dan pemerintahan bertemu untuk membahas perubahan iklim yang mengintai dunia.

Pada kesempatan KTT COP26, Indonesia mendapatkan urutan keempat, berbicara setelah Spanyol, Mauritania, dan Amerika Serikat (AS). Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya kemitraan dan kerja sama serta kolaborasi global dalam penanganan isu perubahan iklim.

Presiden Jokowi, ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam press briefing, Selasa (2/11) waktu Indonesia, menjelaskan perihal apa saja yang sudah dikerjakan Indonesia dalam pemenuhan Net Zero Emission atau Nol Emisi Karbon, terutama dari sisi kehutanan. Jokowi merinci capaian sektor kehutanan antara lain pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, pemanfaatan energi baru terbarukan, biodiesel, serta industri berbasis clean energy serta pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia yaitu di Kalimantan Utara.

"Presiden juga menjelaskan upaya Indonesia untuk memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau," ujar Retno.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Dalam pidatonya, presiden, kata Retno, juga mengatakan mengenai carbon marker dan carbon price yang harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim.

Menurut Jokowi, ekosistem ekonomi karbon yang transparan, inklusif, dan adil harus diciptakan semua negara. Dalam pidato penutupannya, Jokowi menyampaikan atas nama forum negara kepulauan dan negara pulau-pulau kecil atau Archipelago and Island States (AIS).

"Indonesia merasa terhormat dapat mensirkulasi pernyataan bersama para pemimpin forum AIS dan menekankan sudah menjadi komitmen forum AIS untuk terus melanjutkan kerja sama kelautan dan aksi iklim di United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)," ujar Retno.

KTT COP26 akan menyatukan para pihak untuk mempercepat tindakan menuju tujuan Perjanjian Paris dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Inggris sebagai tuan rumah KTT berkomitmen untuk bekerja dengan semua negara dan bergabung dengan masyarakat sipil, perusahaan, dan orang-orang di garis depan perubahan iklim untuk menginspirasi aksi iklim menjelang COP26.

Sementara itu, kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Indonesia telah menunjukkan banyak perubahan signifikan dalam pengendalian iklim atau dampak perubahan iklim global. Menurut Siti, kemajuan Indonesia tersebut realistis dan telah mendapatkan pengakuan dari banyak pihak.

“Jadi bukan mengada-ada atau kita memuji-muji diri sendiri itu tidak. Jadi memang realistis bahwa Indonesia mengalami banyak kemajuan,” ujar Siti.

Indonesia juga mengumumkan komitmennya terhadap inisiatif perubahan iklim global, yaitu dengan pencapaian net-zero emission pada 2060. Sekaligus Kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) yang menuangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030. 

Peran dunia usaha

Pemerintah telah menunjuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebagai mitra pemikiran pemerintah dalam negosiasi UN Climate Change Conference of the Parties (COP26). Kesempatan ini dinilai Kadin memiliki muatan strategis demi menunjukkan keterlibatan aktif sektor swasta Indonesia dalam mencapai komitmen perubahan iklim ke arah yang lebih baik di panggung internasional.

"Kadin siap berperan aktif dalam membantu pemerintah Indonesia penuhi komitmen perubahan iklim negara kita. Kadin akan mengajak seluruh komponen pihak swasta, baik itu perusahaan besar maupun UMKM untuk berkolaborasi membantu pemerintah dalam mencapai Net Zero Indonesia di 2060," jelas Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasji.

Kadin, lanjut dia, akan memusatkan perhatian pada berbagai inisiatif keberlanjutan yang telah dilakukan oleh sektor swasta, seperti mekanisme carbon market, pengurangan deforestasi, transisi menuju energi baru terbarukan, pengelolaan sampah. Fokus utamanya pada sampah plastik serta impact investment bagi perusahaan dengan iklim positif. 

"Kami sudah mentapkan tujuh prioritas untuk mempercepat dekarbonisasi," kata dia. 

Arsjad menyebut, 7 prioritas tersebut antara lain kolaborasi dalam penyusunan regulasi dan implementasi carbon pricing, pembangunan ekonomi berbasis hutan, dan peningkatan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi. Lalu percepatan adopsi mobilitas listrik, pengembangan program-program sirkularitas end-to-end di sector-sektor utama, inovasi dan perluasan praktik pertanian berkelanjutan, serta penggunaan pembiayaan berkelanjutan demi mempercepat transisi. 

Dalam kesempatan KTT COP26, Arsjad memberikan paparan mengenai Indonesia Impact Fund (IIF). IFF merupakan skema pembiayaan untuk program yang mensinergikan antara keberlanjutan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan aspek sosial.

IFF fokus kepada program memberantas kemiskinan, berpartisipasi dalam transisi global menuju net zero emission, meningkatkan tingkat harapan hidup dan kesehatan anak, meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, kesetaraan kesempatan dalam kepemimpinan untuk perempuan, penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di daerah perkotaan. 

Seperti diketahui, pemerintah telah menginisasi berbagai bentuk SDG Financing atau pembiayaan berkelanjutan untuk mendorong tercapainya visi tersebut. Meski demikian, partisipasi sektor swasta dalam hal ini juga amat dibutuhkan. 

Salah satu model yang dapat dikembangkan untuk mendukung skema pembiayaan berkelanjutan ialah Impact Investing, di mana investor mendanai secara selektif proyek-proyek atau perusahaan yang mengimplementasikan keberlanjutan dengan mandat menciptakan dampak yang positif bagi keberlangsungan bumi.

APEC Business Advisory Council yang membentuk IIF akan melibatkan KADIN dan untuk menjalankannya, akan bekerjasama dengan Mandiri Capital Indonesia serta  United Nations Development Programme (UNDP).