Boris Johnson: Swasta Harus Bantu Negara Kurangi Karbon

REPUBLIKA.CO.ID, GLASGOW -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan sektor swasta harus menggunakan uangnya untuk membantu negara berkembang mengurangi emisi karbon dalam perekonomian mereka. Ia mengulang keyakinan tersebut di Pertemuan Perubahan Iklim PBB atau COP26.

"Saat ini kita memiliki tugas untuk menemukan anggaran tersebut," kata Johnson, Senin (1/11).

Ia menyinggung janji negara maju menggelontorkan 100 juta dolar AS per tahun mulai tahun 2020 untuk membantu negara miskin mengurangi emisi karbonnya hingga 2025. Tapi kini janji itu diharapkan dapat dipenuhi pada 2023.

Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven mengaku hal memalukan negara kaya belum memenuhi janji tersebut. "Jelas akan ada negosiasi yang sulit," kata Lofven dalam konferensi pers COP26.

"Banyak yang harus dilakukan untuk memastikan tujuan membatasi suhu bumi tidak naik 1,5 derajat Celcius dapat dicapai," katanya seperti dikutip kantor berita Swedia, TT.

Lofven menambahkan ilmu pengetahuannya sudah jelas dunia harus segera mengimplementasikan Perjanjian Paris. Ia juga masih melihat terdapat sinyal positif salah satunya dari kesepakatan Group of 20 yang disepakati akhir pekan lalu untuk membatasi kenaikan suhu bumi.

"Masih mungkin untuk maju ke depan hanya bila terdapat keinginan politik dan bila terdapat keinginan politik di Glasgow, maka mungkin untuk meraih hasilnya," tambah Lofven.