Aturan PCR Penumpang Pesawat yang Terus Bergonta-Ganti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam waktu kurang dari sebulan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah dua kali menggeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terkait penggunaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebagai syarat wajib masyarakat yang ingin menggunakan moda transportasi udara. Kemungkinan, Tito akan menerbitkan Inmendagri untuk ketiga kalinya terkait PCR.

Hal itu, setelah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyampaikan para pelaku perjalanan menggunakan transportasi pesawat di Jawa dan Bali kini cukup menggunakan tes antigen.

"Untuk perjalanan akan ada perubahan yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan, menggunakan tes PCR tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang diberlakukan untuk wilayah luar Jawa non-Bali, sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri," ujar Muhadjir saat konferensi pers evaluasi PPKM melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (1/11).

Menanggapi pernyataan Menko PMK, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, mengatakan penerapan ketentuan baru mengenai RT-PCR sebagai syarat wajib bagi pengguna moda transportasi udara masih harus menunggu regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Artinya, dalam waktu dekat, kemungkinan Mendagri Tito Karnavian akan menerbitkan Inmendagri baru soal PCR.

"Untuk implementasinya kami masih menunggu penetapan melalui Inmendagri," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati kepada Republika.co.id, Senin (1/11). 

Adita menambahkan, Kemenhub juga masih menunggu regulasi resmi dari Satgas Penanganan Covid-19 terlebih dahulu setelah Inmendagri yang baru terbit. Untuk itu, ketentuan baru tersebut masih belum diterapkan saat ini. 

"Ini yang jadi rujukan kami dalam menyusun ketentuan syarat perjalanan dalam negeri," ujarnya.

Seperti diketahui, Mendagri menerbitkan Inmendagri Nomor 53/ 2021 tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3, level 2 dan level 1 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa Bali pada pertengah bulan lalu. Dalam Inmendagri itu, tercantum aturan bahwa penumpang moda transportasi udara wajib menyertakan hasil tes PCR. Jangka waktu tes bagi penumpang pesawat untuk tujuan Jawa-Bali adalah 2 x 24 jam, sementara luar Jawa-Bali adalah 1x24 jam. 

Pro dan kontra pun muncul terkait aturan tersebut. Presiden Joko Widodo kemudian menyerukan agar tarif PCR diturunkan agar tidak memberatkan masyarakat.  Pascakeluarnya permintaan Presiden Jokowi, Kemenkes kemudian menyampaikan penurunan tarif pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) , harga tarif real time PCR untuk Jawa-Bali menjadi Rp275 ribu. Sementara untuk luar Jawa-Bali sebesar Rp300 ribu per 27 Oktober. Dengan tarif ini, maka harga Test RT PCR di Indonesia termurah kedua setelah negara Vietnam.

Setelah tarif PCR turun, kemudian terbit pula Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Dalam Inmendagri baru, diputuskan bahwa masa berlaku tes PCR adalah hingga H-3 sebelum keberangkatan. Pada Inmendagri sebelumnya, masa berlaku hanya H-2 sebelum keberangkatan.

Kabar bahwa penumpang pesawat udara Jawa-Bali tak perlu lagi menyertakan PCR sebagai syarat wajib, disambut gembira oleh Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, meski belum terbit Inmendagri secara resmi. "Sudah dicabut ya? Alhamdulillah," kata Muhaimin, Senin (1/11).

Muhaimin mengungkapkan sejak awal DPR sudah mendesak agar pemerintah membatalkan kebijakan tersebut. Menurutnya tes PCR hanya diperlukan jika tes antigen menunjukan positif.

"Dengan demikian, industri penerbangan tidak terganggu, transportasi tidak macet, langkah luar biasa, kita apresiasi," ujarnya.

Ia memaklumi berubah-ubahnya kebijakan tersebut dinilai wajar di tengah kondisi saat ini. Karena itu ia mengingatkan agar pemerintah tak sembarangan mengeluarkan aturan.

"Harus matang, tapi sebetulnya DPR menganggap wajar di masa sulit ini berubah-ubah. Suasananya dinamis," ucapnya.