Muslim Norwegia Cemaskan RUU Pendanaan Komunitas Agama

IHRAM.CO.ID, OSLO -- Muslim di Norwegia khawatir terhadap proposal rancangan undang-undang (RUU) yang ditujukan untuk menolak pendanaan bagi komunitas agama yang didukung oleh rezim otoriter. Sebab, proposal itu akan memungkinkan penolakan pendanaan untuk komunitas agama jika mereka menerima dukungan dari rezim otoriter.

Hal itulah yang membuat umat Islam curiga sebagaimana disampaikan Jaringan Dialog Muslim. "Kami tidak yakin proposal itu dapat bertahan secara hukum," kata Basim Ghozlan, anggota Jaringan Dialog Muslim (MDN), dilansir dari Norwaytoday, Ahad (24/10).

Muslim Dialogue Network (MDN) adalah organisasi payung yang mewakili lebih dari 30 ribu Muslim di Norwegia. Baru-baru ini, mereka mengajukan tanggapan konsultasi mereka tentang larangan pendanaan yang diusulkan dalam UU Umat Beragama yang baru.

Komunitas agama atau filosofis yang menerima sumbangan dari negara-negara yang tidak menghormati hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat ditolak hibahnya, itu dinyatakan dalam RUU yang dikirim untuk konsultasi pada Juli.

"Kami percaya bahwa peraturan yang diusulkan dirancang untuk mempengaruhi komunitas Muslim secara tepat," kata Ghozlan.

Ghozlan percaya proposal RUU tersebut adalah contoh Islamofobia yang menciptakan konstruksi di sekitar Muslim yang digunakan untuk membenarkan diskriminasi dan permusuhan yang disponsori negara terhadap Muslim. "Kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak dapat dicabut, dan perlu sedikit upaya untuk membatasinya," katanya.

MDN sekarang telah memberi tahu Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan tentang RUU tersebut. Kementerian Anak dan Keluarga tidak mau mengomentari kasus ini, tulis Vårt Land. Batas waktu konsultasi adalah pada 15 Oktober.

Ketika proposal itu dikirim untuk konsultasi musim panas ini, Menteri Anak dan Keluarga saat itu, Kjell Ingolf Ropstad (KRF), mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi nilai-nilai demokrasi.

"Pendanaan komunitas agama di Norwegia oleh negara asing yang tidak menghormati hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat menantang nilai-nilai demokrasi penting yang menjadi dasar masyarakat kita, seperti saling menghormati, toleransi, kebebasan individu beragama dan berekspresi, dan pilihan bebas," kata Ropstad.